Vietnam Tunda Proyek Kereta Cepat Hanoi-Ho Chi Minh Senilai USD 67 Miliar hingga 2027
Vietnam menunda proyek kereta cepat Hanoi-Ho Chi Minh Senilai USD 67 miliar hingga akhir 2027, satu tahun lebih lambat dari rencana awal. Penawaran kontraktor belum juga 선정 meski seharusnya diumumkan Juni lalu.
Proyek pembangunan kereta cepat sepanjang 1.541 kilometer di Vietnam resmi ditunda hingga akhir 2027. Penundaan ini molor satu tahun dari jadwal awal pemerintah Hanoi.
Mengutip pernyataan Menteri Konstruksi Tran Hong Minh, pelaksanaan proyek berjalan lebih lambat dari perkiraan karena faktor-faktor objektif yang tidak diperinci. Kementerian Konstruksi Vietnam mendesak agar tersedia rencana detail mencakup jadwal pembebasan lahan, konsultasi publik, survei, hingga pekerjaan konstruksi.
Nilai proyek ini mencapai USD 67 miliar, atau setara Rp 1.000 triliun dengan kurs saat ini. Pembangunan jalur kereta api ini menghubungkan Hanoi di utara dengan Kota Ho Chi Minh di selatan. Waktu tempuh antar dua kota itu bakal berkurang drastis dari 30 jam jadi sekitar lima jam setelah kereta beroperasi.
Baca Juga: BRI Tawarkan Pembiayaan Multiguna Pre-Approved bagi Nasabah Payroll di Bandung
Penawaran kontraktor seharusnya diumumkan Juni lalu, namun hingga kini belum ada konfirmasi siapa pemenangnya. Pemerintah Vietnam awalnya mempercepat jadwal dari 2027 menjadi lebih awal, tetapi rencana itu gagal direalisasikan.
Vietnam menganggarkan miliaran dolar untuk infrastruktur公路, bandara, dan jembatan dalam beberapa tahun terakhir. Kereta cepat Hanoi-Ho Chi Minh merupakan bagian dari strategi menggunakan investasi publik sebagai pengungkit modal swasta dan pertumbuhan ekonomi. Hanoi bahkan menargetkan ekspansi ekonomi dua digit tahun ini.
Perbandingan dengan Indonesia menarik untuk dicermati. Kereta Cepat Jakarta-Bandung baru saja beroperasi September 2024, tapi pembangunannya molor dari rencana awal dan biaya membengkak dari Rp 86 triliun menjadi Rp 113 triliun. Vietnam kini menghadapi dinamika serupa dengan penundaan yang mencolok.
Dalam konteks Asia Tenggara, proyek kereta cepat regional memang menghadapi berbagai tantangan. Malaysia pernah membatalkan proyek kereta pinggiran kota pada 2020. Thailand melanjutkan proyek doubletrack tapi dengan pendanaan yang lebih hati-hati. Ketiga negara ini seolah belajar dari kasus Indonesia bahwa membangun kereta cepat tanpa skema bisnis yang jelas bakal membebani keuangan negara.