Terbaru: BRT Cirebon Dievaluasi Total Pasca Penghentian Layanan, Apa Kata Pemkot?
BRT Cirebon dievaluasi total pasca penghentian layanan akibat keterbatasan anggaran. Pemkot Cirebon ungkap alasan dan dampaknya. Simak selengkapnya!
BRT Trans Cirebon Dievaluasi Menyeluruh Pasca Penghentian Operasional
Cirebon, Jawa Barat – Pemerintah Kota Cirebon secara komprehensif mengevaluasi layanan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Cirebon menyusul pemberhentian sementara operasional koridor dua mulai 1 Januari 2026. Keputusan ini diambil karena keterbatasan alokasi subsidi operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cirebon Tahun 2026.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Cirebon, Sumanto, menjelaskan bahwa kondisi fiskal daerah yang terbatas menjadi kendala untuk melanjutkan pembiayaan subsidi operasional BRT. “Dengan kondisi APBD 2026 yang terbatas, kami belum dapat melanjutkan subsidi operasional BRT. Kami mohon maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan ini,” ujarnya.
Kebutuhan subsidi operasional BRT Trans Cirebon diketahui mencapai sekitar Rp1,5 miliar per tahun. Sumanto menegaskan bahwa kemampuan fiskal daerah saat ini belum memungkinkan untuk mendukung pembiayaan layanan transportasi massal tersebut. Pengelolaan BRT yang berada di bawah Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan memang memerlukan dukungan anggaran substantial agar dapat beroperasi secara optimal.
“Subsidi yang dibutuhkan tidak sedikit, sementara ruang fiskal kita saat ini terbatas, sehingga operasional koridor dua dihentikan sementara,” tambah Sumanto.
Peluang Pengaktifan Kembali dan Kajian Komprehensif
Meskipun operasional koridor dua dihentikan, Pemerintah Kota Cirebon tetap membuka peluang untuk mengaktifkan kembali layanan BRT Trans Cirebon. Keputusan lanjutan akan didasarkan pada hasil kajian komprehensif yang saat ini sedang disusun oleh pemerintah daerah.
“Besaran subsidi dan pola operasional ke depan akan ditentukan setelah kajian tersebut selesai,” ungkap Sumanto.
Kajian ini akan mencakup beberapa aspek penting, antara lain:
- Pemetaan Kebutuhan Masyarakat: Mengidentifikasi area-area yang masih memerlukan layanan transportasi publik, termasuk potensi perluasan cakupan BRT.
- Evaluasi Rute: Meninjau ulang rute yang telah dilalui BRT untuk memastikan kesesuaiannya dengan pola mobilitas warga dan efektivitasnya.
- Data Penumpang: Menganalisis jumlah penumpang pada setiap rute sebagai indikator efektivitas penyelenggaraan layanan.
- Efisiensi Pengelola: Mempertimbangkan ulang jumlah pengelola atau operator yang dibutuhkan.
- Perhitungan Ulang Subsidi: Menghitung kembali kebutuhan subsidi yang realistis jika BRT dioperasikan kembali.
“Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar bagi kami dalam menentukan arah kebijakan BRT Trans Cirebon ke depan agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” jelas Sumanto.
Kritik DPRD Terhadap Efektivitas BRT Sebelumnya
Menanggapi penghentian sementara ini, Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno, menilai langkah tersebut sebagai tindakan realistis untuk membuka ruang evaluasi. Menurut Agung, kinerja operasional BRT Trans Cirebon selama ini belum optimal jika dibandingkan dengan besaran anggaran yang telah dikeluarkan.
“Dari sekitar 10 unit bus yang tersedia, hanya tiga sampai empat unit yang beroperasi, padahal anggaran operasional mencapai sekitar Rp1,5 miliar,” kata Agung, menyoroti inefisiensi yang terjadi. Evaluasi mendalam diharapkan dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif dan efisien untuk masa depan transportasi publik di Kota Cirebon.