Pinjaman Rp2 Triliun: Ono Dukung Rencana untuk APBD Jabar 2026
Ketua PDI Perjuangan Jabar Ono Surono mendukung rencana pinjaman Rp2 triliun Gubernur Dedi Mulyadi untuk menutupi kekurangan fiskal APBD 2026, dengan cicilan selama 3-4 tahun.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana mengajukan pinjaman sebesar Rp2 triliun kepada Bank bjb, BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk menopang APBD 2026, langkah yang mendapat dukungan penuh Ketua PDI Perjuangan Jawa Barat dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono. Rencana ini diungkapkan sebagai upaya menutupi kekurangan fiskal yang dihadapi provinsi terbesar di Indonesia ini.
Latar Belakang Kekurangan Fiskal Jabar
Kekurangan anggaran ini timbul dari beberapa faktor utama, menurut keterangan Ono:
- Pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat sebesar Rp2,4 triliun
- Tunggakan dana bagi hasil (DBH) yang belum dibayar sejak 2023
- Capaian pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak memenuhi target
- Tunggakan pembayaran sebesar Rp631 miliar yang harus diselesaikan pada 2026
Keterangan Resmi Ono Surono
Dalam pernyataan Sabtu (28/2), Ono menegaskan bahwa rencana peminjaman ini sangat layak dilakukan, karena lebih baik dibandingkan menghentikan atau mengoreksi prioritas program yang sudah disepakati bersama DPRD.
"Secara garis besar, kami sudah mendapatkan informasi awal dari Pak Gubernur terkait rencana peminjaman ini. Ini berkaitan dengan TKD yang dipotong pemerintah pusat, DBH yang belum dibayar, PAD yang tidak capai target, dan tunggakan pembayaran. Skema peminjaman ini sangat layak dilakukan daripada menghentikan atau mengoreksi prioritas program yang sudah disepakati bersama DPRD,"
Ono menambahkan bahwa mekanisme resmi pinjaman akan dibahas bersama DPRD Provinsi Jawa Barat dan memerlukan persetujuan yang akan dituangkan dalam perubahan APBD 2026, meskipun anggaran tersebut sudah disahkan menjadi perda.
Detail Pinjaman dan Struktur Cicilan
Pinjaman sebesar Rp2 triliun ini akan dicicil selama 3-4 tahun mulai dari 2027 hingga sekitar 2030, dengan besaran cicilan tahunan sekitar Rp200 miliar hingga Rp300 miliar. Ono memperkirakan bahwa struktur APBD Jawa Barat mampu menanggung beban cicilan ini, terutama karena beban utang infrastruktur besar akan berkurang setelah 2026. Saat ini, provinsi masih harus membayar utang masa lalu sekitar Rp600 miliar per tahun, termasuk dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang belum direstrukturisasi oleh pemerintah pusat.
Proyek Infrastruktur yang Didanai
Menurut Ono, semua proyek yang akan dibiayai dari pinjaman ini sudah tercantum dalam APBD 2026 dan telah dibahas bersama antara Gubernur dan DPRD.
"Semua proyek yang akan dibiayai itu memang sudah tertuang dalam APBD 2026, artinya sudah dibahas antara Gubernur dengan DPRD,"
Proyek-proyek tersebut meliputi:
- Pembangunan jalan Puncak Bogor II
- Underpass dan jalan layang di kawasan padat lalu lintas
- Proyek infrastruktur besar lainnya yang fokus pada peningkatan konektivitas
Ono menjelaskan bahwa prioritas proyek ini berfokus pada kawasan yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, seperti Puncak Bogor, Kota Bekasi, dan kawasan Rebana, untuk mengatasi kemacetan yang sudah menjadi masalah kronis di daerah tersebut.
Alasan Prioritas Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi
Menurut Ono, investasi dalam infrastruktur ini akan membantu Jawa Barat beralih fokus pada pertumbuhan ekonomi langsung bagi masyarakat setelah menyelesaikan proyek infrastruktur besar. Ia juga menekankan bahwa restrukturisasi utang PEN sangat penting untuk meringankan beban fiskal provinsi di masa depan. Gubernur Dedi Mulyadi sendiri telah menegaskan bahwa ia akan terus menggenjot pembangunan infrastruktur meskipun terkendala kondisi fiskal, dan pinjaman Rp2 triliun ini merupakan salah satu cara untuk menyiasati kendala tersebut. Rencana ini diungkapkan dalam pertemuan dengan bupati/wali kota di Jawa Barat pada Kamis (26/2) di Bandung. Dedi juga menambahkan bahwa rencana pinjaman ini hanya berlaku selama masa kepemimpinannya, dengan cicilan hingga tahun 2030.