Penipuan Vicky Prasetyo: Nunun Lusida Tuntut Pengembalian Rp 700 Juta
Nunun Lusida menuntut Vicky Prasetyo kembalikan Rp 700 juta setelah janji politik tak ditepati, somasi hukum dan laporan polisi sedang berlangsung.
Latar Belakang Kasus
Vicky Prasetyo, mantan calon wakil bupati Pemalang dan politisi aktif, kini dihadapkan pada tuduhan penipuan senilai Rp 700 juta. Uang tersebut diklaim dipinjamkan oleh Nunun Lusida setelah Vicky menjanjikan dukungan politik dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Bandung Barat.
Kronologi Peristiwa
- 2024: Vicky berjanji akan menggandeng mantan suami Nunun untuk maju di Pilkada 2024.
- 2024-2025: Dana Rp 700 juta diserahkan kepada Vicky, namun tidak ada langkah konkret yang diambil.
- 16 Februari 2026: Kuasa hukum Nunun, James Salamat Tambunan, mengumumkan somasi peringatan dan menuntut pengembalian dana secara kekeluargaan.
- 2024: Laporan polisi diajukan ke Polres Cimahi atas dugaan pelanggaran Pasal 372 (penipuan) dan Pasal 378 (penggelapan).
"Akhirnya saya bersama kuasa hukum mengirimkan somasi peringatan juga, dan ingin segera menyelesaikan secara kekeluargaan. Namun, Vicky Prasetyo tidak beritikad baik," – Nunun Lusida.
Tindakan Hukum
James Salamat Tambunan memberi tenggat 7 hari kepada Vicky untuk menunjukkan itikad baik. Jika tidak, proses hukum akan dilanjutkan, termasuk tindak lanjut laporan polisi.
- Pasal 372: Penipuan – mengakuisisi uang dengan cara menipu.
- Pasal 378: Penggelapan – menyalahgunakan uang yang dipercayakan.
Analisis Dampak Politik
Vicky Prasetyo pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI melalui daerah pemilihan Jawa Barat VI (Depok & Bekasi). Kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang integritas politikus yang terlibat dalam bisnis dan kampanye.
- Kepercayaan publik: Tuduhan penipuan dapat merusak citra Vicky di mata pemilih.
- Pengaruh pada Pilkada 2024: Dukungan yang dijanjikan tidak terealisasi, berpotensi mengubah dinamika koalisi politik di Kabupaten Bandung Barat.
- Penegakan hukum: Kasus ini menjadi contoh penting bagi otoritas untuk menindak tegas penyalahgunaan dana politik.
Prospek Penyelesaian
Jika Vicky memenuhi somasi dalam batas waktu, penyelesaian secara kekeluargaan dapat menghindari proses litigasi panjang. Namun, ketidakpatuhan dapat berujung pada proses pidana dan tuntutan perdata yang lebih berat.
Kesimpulan
Kasus penipuan Vicky Prasetyo menyoroti pentingnya transparansi dalam hubungan patron-klien politik. Pendekatan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera dan menegakkan keadilan bagi korban.
Artikel ini disusun berdasarkan laporan pers konferensi pers pada 16 Februari 2026 dan dokumen hukum terkait.