Pencemaran Pestisida di Sungai Cisadane: Dampak & Solusi Kebijakan

Jabar · Oleh Tasya Oktaviani · 13 Februari 2026 · Diperbarui 2 Maret 2026

Kebakaran di gudang pestisida di Tangerang Selatan mencemari 22,5 km Sungai Cisadane, menimbulkan dampak ekosistem, sosial ekonomi, dan menuntut aksi hukum serta kebijakan preventif.

Latar Belakang Kebakaran dan Pencemaran

Kebakaran terjadi di gudang PT Biotek Saranatama, kawasan Pergudangan Taman Tekno BSD Serpong, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Sekitar 20 ton pestisida jenis cypermetrin dan profenofos terbakar, sehingga air pemadam yang tercampur residu kimia mengalir ke aliran Sungai Jeletreng, anak sungai Cisadane, dan meluas hingga 22,5 km melintasi Tangerang Selatan, Tangerang, dan Kabupaten Tangerang.

Dampak Lingkungan yang Teridentifikasi

• Pencemaran kimia: Pestisida bersifat Persistent Organic Pollutants (POPs), sulit terurai, mengendap dalam sedimen, mengganggu rantai makanan.
• Kematian biota: Ribuan ikan mengapung, menandakan kerusakan ekosistem akut.
• Kontaminasi air bersih: Penurunan kualitas air mengancam distribusi PDAM dan sumur warga.

Implikasi Sosial‑Ekonomi bagi Masyarakat

• Gangguan layanan air: Distribusi air bersih terhenti, mengakibatkan biaya tambahan bagi rumah tangga dan sektor UMKM.
• Risiko kesehatan: Paparan kulit, mata, atau inhalasi uap kimia dapat menyebabkan iritasi kronis, mual, dan gangguan pernapasan.
• Kerugian ekonomi: Penurunan produksi perikanan, biaya medis, serta potensi penurunan nilai properti di daerah terdampak.

Tanggapan dan Seruan Sobat Bumi Community

"Ini adalah Tragedi Kepemilikan Bersama; industri mengambil keuntungan privat sementara beban kerusakan ditanggung kolektif rakyat," kata Cepi Al Hakim, Ketua Sobat Bumi Community.

Sobat Bumi Community menuntut:

• Audit Lingkungan Wajib pada semua industri berisiko tinggi di DAS Ciliwung‑Cisadane.
• Penerapan Strict Liability sesuai Pasal 88 UU PPLH, sehingga pemulihan sungai menjadi tanggung jawab mutlak pelaku.

Analisis Hukum: Tanggung Jawab Mutlak Industri

1. Pasal 88 UU No. 32/2009 (PPLH) – Industri B3 wajib mengganti kerugian tanpa pembuktian kelalaian.
2. Pasal 28H UUD 1945 & UU No. 17/2019 – Hak atas air bersih harus diprioritaskan, melanggar bila industri mengorbankan kepentingan publik.
3. Kewenangan TKPSDA & Kementerian PUPR – Memantau izin pemanfaatan ruang di sempadan sungai dan menilai kepatuhan AMDAL.

Rekomendasi Kebijakan Preventif

• Peta Risiko Digital DAS: Zonasi ketat bagi industri kimia dengan buffer zone minimal.
• Polluter Pays Principle: Wajib memiliki Asuransi Lingkungan yang cair otomatis pasca‑bencana.
• Early Warning System (EWS) terintegrasi: Menghubungkan pemadam kebakaran, DLH, pengelola bendung, dan PDAM untuk penghentian distribusi air seketika.
• Monitoring kualitas air real‑time: Sensor otomatis di titik rawan, data terbuka untuk publik.

Langkah Darurat yang Diharapkan Masyarakat

• Larangan mengambil air & menangkap ikan di sungai hingga hasil uji laboratorium aman.
• Hindari kontak fisik dengan air; gunakan pelindung bila terpaksa berada di area terdampak.
• Waspada perubahan warna, bau, atau rasa minyak pada sumur; laporkan segera.
• Segera cari bantuan medis bila muncul gejala pusing, mual, gatal, atau sesak napas.

Dengan kombinasi penegakan hukum, kebijakan preventif, dan partisipasi masyarakat, diharapkan tragedi pencemaran serupa dapat dicegah dan ekosistem Sungai Cisadane dapat dipulihkan.