PDI Perjuangan Kota Bandung Bentuk Tim Advokasi di Setiap Kelurahan untuk Bantu Warga Urus Layanan Kesehatan dan Pendidikan
PDI Perjuangan Kota Bandung bentuk tim advokasi di setiap kelurahan untuk bantu warga susah mengakses layanan kesehatan dan pendidikan
DPC PDI Perjuangan Kota Bandung menginstruksikan seluruh pengurus ranting di tingkat kelurahan untuk membentuk tim advokasi khusus. Tim ini bertugas mendampingi masyarakat rentan yang menghadapi kendala dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan.
Instruksi ini merupakan respons atas kenyataan di lapangan. Banyak warga Kota Bandung yang belum Optimal memanfaatkan program Kesehatan dan Pendidikan yang sudah ada. Terutama mereka yang tinggal di lapisan ekonomi bawah dan minim informasi.
Tantangan Warga Menuju Layanan Publik
Andri Gunawan, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bandung, menjelaskan lawan utama saat ini bukan lagi penjajah fisik, melainkan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Salah satu bentuk nyata masalah ini terlihat di sektor kesehatan.
Baca Juga: Mahasiswa Tel-U Terancam Semprotan Api di Asrama, Kampus Mulai Pemeriksaan
"Contoh konkret orang berideologi itu, kalau melihat warga miskin takut ke rumah sakit karena tidak punya uang atau tidak tahu ada UHC, ya dikawal, administrasinya dipangbenerin, meski harus sampai tengah malam di IGD," katanya.
Banyak warga yang tidak berani berobat ke rumah sakit karena mengira biayanya mahal atau tidak memahami hak mereka dalam program. Mereka akhirnya menunda penanganan kesehatan sampai kondisi semakin buruk.
Tugas Tim Advokasi di Tingkat Kelurahan
Robert Kennedy Sihombing, Ketua Pelaksana Pendidikan Politik DPC PDI Perjuangan Kota Bandung, menegaskan bahwa setiap tim advokasi memiliki fokus utama di dua sektor.
Baca Juga: Filter AC Kotor Bikin Tagihan Listrik Naik 15 Persen, Begini Cara Mengatasinya
"Semua ranting di level kelurahan harus memiliki tim advokasi kesehatan dan pendidikan. Tugas mereka mengadvokasi warga yang susah, ragu, atau takut mengurus akses layanan kesehatan dan pendidikan," katanya.
Artinya, warga yang bingung soal administrasi rumah sakit, tidak memahami program, atau merasa sulit mengakses hak mereka bisa datang ke kantor partai di tingkat kelurahan untuk meminta pendampingan.
Pentingnya Penguatan di Akar Rumput
Robert Kennedy Sihombing menekankan bahwa ketua ranting merupakan garda terdepan partai yang berhadapan langsung dengan dinamika sosial di tingkat paling bawah. Mereka harus mampu melihat kondisi riil di lingkungan sekitar.
"Tantangannya adalah bagaimana melihat kondisi Indonesia, Jawa Barat, dan Kota Bandung saat ini. Pengurus ranting harus solid, mampu memberikan terobosan, serta selalu hadir di tengah masyarakat untuk mengadvokasi persoalan kesehatan, pendidikan, hingga isu-isu kebutuhan pokok warga," katanya.
Inilah yang membedakan advokasi politik dengan kerja sosial biasa. Tim ini tidak sekadar memberikan bantuan material, tetapi memastikan warga benar-benar bisa mengakses hak-hak mereka.
Persiapan Menuju Pemilu 2029
Mantan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ketut Sustiawan, optimistis partai bisa kembali memenangkan Kota Bandung pada Pemilu 2029. keyakinan ini bukan tanpa dasar, mengingat sejarah pergerakan di kota ini.
"Dulu, Bandung ini menjadi sentral gerakan dari zaman Bung Karno, dari waktu PDI. Kemudian Pemilu-Pemilu 2014 dan seterusnya. Mari, kita rebut lagi kemenangan di Kota Bandung," katanya.
Untuk mewujudkan target itu, partai membutuhkan basis yang kuat di akar rumput. Tim advokasi menjadi salah satu strategi konkret untuk membangun hubungan langsung dengan warga di setiap kelurahan.
Dampak bagi Warga Kota Bandung
Dengan adanya tim advokasi di setiap kelurahan, warga yang selama ini terpinggirkan dari akses layanan publik memiliki tempat untuk bertanya dan meminta bantuan. Mereka yang tidak punya biaya, tidak tahu prosedur, atau takut menghadapi birokrasi rumah sakit bisa ditemani oleh kader partai.
Program ini sejalan dengan harapan agar ideologi Pancasila tidak sekadar شعار di dinding, tetapi diterapkan lewat kerja nyata bagi rakyat kecil. Bagaimanapun juga, keberanian masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan dan pendidikan menentukan kualitas hidup mereka ke depannya.