Ono Surono Dukung Pinjaman Rp2 Triliun KDM untuk Defisit APBD Jabar
Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono mendukung rencana pinjaman Rp2 triliun Gubernur Jabar Dedi Mulyadi untuk menutup defisit APBD akibat pemotongan TKD dan hutang masa lalu.
Latar Belakang Rencana Pinjaman APBD Jabar
Bandung, 27 Februari 2026 – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, akrab disapa KDM, mengumumkan rencana pengajuan pinjaman daerah sebesar Rp2 triliun kepada Bank BJB untuk mengatasi tekanan fiskal APBD Provinsi Jabar. Rencana ini mendapatkan dukungan penuh dari Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono, yang menilai langkah ini lebih bijak daripada memotong prioritas program yang telah disepakati bersama.
Keputusan untuk mengajukan pinjaman muncul sebagai respons terhadap beberapa tantangan fiskal utama yang dihadapi Jabar saat ini:
- Pemotongan Transfer Ke Dana Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat sebesar Rp2,4 triliun
- Tunggakan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) sejak tahun 2023
- Tunggakan hutang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp631 miliar yang harus diselesaikan pada 2026
Detail Rencana Pinjaman dan Skema Pembayaran
Pinjaman sebesar Rp2 triliun akan dicicil selama 3 hingga 4 tahun, mulai tahun 2027 hingga sekitar 2030, dengan cicilan tahunan sekitar Rp200 hingga Rp300 miliar. Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pembayaran pinjaman akan diselesaikan selama masa kepemimpinannya agar tidak menimbulkan beban fiskal bagi periode kepemimpinan berikutnya.
Rencana pinjaman ini akan dituangkan dalam bentuk perubahan APBD 2026, meskipun anggaran semula telah disahkan dan diatur dalam Peraturan Daerah. Ono Surono menjelaskan bahwa proses perubahan anggaran akan mengikuti prosedur yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.
Proyek Infrastruktur yang Didanai
Sebagian besar pinjaman akan digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur yang telah tercantum dalam APBD 2026, antara lain:
- Pembangunan Jalan Puncak Bogor 2
- Proyek peningkatan infrastruktur di kawasan Kota Bekasi
- Pembangunan fasilitas pendukung ekonomi di kawasan Rebana
Ono menekankan bahwa tidak ada proyek baru di luar yang telah dibahas bersama antara Gubernur dan DPRD, sehingga pinjaman ini tidak menyimpang dari rencana anggaran yang telah disepakati sebelumnya.
Alasan Dukungan Ono Surono
Dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (27/2), Ono Surono menyatakan bahwa pinjaman ini merupakan langkah yang strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah:
"Skema peminjaman ini sangat layak dilakukan daripada menghentikan atau mengoreksi prioritas program yang sudah disepakati bersama DPRD."
Ia menambahkan bahwa fokus pinjaman pada infrastruktur akan membantu mengurangi kemacetan di pusat-pusat ekonomi utama Jabar, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat setempat. Ono juga menekankan pentingnya restrukturisasi hutang PEN untuk meringankan beban fiskal di masa depan.
Analisis Beban Fiskal Masa Depan
Saat ini, Pemerintah Provinsi Jabar sudah membayar hutang masa lalu sebesar Rp600 miliar per tahun. Dengan penambahan cicilan pinjaman baru sebesar Rp200-300 miliar per tahun, Ono berharap struktur APBD Jabar mampu menanggung beban fiskal ini, terutama setelah tahun 2026 ketika beban infrastruktur besar akan berkurang.
Ia berharap bahwa setelah proyek infrastruktur selesai dibangun, Jabar dapat fokus pada program-program yang secara langsung memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat, seperti bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan pengembangan UMKM, tanpa harus terbebani hutang yang berlebihan.
Langkah Selanjutnya
Rencana pinjaman ini akan dibahas lebih lanjut bersama DPRD Jawa Barat dalam rapat khusus untuk perubahan APBD 2026. Keputusan akhir mengenai pengajuan pinjaman akan diambil setelah mendapatkan persetujuan dari semua pihak terkait, termasuk komisi anggaran DPRD dan pemerintah pusat.