MUI Haramkan Vape, Pedagang dan Pengguna di Bandung Raya Diminta Hitung Ulang Ongkos Cukai dan Risiko Kesehatan

Pedagang rokok elektrik di Bandung Raya kini berhadapan dengan aturan baru. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan penggunaan vape haram, termasuk produksi dan perdagangannya. Bagi pemilik toko vape di kawasan seperti Jalan Dago atau Cihampelas, keputusan ini menyentuh langsung hitungan dagang mereka, dari stok cairan nikotin yang masih menumpuk sampai pembeli langganan yang mungkin menahan diri.

Fatwa yang dimaksud adalah Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau vape. Keputusan itu diambil dalam Sidang Pleno Penetapan Fatwa MUI pada Jumat (6/11) dan ditandatangani Senin (9/11).

Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Ni'am Sholeh, menjelaskan bahwa rokok konvensional masih membuka ruang perbedaan pendapat di kalangan ulama soal status hukumnya. Vape dinilai tidak menyisakan ruang itu karena dampak buruknya terhadap kesehatan disebut sudah terbukti secara ilmiah.

Baca Juga: Puting beliung Ciwidey rusak 25 bangunan Pasar Cibeureum, dua atap toko rusak berat

Penjelasan tersebut disampaikan Ni'am saat mengisi pengajian rutin mingguan yang membahas Kitab Nashaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani, Sabtu (14/11). Dari kajian itu, MUI menegaskan vape bukan sekadar persoalan gaya hidup.

Cukai Bukan untuk Menambah Kas Negara

Anggapan bahwa peredaran vape menyumbang penerimaan negara lewat cukai dibantah. Berdasarkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, pengenaan cukai disebut bukan untuk mencari penerimaan, melainkan untuk membatasi akses masyarakat terhadap produk tersebut.

Baca Juga: Igor Tolic Nilai Rumput GBLA Sudah Bagus, Kualitas Lapangan Baru Diputuskan Setelah Tiga Laga Kandang Persib

"Dengan cukai yang ada, otomatis harganya bisa jauh lebih tinggi, sehingga aksesibilitas terhadap vape ini menjadi terbatas," kata Ni'am dalam keterangan yang diterima media, Minggu (15/11).

Ni'am membandingkan penerimaan cukai vape yang sekitar Rp 2,7 triliun sampai Rp 2,8 triliun per tahun dengan beban biaya kesehatan yang harus ditanggung negara. Menurutnya, angka itu tidak sebanding dengan biaya pemulihan kesehatan masyarakat yang terdampak, seperti gangguan pernapasan kronis dan penyakit jantung. Perhitungan serupa berlaku di tingkat daerah, ketika anggaran layanan kesehatan harus menanggung perawatan pasien akibat produk yang cukainya hanya menyumbang sebagian kecil kas.

Soal pembandingan dengan rokok konvensional, Ni'am meminta masyarakat tidak mudah percaya bahwa vape lebih aman atau bisa dipakai sebagai alat bantu berhenti merokok. Cairan vape tetap mengandung nikotin yang bersifat adiktif dan dapat merusak sistem saraf. Kekhawatiran soal paparan asap dan partikel halus ini sejalan dengan pembahasan kami sebelumnya tentang bahaya asap pembakaran sampah bagi kesehatan yang sering diabaikan, yang sama-sama menyoroti dampak buruk bagi pernapasan warga.

Jalur Peredaran Narkotika

Alasan lain penetapan haram berkaitan dengan penyalahgunaan perangkat. Dari temuan di sektor penegakan hukum, rokok elektrik disebut kerap dimanfaatkan sebagai sarana peredaran narkotika cair.

"Atas dasar kenyataan tersebut, Komisi Fatwa MUI memberlakukan kaidah fikih saddu dzar'i (menutup jalan keburukan) serta kaidah umum li al-wasa'il hukm al-maqasid (hukum sarana mengikuti hukum tujuannya), di mana jalan yang menuju kepada hal yang diharamkan wajib ditutup rapat," ucapnya.

Dalam fatwa tersebut, MUI menetapkan penggunaan vape haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika juga dinyatakan haram, begitu pula produksi dan perdagangan rokok elektrik.

Bagi warga Jawa Barat yang selama ini menganggap vape sebagai jalan keluar dari rokok, fatwa ini menutup pembenaran itu. Persoalan zat adiktif pada anak dan remaja juga pernah kami bahas dalam laporan soal anak berkebutuhan khusus di Sukabumi yang ketagihan menghirup aroma bensin, yang menunjukkan betapa rentannya kelompok usia muda terhadap zat yang memicu kecanduan.

MUI berharap penerbitan fatwa ini menjaga kesehatan umat, melindungi dari ancaman narkoba, dan mendorong pemenuhan tuntunan hukum Islam secara menyeluruh. Dampak ekonominya tetap jadi pertanyaan di tingkat pedagang: apakah penjualan turun lebih cepat daripada sisa stok yang masih harus dibayar ke distributor.