Masalah Sistem PPDB Depok: Ketua Golkar Desak Evaluasi Menyeluruh Demi Transparansi
Farabi El Fouz desak evaluasi menyeluruh sistem PPDB SMA di Depok pasca-gangguan teknis. Ia juga dorong bangunan sekolah vertikal untuk tambah kapasitas.
Polemik PPDB SMA Depok: Dari Kesalahan Teknis hingga Sorotan soal Ketersediaan Sekolah Negeri
DEPOK — Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Farabi El Fouz, angkat bicara mengenai berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA Tahun Ajaran 2026 di Kota Depok. Ia mendesak Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh agar permasalahan serupa tidak terulang.
Permasalahan utama yang menjadi sorotan adalah perubahan peringkat calon peserta didik yang terjadi secara tiba-tiba. Kondisi ini menimbulkan kebingungan dan keresahan di kalangan masyarakat.
"Ada masyarakat yang awalnya berada di peringkat A, B, atau C, namun dalam semalam berubah menjadi D, E, bahkan F. Kondisi ini tentu menimbulkan kebingungan dan keresahan yang cukup serius," tutur Farabi, Kamis (2/7/2026).
Akui Kendala Teknis, Disdik Perlu Transparan
Farabi mengungkapkan bahwa sejak awal pelaksanaan SPMB, Komisi V DPRD Jawa Barat menerima banyak laporan dari masyarakat terkait anomali dalam sistem. Menyusul keluhan tersebut, Komisi V langsung berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui serangkaian rapat dan dengar pendapat.
Baca Juga: Petugas Gagalkan ODGJ Mendekati Lucky Hakim Saat Upacara HUT RI di Alun-Alun Indramayu
Hasil koordinasi menunjukkan bahwa Disdik mengakui terdapat kendala teknis pada aplikasi SPMB yang belum melalui uji coba secara optimal sebelum diterapkan. Meskipun permasalahan teknis telah diperbaiki, Farabi menegaskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang transparan.
"Kalau memang ada perubahan karena penyesuaian poin, misalnya terkait penghargaan Pramuka Garuda atau pengalaman OSIS, maka itu harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Jangan sampai muncul kesan seolah-olah ada permainan dalam sistem," tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Lemahnya Sosialisasi Jadi Akar Masalah
Farabi memandang bahwa lemahnya sosialisasi menjadi salah satu penyebab utama munculnya polemik di tengah masyarakat. Ia meminta Disdik Jawa Barat untuk mengevaluasi proses sosialisasi sebelum menerapkan kebijakan atau aplikasi baru.
- Program baru harus melalui uji coba yang matang
- Sosialisasi wajib menjangkau seluruh masyarakat secara merata
- Transparansi menjadi kunci kepercayaan publik
"Program baru jangan langsung dijalankan tanpa uji coba dan sosialisasi yang matang. Ini menyangkut puluhan hingga ratusan ribu calon siswa. DPRD siap memberikan masukan karena kami adalah perwakilan masyarakat," katanya.
Solusi Jangka Pendek: Bangunan Vertikal untuk SMA Eksisting
Selain mengevaluasi sistem PPDB, Farabi menyoroti masih minimnya jumlah SMA Negeri di Kota Depok dibandingkan jumlah lulusan SMP setiap tahunnya. Ia mengungkapkan bahwa sejak setahun lalu, pihak legislatif telah meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk langsung kepada Gubernur, agar menambah pembangunan SMA Negeri.
"Depok merupakan kota dengan jumlah penduduk yang sangat padat, tetapi SMA Negeri masih sangat terbatas. Persoalannya memang harga lahan di Depok sangat mahal," terang Farabi.
Sebagai solusi jangka pendek, Farabi mengusulkan pembangunan gedung sekolah secara vertikal dengan menambah jumlah lantai pada sekolah yang sudah ada. Dengan demikian, kapasitas penerimaan siswa dapat meningkat tanpa harus membuka lahan baru.
"Kalau lahan sulit didapat, bangunan sekolah bisa ditingkatkan menjadi empat lantai atau lebih. Dengan begitu daya tampung siswa akan bertambah tanpa harus membuka lahan baru yang biayanya sangat besar," jelas Farabi.
Dukungan untuk Program UHC di Depok
Dalam kesempatan yang sama, Farabi juga menyampaikan dukungannya terhadap program Universal Health Coverage (UHC) di Kota Depok. Ia berharap pelayanan kesehatan gratis berbasis BPJS dapat terus dipertahankan demi kepentingan masyarakat.
Farabi menilai persoalan kesehatan tidak boleh dikaitkan dengan kepentingan politik karena seluruh masyarakat berhak memperoleh akses pelayanan kesehatan yang mudah.
"Semua calon kepala daerah sebenarnya sepakat bahwa UHC harus dijalankan. Jangan sampai masyarakat yang sedang sakit justru dipersulit dengan berbagai persyaratan administrasi," katanya.
Representasi Suara Rakyat di Lapangan
Sebagai seorang dokter sekaligus politisi, Farabi mengaku lebih banyak mendengar langsung keluhan masyarakat di lapangan dibandingkan saat menjalankan profesinya sebagai tenaga medis.
"Kalau sebagai dokter, pasien yang datang biasanya sudah berada di rumah sakit. Tapi sebagai wakil rakyat, saya sering mendengar langsung keluhan masyarakat yang kesulitan mengakses layanan kesehatan. Pemerintah harus hadir untuk mereka. Kota yang maju harus didukung masyarakat yang sehat," harapnya.