Lima Kabupaten Pesisir Selatan Jawa Barat Kesulitan Evakuasi Saat Tsunami karena Anggaran Mitigasi Terbatas
Lima kabupaten pesisir selatan Jawa Barat menghadapi kesenjangan infrastruktur evakuasi tsunami terbesar di Tasikmalaya dan Cianjur, sementara anggaran mitigasi terbatas karena efisiensi APBD.
Sekitar 1-2 kilometer jarak yang harus ditempuh masyarakat pesisir selatan Jawa Barat untuk mencapai daerah aman saat tsunami datang. Jarak itu bukan masalah kalau infrastrukturnya memadai. Masalahnya, di lima kabupaten yang masuk dalam skenario ancaman tsunami megathrust, akses evakuasi masih banyak yang belum teridentifikasi dengan baik.
Kelima kabupaten itu adalah Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, dan Pangandaran. Dokumen Rencana Kontingensi BPBD Jawa Barat 2026 memperhitungkan waktu tiba gelombang tsunami sekitar 10-18 menit di wilayah-wilayah tersebut. Waktu yang sangat singkat itu menuntut kesiapan jalur evakuasi yang jelas, termasuk ketika jalan utama dan jembatan rusak akibat gempa pendahulu.
"Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur saat ini memiliki kesenjangan infrastruktur evakuasi paling besar," kata Analis Kebencanaan Ahli Madya BPBD Provinsi Jawa Barat Edy Heryadi.
Baca Juga: Polisi Cilegon Cek Lokasi Diduga Penimbunan BBM Solar, Hanya Temukan Kempu Kosong
Edy mengakui pemerintah belum mengindentifikasi jalur alternatif bagi masyarakat ketika akses utama rusak. Desakan untuk evakuasi sendiri menjadi sulit manakala warga harus menyusuri pantai terlebih dahulu sebelum sampai di titik aman. Dokumen itu juga mencatat masih minimnya bangunan yang bisa difungsikan sebagai tempat evakuasi vertikal.
"Anggaran dari Pemrov Jabar untuk mitigasi tsunami dan bagaimana distribusinya ke lima kabupaten rawan sangat terbatas mengingat kondisi APBD pada saat ini sangat terbatas dan dilakukan efisiensi, anggaran diarahkan untuk sosialisasi dan edukasi serta pememeliharaan terhadap alat peringatan dini EWS Tsunami," jelas Edy.
Rambu evakuasi dan titik kumpul secara umum telah tersedia di kawasan pantai rawan tsunami. Fasilitas seperti lapangan, sekolah, dan kantor pemerintahan dijadikan tempat berkumpul sementara. Meski begitu, hal itu tidak cukup apabila akses darat menuju lokasi-lokasi tersebut terputus.
Baca Juga: Polres Garut Buru Tiga Pria yang Klaim Anggota BNN dan Polisi, Keduanya Bantah Keterlibatan
BPBD menyatakan simulasi tsunami dilakukan minimal satu hingga dua kali setiap tahun, terutama saat Hari Kesiapsiagaan Bencana pada 26 April dan Bulan Pengurangan Risiko Bencana pada Oktober. Di sejumlah desa pesisir selatan, Desa Tangguh Bencana juga telah dibentuk untuk memperkuat rencana evaksi berbasis komunitas.
"Jalur evakuasi, tempat evakuasi vertikal, sistem peringatan dini, dan edukasi masyarakat semuanya perlu mendapat perhatian karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan," tegas Edy.