Legislator Jabar minta evaluasi program bantuan pertanian di Garut
Anggota DPRD Jabar Ahab Sihabudin meminta evaluasi program bantuan pertanian Garut setelah menerima keluhan petani tentang hama tikus dan benih padi buruk, sejalan dengan program swasembada pangan nasional.
DPRD Jabar Minta Evaluasi Bantuan Pertanian Garut Tangani Keluhan Hama Tikus dan Benih Buruk
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Ahab Sihabudin meminta pemerintah daerah Kabupaten Garut untuk segera mengevaluasi ulang program bantuan pertanian di wilayah tersebut. Permintaan ini disampaikan setelah Ahab melakukan pengawasan langsung di lapangan dan menerima berbagai keluhan dari petani Daerah Pemilihan (Dapil) Garut, terutama di Kecamatan Wanaraja, Karangpawitan, dan Sukawening.
"Temuan langsung di lapangan ini menjadi bahan evaluasi pemerintah dengan cara apa, apakah penggantian varietasnya, kemudian di mana letak kesalahannya," kata Ahab saat ditemui di Garut, Jumat lalu.
Pengawasan yang dilaksanakan oleh Ahab ini merupakan bagian dari agenda DPRD Jabar yang mengharuskan seluruh anggota legislatif untuk melakukan pemantauan langsung penyelenggaraan pemerintahan dengan menjumpai masyarakat dan membahas berbagai program pemerintah yang berjalan di wilayah masing-masing. Selama pengawasan, Ahab bersama tim berinteraksi langsung dengan ratusan petani yang mengeluhkan dua masalah utama dalam program bantuan pertanian.
Dua Masalah Utama yang Dikeluhkan Petani
Dalam sesi wawancara langsung, petani menyampaikan keluhan pertama terkait serangan hama tikus yang menyerang area pertanian mereka. Menurut mereka, serangan ini menyebabkan penurunan produktivitas hasil panen secara signifikan, sehingga menghilangkan keuntungan yang seharusnya didapatkan dari tanaman padi yang ditanam.
"Saat ini disibukkan dengan berkurangnya hasil panen, faktornya adalah hama tikus," ujar salah satu petani yang diwawancarai selama pengawasan lapangan.
Masalah kedua yang menjadi keluhan banyak petani adalah kualitas bantuan benih padi yang diberikan oleh pemerintah. Mereka mengklaim bahwa benih yang diterapkan tidak memenuhi standar kualitas, sehingga hasil panen tidak sesuai dengan harapan dan tidak memberikan keuntungan yang maksimal.
"Bantuan benih padi itu, ke depan harus menjadi perhatian pemerintah untuk memberikan varietas benih padi yang berkualitas agar petani bisa mendapatkan untung dari hasil panennya," tambah Ahab.
Kaitan dengan Program Swasembada Pangan Nasional
Ahab menegaskan bahwa persoalan pertanian, terutama yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan gencarnya pemerintah pusat dalam menjalankan program swasembada pangan saat ini.
Menurutnya, masalah serangan hama tikus dan kualitas benih padi yang buruk harus segera diatasi agar program swasembada pangan dapat berjalan sesuai target. "Ini soal hama dan benih padi, ditambahnya hama tikus, tambah benihnya jelek, kita mengharapkan ketahanan pangan, ke depan tidak seperti ini, harus maksimal," kata Ahab.
Ia menambahkan bahwa meskipun masalah pertanian ini tidak berada dalam lingkup komisi yang menangani tugasnya di DPRD, ia akan menyampaikan temuan ini dalam rapat DPRD karena wilayah Garut adalah Dapil yang menjadi tanggung jawabnya.
Tindak Lanjut yang Akan Dilakukan
Setelah mengumpulkan semua data dan keluhan dari petani, Ahab menyatakan bahwa temuan ini akan segera menjadi pembahasan di ruang rapat DPRD. Ia berharap bahwa evaluasi yang diminta dapat segera dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas program bantuan pertanian di Garut.
Diharapkan bahwa dengan adanya evaluasi ini, masalah hama tikus dan kualitas benih padi dapat teratasi, sehingga petani dapat mendapatkan keuntungan yang maksimal dari hasil panen mereka dan mendukung program ketahanan pangan nasional.