LBH Arjuna Dukung Keterlibatan Mahasiswa dalam Pembangunan Daerah Bekasi dengan Catatan Independensi
LBH Arjuna mendukung langkah Plt Bupati Bekasi libatkan mahasiswa dalam pembangunan daerah, dengan catatan agar generasi muda tetap independen dan kritis.
Kota Bekasi — Langkah Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi untuk membuka ruang keterlibatan mahasiswa dalam proses pembangunan daerah mendapat dukungan penuh dari LBH Arjuna, organisasi bantuan hukum yang berfokus pada penguatan nilai demokrasi dan keadilan sosial. Langkah ini dinilai sebagai bentuk kepemimpinan demokratis yang menghargai peran generasi muda sebagai mitra strategis dalam memastikan arah pembangunan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Konteks Keterlibatan Mahasiswa dalam Pembangunan Daerah
LBH Arjuna menolak pandangan bahwa mahasiswa hanyalah kelompok akademik yang hanya menyampaikan kritik di ruang publik. Sebaliknya, organisasi ini mengklasifikasikan generasi muda sebagai nurani masyarakat dan penjaga idealisme yang memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan tata kelola pemerintahan.
Direktur LBH Arjuna, Zuli Zulkipli, S.H., menegaskan bahwa keberanian pemerintah untuk membuka dialog dengan mahasiswa bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti kedewasaan demokrasi. Dalam pernyataannya, ia menekankan:
"Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral terhadap masa depan bangsa dan daerahnya. Ketika pemerintah memberikan ruang bagi mahasiswa untuk ikut terlibat dalam pembangunan, itu bukan kelemahan pemerintah, melainkan bentuk kedewasaan demokrasi."
Catatan Penting tentang Independensi Gerakan Mahasiswa
Meskipun memberikan dukungan, Zuli Zulkipli juga mengirimkan pesan krusial tentang pentingnya independensi dan daya kritis gerakan mahasiswa. Ia mengingatkan agar dukungan pemerintah tidak membuat generasi muda kehilangan idealisme atau menjadi tidak kritis terhadap kebijakan yang merugikan rakyat.
"Mahasiswa harus tetap kritis. Dukungan pemerintah jangan sampai membuat gerakan mahasiswa kehilangan idealisme. Ketika ada kebijakan yang menyimpang, merugikan rakyat, atau tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat luas, mahasiswa harus tetap hadir sebagai kekuatan moral yang berani mengingatkan pemerintah."
Menurut Zuli, hubungan harmonis antara pemerintah dan masyarakat sipil harus dibangun di atas prinsip saling menghormati, bukan saling membungkam. Pemerintah membutuhkan masukan kritis untuk memastikan kebijakan tetap berada pada jalur yang benar, sementara mahasiswa membutuhkan ruang demokrasi untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka dan bertanggung jawab.
Visi Pembangunan Daerah yang Inklusif
LBH Arjuna juga menegaskan bahwa pembangunan daerah yang kuat tidak hanya diukur dari megahnya infrastruktur atau tingginya angka investasi. Sebaliknya, ukuran utama pembangunan adalah sejauh mana pemerintah mampu merangkul partisipasi masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda.
"Bangsa ini tidak akan kehilangan arah selama masih ada keberanian anak-anak muda untuk menyuarakan kepentingan rakyat. Dan pemerintah yang besar adalah pemerintah yang tidak anti kritik, tetapi mampu menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi dan perbaikan," ujar Zuli.
Dukungan LBH Arjuna terhadap keterlibatan mahasiswa sejalan dengan misi organisasi ini dalam mendorong penguatan nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat kecil. Sebagai lembaga yang aktif mengawal nilai keadilan sosial, LBH Arjuna tidak hanya berperan sebagai penyedia bantuan hukum, tetapi juga sebagai kekuatan moral yang mendorong partisipasi publik yang konstruktif.
Harapan untuk Partisipasi Nyata
LBH Arjuna juga berharap ruang keterlibatan mahasiswa yang dibuka oleh pemerintah tidak berhenti pada simbol atau seremonial belaka. Organisasi ini menekankan bahwa generasi muda perlu diberikan ruang nyata untuk menyampaikan gagasan, melakukan pengawasan sosial, dan terlibat dalam proses pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Dalam konteks peningkatan harapan publik akan pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif, pernyataan LBH Arjuna dianggap sebagai pesan penting bahwa hukum, demokrasi, dan pembangunan harus berjalan beriringan. Daerah yang maju bukan hanya daerah yang berkembang secara fisik, tetapi juga daerah yang mampu menjaga suara rakyat tetap hidup dalam setiap arah kebijakan.