Kritikan Pakar Pendidikan terhadap Program Sekolah Maung di Jabar
Program Sekolah Maung tingkat SMA/SMK di Jawa Barat digagas Gubernur Dedi Mulyadi mendapat kritikan dari pakar pendidikan UPI dan FKSS Jabar, khawatir diskriminasi dan kesenjangan pendidikan tahun ajaran 2026/2027.
Latar Belakang Program Sekolah Maung di Jawa Barat
Program Sekolah Manusia Unggul (disingkat Maung) tingkat SMA dan SMK di Jawa Barat, yang digagas Gubernur Dedi Mulyadi, menjadi perdebatan hangat di kalangan pihak pendidikan. Rencana program ini yang akan diterapkan pada tahun ajaran baru 2026/2027 mendapat sorotan kritikan dari berbagai pihak, yang khawatir akan menimbulkan kesenjangan dan diskriminasi dalam dunia pendidikan di wilayah Jabar.
Program Sekolah Maung dirancang untuk menampung siswa berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik seperti olahraga, seni, industri kreatif, dan teknologi. Menurut rencana, sekolah ini akan ditempatkan di semua SMA dan SMK di kabupaten dan kota se-Jabar yang sebelumnya dilabeli sebagai sekolah favorit. Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa program ini bertujuan memberikan kesempatan bagi siswa berprestasi yang kurang difasilitasi selama ini di sekolah negeri biasa.
Kritikan dari Pakar Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia
Cecep Darmawan, pengamat Kebijakan Pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), mengungkapkan beberapa kekhawatiran terkait program Sekolah Maung. Ia menegaskan bahwa meskipun konsepnya berbeda dari Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang sebelumnya dihapus oleh Mahkamah Konstitusi, program ini masih membutuhkan pengaturan yang jelas untuk menghindari masalah serupa.
"Kalau saya melihat dari konsepnya memang berbeda dengan RSBI. Kalau RSBI kan dilihat prestasi, hanya prestasi akademik. Nah, kalau ini Sekolah Maung, ada selain akademik yaitu prestasi-prestasi non akademik," ujar Cecep pada Sabtu (9/5/2026).
Cecep menambahkan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat harus membuat peta pendidikan yang jelas untuk penyebaran Sekolah Maung ini. Ia menegaskan bahwa pemetaan ini penting agar program ini tidak hanya tersebar di beberapa daerah saja, yang bisa menimbulkan kecemburuan dari sekolah negeri lainnya.
"Jangan sampai sekolah ini hanya ada di satu di setiap daerah saja. Artinya gini, Sekolah Maung jalan saja. Tapi yang yang bukan maung, harus dijadikan maung gitu loh. Nah, jadi harus dibuat pemetaan. Pemetaan rencana ke depan misalnya mau lima tahun atau sepuluh tahun terserah, jadi bisa terus bertambah," jelasnya.
Menurut Cecep, Pemprov Jabar sudah memiliki peta pendidikan SMA dan SMK yang bisa digunakan untuk menambah jumlah Sekolah Maung setiap tahun. Ia menyarankan agar setiap sekolah menonjolkan potensi dan keunggulan masing-masing, sehingga tidak ada keseragaman yang bisa menimbulkan kesenjangan.
"Tetapi jangan seragam, maksudnya gini, sekolah A prestasinya bidang apa gitu. Sekolah B prestasinya bidang apa. Nah, jadi sekolah itu akan jadi maung sesuai dengan potensi masing-masing, keunggulan masing-masing," kata dia.
Cecep menegaskan bahwa tanpa pemetaan yang jelas, akan muncul kecemburuan dan diskriminasi antar sekolah. Ia menambahkan bahwa tahun ini harus ditentukan terlebih dahulu sekolah mana yang akan menjadi Sekolah Maung dan bidang apa yang akan menjadi keunggulannya.
Kritik dari Forum Kepala Sekolah SMA Swasta Jawa Barat
Selain Cecep, Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS) Jawa Barat juga turut mengkritik rencana program Sekolah Maung. Ketua Umum FKSS Jabar, Ade D. Hendriana, menilai bahwa program ini akan menciptakan sekat dan diskriminasi dalam dunia pendidikan tingkat SMA/SMK di Jawa Barat.
"Program Sekolah Manusia Unggul yang diinisiasi Gubernur Jawa Barat, akan memunculkan diskriminasi dalam pendidikan dan membuat sekat antara lembaga pendidikan," ujar Ade.
Ia menegaskan bahwa penggolongan kasta antara Sekolah Maung dan sekolah reguler adalah bentuk diskriminatif terhadap calon murid. Ade juga menambahkan bahwa Pemprov Jabar belum melakukan kajian mendalam di lapangan untuk memahami kondisi sebenarnya dan kebutuhan dunia pendidikan di Jawa Barat. Ia menduga bahwa program ini akan menimbulkan konflik serupa dengan RSBI yang sebelumnya dihapus oleh Mahkamah Konstitusi, karena menciptakan segregasi dalam pendidikan.
"Ke depan tidak menutup kemungkinan akan menjadi konflik seperti sekolah rintisan RSBI dahulu. Sudah benar dahulu RSBI dihapus sekarang malah muncul kebijakan sekolah maung ini, seolah mengulang segregasi (pemisah/pengasingan) pendidikan," katanya.
Ade menekankan bahwa pemerataan pendidikan adalah hak seluruh masyarakat, baik yang memiliki potensi akademik maupun non-akademik. Ia menambahkan bahwa Pemprov Jabar harus terus memastikan akses pendidikan yang berkualitas untuk semua anak bangsa, tanpa dibedakan berdasarkan kemampuan.
"Pemprov Jabar harus terus memastikan akses pendidikan yang berkualitas karena itu adalah hak seluruh anak bangsa," ujar dia.
Tanggapan Gubernur Dedi Mulyadi Terhadap Kritikan
Gubernur Dedi Mulyadi membantah kritikan yang menyatakan bahwa program Sekolah Maung akan menimbulkan diskriminasi atau kecemburuan. Ia menjelaskan bahwa program ini bertujuan memberikan kesempatan bagi siswa berprestasi yang kurang difasilitasi selama ini.
"Begini dari dulu juga begitu kan, sama juga ada sekolah-sekolah yang punya kualifikasi khusus kaya Taruna Nusantara, kan sama juga begitu loh," ujar Dedi.
Ia menambahkan bahwa selama ini, siswa berprestasi di sekolah negeri biasa tidak mendapatkan pembelajaran yang mendukung sesuai dengan potensinya. Dedi juga menegaskan bahwa kecemburuan yang muncul di masyarakat biasanya disebabkan oleh perbedaan perlakuan dalam bidang akademik saja, tetapi dengan program Sekolah Maung yang mencakup berbagai bidang non-akademik, kecemburuan akan terkurangi.
"Nah akan menjadi kecemburuan mana sekolah itu hanya menekankan akademik misalnya memahami keunggulan anak itu hanya akademik itu kecemburuan. Tapi sekarang keunggulan anak itu dibidang olahraga, dibidang seni, industri kreatif, teknologi ya itu kan tidak akan melahirkan kecemburuan maka jadi lah yang terbaik," jelas Dedi.
Analisis Dampak dan Tantangan Program Sekolah Maung
Program Sekolah Maung memiliki konsep yang berbeda dari RSBI, yang hanya fokus pada prestasi akademik, tetapi masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:
- Penyebaran yang merata: Membutuhkan pemetaan pendidikan yang jelas agar program ini tidak hanya tersebar di beberapa daerah, yang bisa menimbulkan kecemburuan dari sekolah reguler
- Keunggulan unik: Setiap Sekolah Maung harus menonjolkan potensi dan keunggulan masing-masing, sehingga tidak ada keseragaman yang bisa menimbulkan diskriminasi
- Kajian mendalam: Pemprov Jabar perlu melakukan penelitian di lapangan untuk memahami kondisi sebenarnya dan kebutuhan dunia pendidikan di Jawa Barat
- Pemerataan akses: Meskipun program bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi siswa berprestasi, perlu adanya pengaturan yang jelas untuk memastikan bahwa semua siswa mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, tanpa dibedakan berdasarkan potensi akademik atau non-akademik
Perdebatan ini juga menyoroti pentingnya prinsip pemerataan pendidikan, yang merupakan hak seluruh anak bangsa. Meskipun Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa program Sekolah Maung tidak akan menimbulkan diskriminasi, masih perlu adanya pengawasan dan evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat.