Komunitas Lingkungan Desak APH Tangkap Mafia Birokrasi Legalkan Tanah Negara Jadi Lapangan Padel
Komunitas Rakyat Peduli Lingkungan Kota Tasikmalaya memasang spanduk di Gedung DPRD untuk menuntut penyelidikan transparan terhadap mafia birokrasi tanah negara dan dampak lingkungan dari proyek pembangunan bermasalah seperti lapangan padel, RS Jantung Panjunan, dan parkir Muara Kosmetik.
Latar Belakang Aksi Protes Komunitas Lingkungan Tasikmalaya
Komunitas Rakyat Peduli Lingkungan Kota Tasikmalaya kembali melakukan aksi protes, kali ini dengan memasang spanduk di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya pada Selasa (03/02/2026). Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya di Balai Kota Tasikmalaya, yang bertujuan menyuarakan penolakan terhadap sejumlah proyek pembangunan yang dinilai bermasalah.
Daftar proyek yang menjadi fokus kritikan komunitas antara lain:
- Pembangunan lapangan padel di depan RS Hermina yang diduga menggunakan tanah negara untuk kepentingan komersial
- Pembangunan RS Jantung Panjunan yang dinilai mengganggu aliran sungai
- Pengelolaan parkir di kawasan Muara Kosmetik yang berpotensi berdampak pada lingkungan sekitar
Inti tuntutan komunitas adalah agar Aparat Penegak Hukum (APH) mengusut tuntas dugaan praktik mafia birokrasi yang melegalkan penggunaan tanah negara untuk kepentingan swasta, serta melakukan pemeriksaan terhadap Ketua DPRD dan Wali Kota Tasikmalaya terkait sejumlah proyek lain yang dinilai tidak memperhatikan dampak lingkungan.
Alasan Kekecewaan Masyarakat Terhadap Pemerintah Daerah
Kekecewaan komunitas terhadap pemerintah daerah (baik eksekutif maupun legislatif) muncul karena dinilai kurang memperhatikan dampak lingkungan dari proyek-proyek pembangunan tersebut. Menurut komunitas, sejumlah kegiatan pembangunan telah menutup atau mengganggu aliran sungai, yang berpotensi menimbulkan dampak ekologis serius seperti banjir, pencemaran air, dan kerusakan habitat hewan liar.
"Kami melihat adanya pembiaran terhadap pembangunan yang berdampak langsung pada aliran sungai. Ini bukan persoalan sepele, karena menyangkut keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan hidup," ujar Iwan Restiawan, perwakilan Komunitas Rakyat Peduli Lingkungan, kepada wartawan.
Iwan menambahkan bahwa masalah ini tidak hanya tentang lingkungan, tetapi juga tentang tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Masyarakat berharap pemerintah daerah tidak hanya memprioritaskan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang.
Langkah Penyelidikan yang Diharapkan: Transparansi dan Kelengkapan
Dalam audiensi antara komunitas dan aparat kepolisian yang digelar beberapa waktu lalu, pihak kepolisian telah menyatakan kesanggupan untuk melakukan penyidikan terhadap kasus pembangunan lapangan padel di depan RS Hermina. Hal ini menjadi harapan bagi komunitas bahwa dugaan pelanggaran hukum dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurut Iwan, langkah penyelidikan ini harus dilakukan secara transparan dan menyeluruh agar tidak menimbulkan preseden buruk dalam tata kelola pembangunan di Kota Tasikmalaya. Transparansi dalam penyelidikan akan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum, serta memastikan bahwa tidak ada pihak yang mendapatkan keuntungan dari pelanggaran hukum.
Komitmen Komunitas dalam Mengawal Isu Lingkungan
Komunitas Rakyat Peduli Lingkungan menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal dan menyuarakan isu-isu lingkungan hingga pemerintah daerah mengambil langkah konkret. Langkah yang diharapkan antara lain:
- Melakukan evaluasi ulang terhadap semua proyek pembangunan yang berdampak pada lingkungan
- Menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Membuat kebijakan yang lebih ketat untuk melindungi lingkungan hidup di Kota Tasikmalaya
Komunitas juga mengajak masyarakat luas untuk ikut serta dalam mengawal isu lingkungan, karena keberlanjutan lingkungan adalah tanggung jawab bersama semua pihak.