Komisi II DPRD Jawa Barat menilai alat UPTD PMPP Cirebon perlu dimodernisasi
Komisi II DPRD Jabar dorong modernisasi laboratorium perikanan Cirebon untuk tingkatkan akurasi uji keamanan pangan, dukung kesehatan publik, dan kembang ekonomi daerah.
Modernisasi Laboratorium Pengujian Mutu Perikanan di Cirebon: Kunci Keamanan Pangan dan Produktivitas Jabar
Cirebon, 18 Februari 2026 – Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat menekankan kebutuhan mendesak untuk memperbaharui peralatan laboratorium pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian dan Penerapan Mutu Produk Perikanan (PMPP) di Kota Cirebon. Langkah ini dianggap krusial untuk memastikan akurasi hasil uji keamanan pangan perikanan, sekaligus mendukung kebijakan kesehatan dan ekonomi daerah.
Mengapa Akurasi Laboratorium Penting?
- Deteksi Logam Berat & Zat Berbahaya: Peralatan yang usang cenderung memiliki toleransi kesalahan tinggi, mengurangi kemampuan deteksi kontaminan pada ikan dan produk olahan.
- Dasar Kebijakan Keamanan Pangan: Hasil uji laboratorium menjadi acuan utama bagi regulator dalam menetapkan standar mutu dan memberi izin edar produk.
- Kepercayaan Konsumen: Tingkat keamanan yang terbukti meningkatkan kepercayaan publik, yang langsung memengaruhi permintaan pasar lokal dan ekspor.
“Alat‑alat pengujian harus memiliki tingkat akurasi tinggi agar margin kesalahan dapat ditekan seminimal mungkin,” ujar Ketua Komisi II DPRD Jabar, Bambang Mujiarto.
Tantangan Teknis yang Dihadapi UPTD PMPP
- Keterbatasan Perangkat Analitik: Beberapa instrumen utama, seperti spektrometer atomic absorption dan kromatografi cair, sudah melampaui umur teknisnya.
- Keterlambatan Proses Pengujian: Waktu tunggu hasil uji dapat mencapai dua minggu, menyulitkan produsen dalam menyesuaikan produksi.
- Ketidakcocokan Standar Internasional: Standar mutu pangan terus berkembang (mis. Codex Alimentarius), sementara peralatan lama tidak dapat mengadopsi metode terbaru.
Dampak Potensial Jika Modernisasi Ditunda
- Risiko Kesehatan Masyarakat: Konsumsi ikan yang terkontaminasi logam berat dapat menurunkan fungsi kognitif dan meningkatkan risiko penyakit kronis.
- Kerugian Ekonomi: Produk yang gagal lolos uji akan ditarik, mengakibatkan kerugian bagi nelayan, pengolah, dan eksportir.
- Reputasi Daerah: Jawa Barat berpotensi kehilangan kepercayaan pasar domestik dan internasional sebagai sumber perikanan berkualitas.
Strategi Modernisasi yang Diusulkan
- Investasi Alat Analitik Generasi Baru: Spektrometer ICP‑MS, kromatografi gas‐cair dengan detektor massa, serta sistem deteksi rapid test berbasis biosensor.
- Pelatihan SDM: Program sertifikasi bagi teknisi laboratorium guna mengoptimalkan penggunaan teknologi baru.
- Integrasi Sistem Informasi: Implementasi platform digital untuk pelaporan hasil uji secara real‑time, meningkatkan transparansi dan percepatan keputusan.
- Sinkronisasi Anggaran: Menjadikan kebutuhan peralatan sebagai item prioritas dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027.
Peran DPRD dan Pemerintah Provinsi
Komisi II DPRD Jabar, melalui pernyataan Bambang Mujiarto, menekankan bahwa modernisasi laboratorium bukan sekadar kapital investasi melainkan investasi jangka panjang bagi kesehatan publik dan produktivitas ekonomi. Penekanan diberikan pada:
- Koordinasi Kebijakan antara dinas perikanan, Dinas Kesehatan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Pengembangan Riset Kolaboratif dengan universitas dan lembaga riset untuk mengadaptasi metode uji terbaru.
- Pemantauan Berkala atas kinerja laboratorium pasca‑modernisasi, berbasis indikator utama (KPIs) seperti waktu penyelesaian uji, tingkat akurasi, dan kepuasan pemangku kepentingan.
Implikasi bagi Konsumen dan Produsen
- Konsumen: Memperoleh jaminan bahwa ikan yang dikonsumsi aman dari kontaminan logam berat, mendukung kesehatan dan produktivitas mental, terutama pada anak-anak dan lansia.
- Produsen: Mengurangi risiko penolakan produk di pasar, mempercepat siklus produksi, dan membuka peluang ekspor ke pasar dengan standar ketat (EU, Jepang, USA).
Kesimpulan
Modernisasi peralatan laboratorium UPTD PMPP Cirebon merupakan langkah strategis yang menghubungkan kualitas keamanan pangan dengan pertumbuhan ekonomi regional. Dengan dukungan anggaran yang tepat, peningkatan kompetensi SDM, dan sinergi antar‑instansi, Jawa Barat dapat memperkuat posisinya sebagai produsen perikanan unggulan yang berkelanjutan.
Artikel ini disusun berdasarkan pernyataan resmi Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat dan data teknis laboratorium perikanan pada tahun 2026.