Ketua DPRD Jawa Barat Gelisah Meski Angka Kepuasan Publik Capai 95,5 Persen
Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna mengaku gelisah meski angka kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur Dedi Mulyadi capai 95,5 persen, mengingat kemiskinan dan pengangguran masih tinggi di provinsi tersebut.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna mengakui perasaan was-was dan gelisah meski angka kepuasan masyarakat terhadap kinerja Gubernur Dedi Mulyadi mencapai 95,5 persen berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia (IPI). Angka kepuasan yang tergolong tinggi ini tidak disambut dengan rasa lega, melainkan menimbulkan kekhawatiran mendalam terkait ironi sosial yang tersembunyi di balik data tersebut.
Kontras Antara Kepuasan Publik dan Masalah Struktural
Buky menilai bahwa capaian angka kepuasan publik yang luar biasa tersebut tidak sebanding dengan penyelesaian akar masalah struktural di provinsi Jawa Barat. Menurutnya, dua masalah utama yang masih menjadi beban berat adalah angka kemiskinan yang masih bertengger di 6,78 persen serta angka pengangguran sebesar 6,66 persen atau setara 1,77 juta jiwa. Kedua indikator ini, kata dia, telah memicu lonjakan angka kriminalitas di berbagai wilayah Jawa Barat belakangan ini. "Angkanya sangat takjub (menakjubkan). Ada tapinya. Ketika melihat angka kemiskinan dan angka pengangguran yang 6,7 persen saya kok was-was. Saya gelisah," ujar Buky dalam keterangan pers di Kota Bandung, Minggu.
Kemiskinan dan Pengangguran sebagai Pemicu Kriminalitas
Tekanan ekonomi akibat kemiskinan dan ketiadaan lapangan kerja, menurut Buky, berdampak langsung pada stabilitas sosial di masyarakat. Dia menegaskan bahwa faktor ini merupakan penyebab dominan yang mengikis moralitas masyarakat, hingga melahirkan berbagai tindakan kriminal yang semakin marak, mulai dari pembegalan, pencurian, hingga kekerasan seksual. Tak hanya mengandalkan data empiris, Buky juga mengutip perspektif dalam agama Islam yang menyebut kemiskinan dapat mendekatkan seseorang pada kekufuran. Pernyataan ini dia gunakan untuk merujuk pada fenomena kriminalitas saat ini yang semakin mengkhawatirkan. "Begitu enteng. Enggak pakai perasaan," ucap dia ketika menyoroti betapa mudahnya sebagian orang terlibat dalam tindakan kriminal akibat ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar.
Kritik Terhadap Pendekatan Penanganan Kejahatan yang Salah Fokus
Buky tidak segan mengkritisi pola penanganan kejahatan oleh pemerintah daerah selama ini yang dinilai keliru. Menurutnya, pemerintah terlalu bertumpu pada pendekatan keamanan semata, seperti meningkatkan intensitas pengawasan, patroli, dan penambahan aparat keamanan, tanpa menyasar pada akar persoalan yang sebenarnya. Ia menegaskan bahwa langkah-langkah semacam itu tidak akan pernah cukup meredam angka kejahatan secara berkelanjutan, selama urusan perut dan kesejahteraan ekonomi masyarakat di tingkat bawah tetap dibiarkan tanpa solusi nyata. "Yang ditingkatkan adalah keamanan. Padahal menurut saya, hasil pendidikan psikologi, (kejahatan) itu esensi dari kemiskinan," kata Buky dengan tegas.
Desakan untuk Intervensi Sosial yang Lebih Masif
Mengingat hal itu, DPRD Jawa Barat secara resmi mendesak jajaran eksekutif provinsi untuk segera mengimbangi kebijakan keamanan dengan intervensi sosial yang jauh lebih kuat. Buky menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan secara masif, penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan, serta penguatan pendidikan sosial harus menjadi fondasi utama dalam upaya menekan angka kejahatan di Jawa Barat. Menurutnya, hanya dengan mengatasi akar masalah ekonomi dan sosial, pemerintah dapat menciptakan kondisi yang lebih stabil dan aman bagi seluruh masyarakat Jawa Barat. Selain itu, pendekatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat bawah, sehingga tidak perlu lagi terlibat dalam tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Survei Indikator Politik Indonesia yang mencatatkan angka kepuasan publik sebesar 95,5 persen ini menjadi data yang menarik untuk diperdebatkan, mengingat kontras yang jelas antara angka kepuasan dan kondisi di lapangan. Buky berharap bahwa perhatian pemerintah tidak hanya terfokus pada meningkatkan angka kepuasan publik, tetapi juga pada penyelesaian masalah struktural yang menjadi akar dari berbagai masalah sosial lainnya di Jawa Barat. Hanya dengan begitu, prestasi kinerja pemerintah daerah dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara merata.