Kepuasan Publik Erwan Setiawan di Jabar di Bawah Dedi Mulyadi
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengakui kepuasan publik terhadapnya lebih rendah dari Gubernur Dedi Mulyadi menurut survei Indikator Politik. Ia menegaskan prinsip bahwa wakil daerah tidak boleh melebihi posisi kepala daerahnya.
Kepuasan Publik Erwan Setiawan di Jabar di Bawah Dedi Mulyadi
Bandung – Survei terbaru dari lembaga independen Indikator Politik menunjukkan perbedaan signifikan tingkat kepuasan publik terhadap pasangan Gubernur Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan di Jawa Barat. Hasil survei mengungkapkan bahwa kepuasan publik terhadap Erwan jauh lebih rendah dibandingkan Dedi Mulyadi, yang kemudian direspons dengan prinsip kepemimpinan yang dianutnya.
Hasil Survei Kepuasan Publik Pemprov Jabar
Survei yang dilakukan oleh Indikator Politik membagikan data yang jelas perbedaan tingkat kepuasan antara kedua pemimpin daerah ini. Untuk Gubernur Dedi Mulyadi, tingkat kepuasan publik mencapai 95,5 persen, dengan 35,8 persen menyatakan sangat puas dan 59,7 persen merasa cukup puas. Sementara untuk Wakil Gubernur Erwan Setiawan, tingkat kepuasan hanya mencapai 55,3 persen, terdiri dari 5,6 persen menyatakan sangat puas dan 49,7 persen merasa cukup puas.
Prinsip Kepemimpinan Erwan Sebagai Wakil Gubernur
Dalam menanggapi selisih angka kepuasan tersebut, Erwan mengutip prinsip dasar sistem pemerintahan daerah di Indonesia, dengan frasa bahasa Sundanya "Taktak ulah ngaluhuran sirah" yang berarti "Pundak Tidak Boleh Melebihi Kepala". Ia menegaskan bahwa peran wakil daerah tidak boleh melebihi posisi kepala daerahnya, baik itu gubernur, wali kota, maupun bupati.
"Kan sistem pemerintahan di kita ini, wakil tidak boleh melebihi kepala dan saya tahu diri. Istilah Bahasa Sunda Taktak ulah ngaluhuran sirah (Pundak Tidak Boleh Melebihi Kepala)," kata Erwan, Selasa (24/2/2026).
Alasan Selisih Tingkat Kepuasan Publik
Erwan juga menjelaskan bahwa selisih tingkat kepuasan antara dirinya dan Dedi Mulyadi adalah hal yang wajar. Ia menyatakan bahwa selama satu tahun kepemimpinan bersama, ia lebih banyak bertugas di kantor sementara Dedi Mulyadi lebih sering berada di lapangan untuk bertemu langsung dengan masyarakat.
"Pak Gubernur kan lebih sering di lapangan. Saya di kantor, ya orang pasti jarang melihat aktivitas saya. Pak Gubernur kan langsung dengan masyarakat. Kalau dua-duanya turun semua, bagaimana di kantor. Ya, saya kira wajar, enggak jadi masalah. Yang penting pemerintahan efektif dan berjalan dengan baik," tuturnya.
Menurutnya, fokus utama pemerintah daerah adalah menciptakan kinerja yang efektif dan melayani kebutuhan masyarakat, bukan tentang siapa yang lebih dikenal publik.
Tugas Utama Sebagai Wakil Gubernur
Sebagai wakil gubernur, Erwan menyatakan bahwa tugas utamanya adalah membantu Dedi Mulyadi menyelesaikan program pemerintah dan menangani persoalan yang muncul di masyarakat. Ia menegaskan bahwa ia tidak ingin melebihi atau sejajar dengan gubernur, karena masing-masing memiliki porsi tugas yang jelas dan terdefinisi dengan baik.
"Tujuan utama kita adalah bekerja, tujuannya menyejahterakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini kan tahun pertama, untuk apa saya lebih dari atau sejajar dengan Pak Gubernur. Emang mau pecah kongsi? Kan enggak. Kami kan satu kesatuan, pemilihan kan satu paket. Silakan masyarakat menilai sendiri seperti apa," ujarnya.
Erwan menambahkan bahwa pasangan ini dipilih oleh masyarakat sebagai satu kesatuan, sehingga penilaian terhadap kinerja mereka harus dilihat secara holistik.
Bantah Tuduhan Pengurangan Porsi Tugas
Selain itu, Erwan juga membantah tuduhan bahwa ia mendapatkan pengurangan porsi tugas selama periode kepemimpinan ini. Ia menegaskan bahwa pendelegasian wewenang, termasuk menerima tamu dari luar negeri, tetap berjalan proporsional sesuai kebutuhan organisasi pemerintah daerah.
"Enggak juga (tidak ada pengurangan porsi tugas). Tamu-tamu dari luar negeri saya yang selalu terima. Kan kalau di sini kosong siapa yang akan terima," katanya.
Ia menegaskan bahwa ia tetap menjalankan tugas-tugas rutin sebagai wakil gubernur, dan tidak ada pengurangan tanggung jawab yang signifikan selama satu tahun pertama kepemimpinan bersama.