Kenaikan BBM Nonsubsidi: Wali Kota Bandung Luncurkan Langkah Efisiensi Untuk Anggaran
Pemkot Bandung terapkan langkah efisiensi operasional untuk mengurangi dampak kenaikan BBM nonsubsidi, dengan mengurangi belanja mamin dan perjalanan dinas, sambil memastikan pelayanan publik tetap berjalan.
Konteks Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi
Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax yang berlaku sejak Rabu, 10 Juni 2026 menjadi tantangan bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia, termasuk Pemerintah Kota Bandung. Menurut Wali Kota Bandung Farhan, kenaikan harga ini tidak dapat dipisahkan dari dinamika pasar energi global yang kompleks, termasuk fluktuasi permintaan energi yang stabil dan pasokan yang tidak menentu, ditambah dengan fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat yang pada tanggal 10 Juni 2026 tercatat berada di kisaran Rp17.928 per dolar AS.
"Ini kan masalah supply and demand. Ketika demand tidak pernah turun, sementara supply naik turun. Ditambah lagi nilai dolar yang juga berfluktuasi. Dengan naiknya harga BBM, artinya tingkat suplai sedang rendah dan harga dolar sedang tinggi. Apa boleh buat, kita harus hadapi bersama," terangnya.
Farhan menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki wewenang untuk mengendalikan harga BBM nonsubsidi, karena kebijakan ini ditetapkan oleh pemerintah pusat. Namun, ia menekankan bahwa pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif dari kenaikan harga ini terhadap operasional daerah.
Langkah Efisiensi Operasional Pemkot Bandung
Sebagai upaya pertama untuk mengatasi dampak kenaikan BBM, Farhan mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bandung untuk mulai menerapkan pola konsumsi energi yang lebih hemat. Ia menyarankan agar ASN tidak menggunakan kendaraan pribadi saat berangkat ke kantor, dan bagi yang tetap membutuhkannya, dapat terapkan carpool atau berbagi kendaraan dengan rekan kerja. Selain itu, Pemkot Bandung juga berencana untuk mengurangi beberapa pos belanja operasional yang dinilai tidak terlalu mendesak, di antaranya:
- Belanja makan dan minum (mamin) selama acara resmi atau perjalanan dinas
- Biaya perjalanan dinas yang tidak mendesak
- Pengadaan barang dan jasa non-kritis dalam jangka waktu dekat
Farhan menegaskan bahwa langkah efisiensi ini penting untuk memastikan beban pengeluaran akibat kenaikan BBM tidak semakin membengkak, sehingga anggaran daerah dapat dialokasikan dengan lebih efektif untuk kebutuhan publik.
"Saran saya mari bersama-sama kita lakukan efisiensi operasional. Saya sedang berpikir, mungkin para pegawai Pemkot Bandung akan didorong untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi saat berangkat ke kantor. Kalau pun menggunakan kendaraan pribadi, kita bisa terapkan carpool atau berbagi kendaraan," tandasnya.
"Kita memang tidak punya kontrol terhadap harga. Tetapi kita bisa menjaga agar jangan sampai menjadi konsumen yang boros. Itu yang bisa kita kendalikan bersama-sama," terangnya.
Dampak pada Anggaran Operasional Publik
Farhan mengakui bahwa salah satu dampak yang paling mengkhawatirkan bagi Pemkot Bandung adalah peningkatan biaya operasional layanan publik, terutama layanan pengangkutan sampah. Ia menjelaskan bahwa kendaraan pengangkut sampah menggunakan bahan bakar dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan BBM subsidi, yaitu mencapai Rp24.000 per liter.
"Hal yang paling mengkhawatirkan bagi Pemkot Bandung sekarang adalah biaya BBM untuk pengangkutan sampah. Kendaraan operasional menggunakan bahan bakar yang harganya mencapai Rp24 ribu per liter. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami," paparnya.
Peningkatan biaya ini secara langsung memengaruhi anggaran operasional pemerintah daerah, sehingga langkah efisiensi menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan daerah.
Komitmen terhadap Pelayanan Publik
Meski menerapkan langkah efisiensi operasional, Farhan memastikan bahwa pelayanan publik kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan tidak akan terganggu oleh kebijakan yang diambilnya. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan, tanpa mengorbankan kualitas pelayanan.
"Kita harus beradaptasi dengan situasi yang ada. Yang penting pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik, sementara pengeluaran operasional bisa lebih terkendali," sambungnya.
Farhan juga mengajak seluruh masyarakat Bandung untuk turut serta dalam upaya efisiensi energi, seperti menggunakan transportasi umum, carpool, atau alat transportasi ramah lingkungan, untuk mengurangi beban biaya BBM bagi seluruh masyarakat.
Kenaikan harga BBM nonsubsidi memang menjadi tantangan bagi seluruh masyarakat, namun dengan kerjasama antara pemerintah daerah, ASN, dan masyarakat, dampak negatif dari kenaikan harga ini dapat diminimalkan. Pemkot Bandung terus memantau perkembangan pasar energi dan akan mengambil langkah-langkah tambahan jika diperlukan untuk menjaga stabilitas anggaran daerah dan kualitas pelayanan publik.