Kementan Gelontorkan 151 Ribu Dosis Vaksin untuk Percepat Pengendalian PMK di Jabar
Kementan mengalokasikan 151 ribu dosis vaksin PMK untuk Jawa Barat tahun 2026, terbagi dua periode. Strategi ini dipadukan dengan biosekuriti disiplin untuk menekan 177 kasus PMK hingga Februari 2026, dengan kolaborasi seluruh pihak menjaga ketahanan pangan.
Latar Belakang Kasus PMK di Jawa Barat 2026
Jawa Barat menjadi salah satu wilayah prioritas pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) tahun 2026. Berdasarkan data pemantauan Kementerian Pertanian (Kementan) hingga 1 Februari 2026, tercatat 16 kejadian PMK dengan total 177 kasus di wilayah ini. Kondisi ini tidak terlepas dari dua faktor utama: tingginya populasi ternak di Jawa Barat dan intensitas lalu lintas ternak antarwilayah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
Alokasi Vaksin PMK Jawa Barat: 151 Ribu Dosis Terbagi Dua Periode
Untuk menangani situasi ini, Kementan mengalokasikan 151 ribu dosis vaksin PMK khusus untuk Jawa Barat tahun 2026. Alokasi ini dibagi menjadi dua periode distribusi:
- Januari–Maret 2026: 75.500 dosis, dengan 60.000 dosis telah diterima pada bulan Januari
- Juli–Agustus 2026: 75.500 dosis, yang akan didistribusikan secara bertahap sesuai kebutuhan
Secara nasional, Kementan menargetkan distribusi 4 juta dosis vaksin PMK sepanjang 2026. Pembagian nasional ini diatur berdasarkan zona risiko:
- 80% dialokasikan untuk zona pemberantasan PMK
- 15% untuk zona pengendalian
- 5% disiapkan sebagai stok cadangan untuk respons cepat terhadap kasus baru
Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Hendra Wibawa, menjelaskan bahwa alokasi vaksin untuk kabupaten/kota di Jawa Barat akan dikoordinasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.
Sinergi Vaksinasi dan Biosekuriti: Kunci Memutus Rantai Penularan PMK
Hendra Wibawa menekankan bahwa vaksinasi saja tidak cukup untuk mengendalikan PMK. Penerapan biosekuriti yang disiplin dan berkelanjutan harus menjadi bagian integral dari upaya pengendalian. Biosekuriti meliputi beberapa langkah penting:
- Memantau dan membatasi akses area ternak kepada orang luar
- Mensterilkan peralatan dan kendaraan yang masuk ke area peternakan
- Mengontrol lalu lintas ternak antarwilayah dengan sertifikat kesehatan yang valid
- Melakukan pengawasan terhadap hewan yang masuk dari daerah risiko
"Vaksinasi dan biosekuriti merupakan satu kesatuan dalam memutus rantai penularan PMK. Oleh karena itu, upaya vaksinasi harus dibarengi dengan penerapan biosekuriti yang disiplin dan berkelanjutan," ujar Hendra dikutip dari siaran pers Kementan.
Peran Kolaborasi Seluruh Pihak dalam Pengendalian PMK
Pengendalian PMK di Jawa Barat tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Sekda Kabupaten Subang, Asep Nuroni (wakil Bupati Subang), menekankan pentingnya sinergi antara:
- Pemerintah pusat (Kementan)
- Pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota)
- Peternak rakyat
- Sektor swasta dan asosiasi peternakan
- Perguruan tinggi dan tenaga kedokteran hewan
"Jika kita kompak, saya yakin Jawa Barat mampu menekan kasus PMK dan melindungi ternak kita. Ke depan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus mendukung percepatan vaksinasi serta penguatan biosekuriti di lapangan," ungkap Asep.
Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa tren kasus PMK nasional saat ini telah menunjukkan tanda melandai. Namun, ia meminta seluruh jajaran Kementan tetap siaga dan bergerak cepat untuk menghadapi potensi penyebaran kembali virus.
Dampak Strategi Ini untuk Ketahanan Pangan Nasional
Upaya pengendalian PMK melalui vaksinasi dan biosekuriti tidak hanya bertujuan melindungi ternak, tetapi juga menjaga keberlanjutan usaha peternakan dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Peternakan merupakan bagian penting dari rantai pasokan pangan, terutama daging dan susu. Dengan menekan penyebaran PMK, pemerintah dapat melindungi mata pencaharian peternak dan memastikan ketersediaan produk hewani yang stabil untuk masyarakat.