Kejati Jabar Tahan PPK Proyek Gedung CWP-03 UPI, Kerugian Negara Rp25,98 Miliar

Penyidik Kejati Jabar menahan PPK proyek Gedung CWP-03 UPI di Bandung. Kerugian negara ditetapkan Rp25,98 miliar dan UPI menyatakan kooperatif.
Mahasiswa dan dosen Universitas Pendidikan Indonesia di Jalan Dr. Setiabudi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, menunggu kejelasan nasib gedung Convention and Exhibition Center yang pembangunannya tersandung perkara korupsi. Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menahan pejabat pembuat komitmen proyek tersebut, dan nilai kerugian negara yang ditetapkan mencapai Rp25,98 miliar.
Penahanan berlangsung pada Jumat, 13 November. Tersangka berinisial B.K. diperiksa sebagai tersangka selama kurang lebih enam jam sebelum penyidik menitipkannya di Rumah Tahanan Negara Kelas I A Bandung. Masa penahanan ditetapkan 20 hari, terhitung 13 November hingga 2 Desember.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya, menyebut penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan mempermudah penanganan perkara lebih lanjut. B.K. menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen saat kontrak proyek diteken.
Proyek CWP-03 dibiayai pinjaman luar negeri Asian Development Bank dan masuk dalam APBN melalui DIPA Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2024. Nilai kontrak awalnya Rp47,16 miliar dengan PT Arkindo sebagai penyedia jasa hasil lelang. Kontrak ditandatangani 3 Juni 2024 oleh B.K. dan D.W.R. selaku Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta.
Belakangan nilai kontrak berubah lewat addendum pekerjaan tambah kurang menjadi Rp52,48 miliar. Jangka waktu pelaksanaan ikut diperpanjang dari 210 hari kalender menjadi 231 hari kalender, atau sampai 20 Januari 2025. Kerugian keuangan negara sebesar Rp25.982.542.357,20 merujuk Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 001/PKKN/Insp.Inves/V/2026 tertanggal 26 Mei 2026.
Tersangka dijerat ketentuan primair Pasal 603 juncto Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c KUHP dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dakwaan subsidiair memakai Pasal 604 juncto Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c KUHP juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Baca Juga: Persib Kumpulkan Data Shan United Sebelum Laga GBLA 19 November, Menalo Incar Gol dan Assist Lagi
Rektor UPI, Didi Sukyadi, menyatakan pimpinan universitas dan seluruh sivitas akademika menghormati kewenangan aparat penegak hukum. UPI menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum kepada pihak berwenang dan menyatakan akan bekerja sama lebih erat untuk memastikan persoalan pembangunan gedung selesai, baik secara hukum maupun secara fisik bangunan.
"UPI juga menyampaikan apresiasi atas perhatian, dukungan, dan doa dari sivitas akademika maupun masyarakat."
Pihak universitas menilai perhatian publik merupakan bagian dari pengawasan tata kelola perguruan tinggi agar tetap transparan dan akuntabel. UPI juga menyatakan berkomitmen mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjalankan tanggung jawab institusional sesuai regulasi.
Didi berharap gedung tersebut bisa dimanfaatkan sesuai tujuan awal pembangunannya setelah semua persoalan selesai, terutama untuk menunjang kebutuhan mahasiswa dan sivitas akademika. Harapan itu belum bisa dipastikan terwujud selama proses hukum berjalan.
Kasus ini menambah daftar perkara korupsi di lingkungan pemerintah dan lembaga publik Jawa Barat yang ditangani kejaksaan. Sebelumnya, pakar hukum mendesak Kejati Jabar membuka proses penanganan kasus penyimpangan penerangan jalan umum secara transparan. Kejati Jabar juga menandatangani perjanjian kerja sama dengan Jasa Marga Group untuk memperkuat sinergi antarlembaga.
Bagi warga sekitar kampus, proyek senilai puluhan miliar yang terbengkalai secara hukum berarti fasilitas yang dijanjikan belum tentu bisa dipakai dalam waktu dekat. Uang negara yang sudah keluar juga tetap harus dipertanggungjawabkan, terlepas dari status hukum pejabat yang meneken kontrak.
Bagaimana pendapat Anda tentang artikel ini?
Beri rating artikel ini
Komentar
Tulis Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
