KDM Tekankan Perbaikan Tata Ruang Bogor dan Kabel Semrawut di Jabar
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan komitmen transformasi tata ruang Jabar, mencakup penyelamatan hulu Bogor dan pemindahan kabel semrawut ke bawah tanah.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang dikenal dengan panggilan KDM, baru saja menegaskan komitmen besar pemerintah provinsi dalam melakukan transformasi infrastruktur dan tata ruang di seluruh wilayah Jabar. Langkah strategis ini terbagi menjadi dua fokus utama: penyelamatan kawasan hulu Bogor dari kerusakan alam, serta pembenahan jaringan kabel semrawut di pusat-pusat perkotaan.
Masalah Krusial di Hulu Bogor
KDM mengeluarkan peringatan keras bahwa perubahan fungsi lahan di kawasan hulu Bogor bukan hanya masalah lokal, melainkan "bom waktu" yang bisa berdampak luas ke wilayah hilir seperti Jakarta, Bekasi, dan Karawang. Menurutnya, lahan hijau yang seharusnya berperan sebagai spons penyerap air kini banyak diubah menjadi kawasan permukiman. Hal ini menyebabkan peningkatan frekuensi banjir dan tanah longsor yang signifikan.
"Banyaknya bencana itu disebabkan oleh perubahan tata ruang yang menyimpang. Bogor adalah penjaga bagi Bekasi, Karawang, hingga Jakarta. Jika hulunya rusak, hilirnya pasti terdampak," ujar KDM saat berada di Bogor, Selasa, 5 Mei 2026.
Kawasan Sukamakmur menjadi sorotan khusus karena perubahan bentang alamnya yang drastis. Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini sedang menggodok kebijakan ketat untuk mengembalikan fungsi gunung, aliran sungai, dan danau di wilayah tersebut demi memulihkan keseimbangan lingkungan.
Pembenahan Infrastruktur Kabel di Perkotaan
Selain masalah lingkungan hulu, KDM juga tancap gas dalam membenahi persoalan kronis kabel semrawut di perkotaan Jabar. Gubernur menargetkan bahwa pada tahun 2029, seluruh jaringan telekomunikasi dan listrik di pusat-pusat kota Jawa Barat sudah tertanam di bawah tanah. Proses pembenahan akan dimulai dari kawasan ikonik Gedung Sate di Bandung, yang akan dijadikan etalase transformasi infrastruktur sebelum diperluas ke kota-kota lain di Jabar. KDM menegaskan bahwa kabel bergelantungan tidak hanya merusak estetika kota, tetapi juga menjadi ancaman keamanan fundamental bagi warga.
"Saya tidak ingin lagi melihat kabel bergelantungan. Ini bukan sekadar soal enak dilihat, tapi soal keamanan warga," tegasnya.
Untuk memastikan efisiensi, KDM melarang keras praktik pembongkaran trotoar secara berulang-ulang yang kerap dikeluhkan publik. Ia menekankan pentingnya integrasi infrastruktur, sehingga semua jaringan kabel bisa dipasang dalam satu sistem sejak awal, tanpa perlu membongkar trotoar berulang kali.
"Tidak boleh ada trotoar baru dibangun, lalu dibongkar lagi untuk kabel. Semua harus masuk satu sistem sejak awal. Sekali bangun, harus tuntas. Kita ingin kota-kota di Jawa Barat naik kelas dengan standar infrastruktur yang baik," lanjut KDM.
Sinergi Semua Pihak untuk Transformasi Jabar
Gubernur juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, pengembang properti, hingga masyarakat luas, untuk bersinergi dalam menjaga keasrian alam di hulu dan ketertiban di perkotaan. Menurutnya, pemulihan tata ruang dan modernisasi infrastruktur adalah fondasi utama menuju Jawa Barat yang lebih aman, makmur, dan bermartabat.