KDM Soroti Tanggung Jawab Orang Tua Usai Tewasnya Siswa SMAN 5 Bandung
Gubernur Jabar KDM menegaskan tanggung jawab orang tua di luar jam sekolah usai siswa SMAN 5 Bandung tewas akibat tawuran di Bandung, dan meminta penegakan aturan lebih tegas.
Kronologi Insiden Tragis di Pusat Kota Bandung
Pada dini hari Sabtu (14/3/2026), sebuah insiden kekerasan antar pelajar mengguncang kawasan Jalan Cihampelas — salah satu area ramai dan terkenal di pusat Kota Bandung. Seorang siswa SMAN 5 Bandung meninggal dunia setelah terlibat tawuran dengan sekelompok pelajar SMAN 2 Bandung. Bentrokan ini berlangsung sejak malam Jumat (13/3) hingga dini hari berikutnya, dan hingga saat ini pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat masih melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap kronologi pasti insiden serta mengidentifikasi semua pihak yang terlibat.
Pernyataan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM, menyampaikan pernyataan terkait insiden tersebut usai mengikuti acara pembagian Kompensasi Angkutan Tradisional di Cirebon, pada hari yang sama. Dalam keterangan pers, KDM menegaskan bahwa batasan tanggung jawab antara negara, sekolah, dan orang tua jelas dibedakan berdasarkan jam kegiatan belajar mengajar (KBM).
"Selama jam sekolah itu tanggung jawab negara. Di luar jam sekolah sudah menjadi tanggung jawab orang tua. Orang tua harus menjaga anak-anaknya, jam berapa dia berangkat dan jam berapa dia pulang," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa selama KBM berlangsung, keamanan dan kesejahteraan siswa menjadi tanggung jawab sekolah dan pemerintah daerah. Namun, di luar jam operasional sekolah, tugas utama pengawasan dan pengamanan anak jatuh kepada orang tua atau wali.
Sorotan Terhadap Komitmen Orang Tua
KDM juga menyoroti adanya pelanggaran komitmen yang telah ditandatangani oleh orang tua siswa sebelumnya. Setiap orang tua siswa di Jawa Barat telah menandatangani surat pernyataan bermaterai yang menjamin pengawasan anak, termasuk larangan penggunaan kendaraan bermotor oleh pelajar di bawah umur.
"Saya sudah baca pesan dari Dinas Pendidikan Jawa Barat. Orang tuanya sudah menandatangani pernyataan bahwa anaknya tidak akan menggunakan kendaraan bermotor," ungkap KDM. Ia menilai tidak adil jika semua persoalan kenakalan remaja, termasuk insiden tawuran kali ini, dibebankan kepada pihak sekolah atau pemerintah, mengingat peristiwa terjadi di luar jam operasional sekolah dan tanpa pengawasan langsung dari pihak sekolah.
Panggilan untuk Penegakan Aturan dan Kerja Sama Lintas Sektor
Meskipun menekankan peran penting orang tua, KDM tetap meminta adanya kerja sama lintas sektor untuk menjaga ketertiban dan keamanan pelajar di seluruh Jawa Barat. Ia mengapresiasi ketegasan aparat kepolisian dalam menangani kasus kekerasan antar pelajar, dan meminta penegakan aturan yang lebih tegas ke depannya untuk mencegah terulangnya insiden serupa.
"Ke depan, penegakan aturan terhadap pelajar yang terlibat tawuran perlu dilakukan lebih tegas agar kejadian serupa tidak terulang," tambahnya.
KDM menegaskan bahwa kerja sama antara sekolah, pemerintah, orang tua, dan aparat keamanan sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung bagi seluruh siswa di Jawa Barat.
Penyelidikan Polisi Masih Berlangsung
Hingga artikel ini diterbitkan, pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat masih melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap kronologi pasti insiden, mengidentifikasi semua pihak yang terlibat, dan mengumpulkan bukti pendukung. Polisi juga telah memanggil beberapa saksi mata untuk memberikan keterangan terkait insiden tersebut.