KDM Soroti Birokrasi Jabar: Administratif Berlebih, Teknis Lemah
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM) menyoroti kesenjangan birokrasi di Jawa Barat: jabatan administratif berlebih, tenaga teknis lapangan kurang, berdampak pada kualitas pekerjaan di lapangan.
Pada acara silaturahmi bersama pegawai Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dan para kepala daerah se-Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (30/3/2026), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, akrab disapa KDM, menyampaikan pernyataan penting tentang ketimpangan dalam sistem birokrasi daerah. Kepemimpinan KDM menyoroti bahwa komposisi birokrasi Jabar saat ini masih belum ideal, dengan dominasi jabatan struktural dan fungsi administratif dibandingkan tenaga pelaksana teknis di lapangan.
Perspektif KDM tentang Ketimpangan Birokrasi
KDM menegaskan bahwa arah pengembangan program pemerintah saat ini terlalu condong pada pembentukan jabatan struktural, daripada merekrut tenaga yang langsung melakukan pekerjaan di lapangan. Ia menyampaikan,
"Program dari kita ini lebih banyak jabatan struktural, lebih banyak orang yang memiliki fungsi-fungsi menyuruh dibanding yang mengerjakan"
Menurut gubernur, kondisi ini menciptakan kesenjangan yang signifikan antara pekerjaan administratif dan pekerjaan teknis yang seharusnya berjalan beriringan untuk mendukung pembangunan daerah. Keseimbangan antara perintah dan pelaksanaan terganggu, sehingga berdampak pada kualitas layanan dan pekerjaan di lapangan.
Dampak Kurangnya Tenaga Teknis di Lapangan
Gubernur Jabar juga menekankan bahwa mayoritas birokrasi daerah saat ini lebih fokus pada tugas administratif, sementara kemampuan teknis di lapangan masih sangat lemah. Ia memberikan contoh konkret dampak dari kondisi ini:
- Lemahnya pengawasan terhadap proyek infrastruktur seperti jalan raya
- Kualitas pekerjaan di lapangan yang tidak sesuai standar karena kurangnya tenaga teknis yang kompeten
KDM menjelaskan, bahwa tanpa tenaga teknis yang cukup, upaya pembangunan Jabar akan terhambat, karena semua perencanaan dan kebijakan tidak akan dapat diimplementasikan dengan baik di tingkat lapangan.
Komitmen Masa Depan untuk Memperbaiki Birokrasi
Untuk mengatasi masalah ini, KDM menyatakan komitmennya untuk memperbanyak tenaga kerja yang fokus pada layanan teknis dan bekerja langsung di lapangan. Ia berjanji akan mengambil langkah-langkah konkret untuk menyesuaikan komposisi birokrasi, sehingga lebih seimbang antara fungsi administratif dan pelaksanaan teknis.
"Dan ke depan itu akan saya mencoba memperbanyak tenaga yang bekerja pada layanan-layanan yang bersifat teknis langsung"
Dengan langkah ini, KDM berharap dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan program pemerintah di lapangan, serta mengurangi kesenjangan yang ada dalam sistem birokrasi Jawa Barat.
Silaturahmi bersama pegawai Pemprov Jabar dan kepala daerah se-Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (30/3/2026). Foto: Dok. Humas Pemprov Jabar