KDM Pastikan Bantu Warga Cirebon Korban Pengantin Pesanan di China
Gubernur Jabar KDM pastikan akan membantu pemulangan Vina, warga Cirebon korban pengantin pesanan di China. Pemprov Jabar akan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan keselamatan dan kelancaran proses pemulangan.
Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi, atau yang akrab disapa KDM, memastikan pemerintah provinsi akan memberikan bantuan penuh untuk pemulangan Vina (27), warga Desa Gombang, Kabupaten Cirebon yang diduga menjadi korban praktik pengantin pesanan di China. Peristiwa ini muncul setelah keluarga korban melaporkan serangkaian persoalan serius yang dialaminya sejak tiba di negara tetangga tersebut.
Latar Belakang Peristiwa
Menurut keterangan kuasa hukum keluarga Vina, Asep Maulana Hasanudin, peristiwa ini bermula saat Vina bekerja di Jakarta beberapa waktu lalu. Saat bekerja di ibukota, ia berkenalan dengan seorang warga negara asing (WNA) asal China yang kemudian mulai mengembangkan hubungan yang mengarah ke rencana pernikahan. Tanpa sepengetahuannya, WNA tersebut mengambil foto Vina dan mulai menjalin komunikasi lebih lanjut, sebelum akhirnya mengunjungi kediaman keluarga Vina di Cirebon bersama sejumlah orang.
Pada awal Agustus 2025, pihak pria tersebut menyerahkan mahar pernikahan kepada keluarga Vina, yang kemudian memicu rencana perjalanan ke China untuk melangsungkan pernikahan. Namun, tiba di China, Vina mendapati kondisi yang sama sekali tidak sesuai dengan informasi yang diberikan sebelumnya tentang pernikahan tersebut.
Kondisi Korban yang Menjadi Perhatian
Asep menjelaskan bahwa Vina menghadapi sejumlah persoalan berat selama berada di China, termasuk kekerasan fisik dari pihak yang tidak diketahui. Selain itu, ketika ia ingin kembali ke Indonesia, keluarga dari pihak suami meminta pengembalian mahar pernikahan dengan nilai yang cukup tinggi sebelum ia diizinkan pulang.
Masalah lain yang dihadapi Vina adalah dokumen hukum yang diduga ia tanda-tangani tanpa memahami isi secara penuh. Dokumen tersebut tercatat sebagai persetujuan pernikahan secara hukum di China, yang membuat proses pemulangan ke Indonesia menjadi lebih sulit.
"Korban tidak menyadari bahwa dokumen yang ditandatanganinya menjadi dasar pernikahan hukum di China, yang membuatnya terjebak dalam situasi yang tidak bisa keluar dengan mudah," kata Asep dalam keterangannya.
Keluarga korban telah mengadukan persoalan ini ke sejumlah instansi terkait di Indonesia dan China, serta berharap mendapatkan pendampingan dan fasilitasi pemulangan yang cepat dan aman.
Tindakan yang Akan Diambil Pemprov Jabar
Dalam respons terhadap laporan ini, KDM mengatakan ia telah berkomunikasi langsung dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk memastikan semua langkah yang diperlukan akan diambil untuk membantu Vina. Ia menegaskan bahwa pemprov Jabar akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait, termasuk instansi diplomatik dan lembaga hukum, untuk memastikan keselamatan korban serta kelancaran proses pemulangan.
"Hari ini ada warga Cirebon menjadi korban penjualan orang di China, dan saya sudah berkomunikasi. Nanti ditangani dan akan dijemput," kata KDM dalam keterangannya di Cirebon, Sabtu malam.
Selain itu, KDM juga menyayangkan praktek pengantin pesanan yang sering memanfaatkan janji uang besar atau janji pernikahan dengan mahar tinggi untuk membujuk korban, terutama perempuan dari Jawa Barat. Ia meminta pemerintah kabupaten/kota dan aparat desa untuk meningkatkan pengawasan serta edukasi kepada masyarakat, agar tidak mudah tergiur oleh tawaran bekerja atau menikah ke luar negeri tanpa melalui prosedur resmi yang valid.
"Banyak sekali perempuan Jabar ini yang mudah terbujuk oleh janji uang dan janji dinikahi dengan mahar yang mahal," ujarnya.
KDM menekankan bahwa praktek semacam ini tidak hanya merugikan korban secara finansial, tetapi juga membahayakan keselamatan dan hak-hak mereka, terutama jika mereka tidak memahami hukum dan budaya negara tujuan.
Peristiwa ini menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih waspada terhadap tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, terutama yang terkait dengan pernikahan atau pekerjaan di luar negeri. Masyarakat disarankan untuk memverifikasi semua informasi sebelum membuat keputusan yang dapat mempengaruhi hidup mereka, dan menghubungi instansi terkait jika mereka mencurigakan adanya praktek penipuan semacam ini.