Interupsi! Sidang Paripurna Perdana DPRD Jabar 2026 Memanas
Sidang Paripurna DPRD Jabar 2026 diwarnai interupsi anggota Fraksi PKB, Sidkon Djampi, yang mendesak Pemprov alokasikan belanja media di tiap OPD. Desakan ini untuk mendukung keberlangsungan ratusan lembaga penyiaran di Jawa Barat dan mendapat respons langsung dari pimpinan sidang serta eksekutif.
Sidang Paripurna Perdana DPRD Jabar 2026 Memanas: Anggaran Media Jadi Sorotan
Bandung – Rapat Paripurna perdana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat tahun 2026, yang beragendakan pembukaan masa persidangan II tahun sidang 2025-2026 dan penetapan Alat Kelengkapan DPRD (AKD), diwarnai momen tegang. Interupsi mendadak dari salah satu anggota fraksi mencuat tepat sebelum penutupan, Senin.
Interupsi tersebut dilayangkan oleh Sidkon Djampi, anggota Fraksi PKB. Momen ini terjadi sesaat sebelum Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara, yang memimpin rapat, mengetuk palu tanda berakhirnya sidang di Gedung DPRD Jawa Barat.
Desakan Anggaran untuk Lembaga Penyiaran
Dalam interupsinya yang menarik perhatian, Sidkon Djampi secara lugas mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengalokasikan anggaran belanja media pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Desakan ini dilatarbelakangi kebutuhan mendesak untuk mendukung keberlangsungan ratusan lembaga penyiaran yang beroperasi di Jawa Barat.
"Interupsi pimpinan, saya mau menyampaikan aspirasi dari teman media atau penyiaran. Seperti kita ketahui jumlah lembaga penyiaran ada 457 lembaga penyiaran, mereka dalam asosiasi meminta agar dapat perhatian," ujar Sidkon di hadapan forum sidang.
Sidkon mengusulkan agar skema belanja media tidak lagi terpusat hanya pada satu atau dua instansi, melainkan diakomodasi secara merata di setiap OPD pada tahun anggaran 2026. Langkah ini dipandang krusial sebagai bentuk dukungan konkret pemerintah terhadap ekosistem lembaga penyiaran di Jawa Barat.
"Saya menegaskan agar ada belanja media di tiap OPD, baik melalui Wakil Gubernur atau Sekda agar ada belanja media di setiap OPD," tambah Sidkon, menekankan pentingnya pemerataan anggaran ini.
Respons Pimpinan Sidang dan Eksekutif
Menanggapi penyampaian aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara, langsung mengarahkan usulan penting ini kepada jajaran eksekutif yang hadir, yaitu Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan dan Sekretaris Daerah Herman Suryatman.
"Aspirasi langsung didengar oleh Wakil Gubernur dan Sekda, Insya Allah akan kami ingatkan," kata Iswara, memberikan respons cepat terhadap interupsi tersebut.
Agenda Utama dan Kehadiran Pejabat
Sebelum interupsi terjadi, sidang paripurna ini sedianya berjalan lancar dengan agenda utama penetapan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2026. Sebagian besar anggota dewan telah menyatakan persetujuan mereka terhadap struktur AKD yang baru sebelum dinamika interupsi muncul di penghujung acara.
Hadir dalam kesempatan tersebut adalah jajaran kepala OPD serta unsur pimpinan fraksi. Meskipun sempat diwarnai penyampaian aspirasi yang mendadak dan berpotensi mengubah fokus, pimpinan sidang memastikan bahwa usulan tersebut akan menjadi catatan penting dalam koordinasi antara legislatif dan eksekutif di masa mendatang. Hal ini menunjukkan komitmen untuk mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak demi kemajuan Jawa Barat.