Guru Besar Unpad: Prabowo Diminta Evaluasi BoP Amid Geopolitik Global
Guru besar dan civitas akademika Unpad meminta Presiden Prabowo Subianto evaluasi keikutsertaan Indonesia di BoP dan kebijakan luar negeri amid tantangan geopolitik global.
Pendahuluan
Bandung, 6 Maret 2026 – Sejumlah guru besar dan civitas akademika Universitas Padjadjaran (Unpad) telah mengeluarkan pernyataan sikap resmi bertajuk Seruan Padjadjaran pada 5 Maret 2026 di Bandung. Pernyataan ini menyoroti dinamika krusial dalam kebijakan luar negeri Indonesia yang tengah dihadapkan pada berbagai tantangan geopolitik global, serta meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap beberapa langkah kebijakan yang diambil.
Di antara langkah yang menjadi sorotan adalah keputusan Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace (BoP), penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang dinilai berpotensi merugikan kepentingan ekonomi dan politik negara, serta meningkatnya ketegangan internasional akibat agresi militer Israel terhadap Iran yang mendapat dukungan dari Amerika Serikat.
Pernyataan ini disampaikan oleh perwakilan kelompok akademisi, termasuk Ketua Dewa Profesor Unpad Prof. Dr. Atwar Bajari dan Ketua Senat Akademik Unpad Prof. Dr. Yoni Syukriani, dan menjadi sorotan utama dalam diskusi kebijakan luar negeri di tingkat nasional.
Isu-isu Utama yang Disoroti dalam Seruan Padjadjaran
Para akademisi Unpad menyoroti tiga isu utama yang dianggap mengganggu kesesuaian kebijakan luar negeri Indonesia dengan prinsip nasional yang telah ditetapkan:
- Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace (BoP)
Keputusan pemerintah untuk bergabung dalam forum internasional ini menjadi perhatian utama, mengingat dinamika geopolitik yang sedang berlangsung. Para akademisi menekankan bahwa setiap keikutsertaan dalam forum internasional harus selalu sejalan dengan prinsip bebas aktif yang menjadi dasar kebijakan luar negeri Indonesia sejak lama.
- Penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART)
Perjanjian perdagangan timbal balik ini dinilai memiliki potensi untuk merugikan industri lokal dan kepentingan ekonomi Indonesia, terutama dalam hal akses pasar dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Para akademisi mengajukan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implikasi jangka panjang dari perjanjian ini.
- Ketegangan Geopolitik antara Israel dan Iran
Meningkatnya agresi militer Israel terhadap Iran yang mendapat dukungan dari Amerika Serikat menciptakan risiko konflik global yang luas. Para akademisi menegaskan bahwa Indonesia harus mengambil posisi yang tegas berdasarkan prinsip kemanusiaan dan hukum internasional, bukan hanya mengikuti arah kekuatan besar.
Prinsip Bebas Aktif dan Tujuan Negara yang Harus Dipertahankan
Dalam pernyataan sikap, para akademisi Unpad menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia harus selalu berdasar pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Prinsip ini menyatakan bahwa:
"Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, serta tujuan negara untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."
Para akademisi juga menekankan bahwa prinsip bebas aktif bukan berarti Indonesia bersikap pasif atau tanpa arah dalam konflik internasional. Sebaliknya, prinsip ini menuntut Indonesia untuk aktif berperan dalam mempromosikan perdamaian, menghormati hak asasi manusia, dan menegakkan hukum internasional, tanpa harus terlibat dalam aliansi militer atau politik yang sempit.
"Kebijakan luar negeri yang aktif justru menuntut keberpihakan pada nilai kemanusiaan dan keadilan ketika terjadi pelanggaran terhadap hukum internasional. Indonesia tidak bisa tinggal diam ketika hak-hak rakyat di negara lain dilanggar, atau ketika kepentingan nasional kita terancam oleh tindakan yang tidak adil," ujar perwakilan kelompok akademisi dalam siaran pers.
Tujuan Seruan Padjadjaran
Tujuan utama dari pernyataan sikap ini adalah untuk meminta pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua kebijakan luar negeri Indonesia yang sedang diimplementasikan, termasuk keikutsertaan di BoP dan penandatanganan ART. Para akademisi juga mengajak semua elemen masyarakat, termasuk partai politik, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum, untuk terlibat dalam dialog konstruktif guna menyusun kebijakan luar negeri Indonesia yang lebih kuat dan sejalan dengan prinsip nasional.
Selain itu, pernyataan ini juga dimaksudkan untuk menekankan pentingnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, agar masyarakat dapat memahami implikasi dari setiap langkah yang diambil oleh pemerintah.
Gambar yang Disertakan
Dalam siaran pers ini, disertakan gambar yang berisi daftar lengkap poin sikap yang diajukan oleh guru besar dan civitas akademika Unpad. Gambar ini dapat digunakan oleh media dan masyarakat umum untuk memahami lebih lanjut tentang isi pernyataan sikap ini.