Gubernur KDM Cabut Izin SMK IDN Bogor: Orangtua Protes di Gedung Sate
Puluhan orangtua siswa SMK IDN Bogor protes di Gedung Sate setelah Gubernur KDM cabut izin sekolah, khawatir kelas XII gagal menyelesaikan pendidikan.
Peristiwa Protes Orangtua Siswa SMK IDN Bogor
Pada hari Selasa, 10 Maret 2026, puluhan orangtua siswa SMK Islamic Development Network (IDN) Boarding School Bogor mendatangi Bale Pananggeuhan Gedung Sate, kantor Gubernur Jawa Barat, untuk melakukan aksi protes. Mereka menuntut pembatalan Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh Gubernur Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, yang mencabut izin operasional sekolah mereka di tengah tahun ajaran.
Detail Aksi Protes
Orangtua mulai berkumpul di lokasi sekitar pukul 10.00 WIB, dan dialog antara perwakilan orangtua dengan pihak terkait berlangsung hingga sekitar 13.30 WIB. Perwakilan Kelompok Wali Murid SMK IDN Bogor, Sri Malahayati, menyampaikan bahwa sebagian besar orangtua yang hadir adalah wali murid Kelas 12, yang saat ini berada di fase akhir pendidikan.
“Kami sangat kaget dengan keputusan Gubernur yang keluar di tengah tahun ajaran. Saat ini sudah bulan Maret, dan para siswa Kelas 12 akan segera mengikuti ujian akhir. SK ini membuat kami cemas karena anak-anak kami tidak bisa menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan ijazah resmi,” kata Sri Malahayati dalam dialog dengan pihak berwenang.
Menurut Sri Malahayati, keputusan ini tidak hanya mempengaruhi segelintir siswa, tetapi ratusan siswa di seluruh jenjang sekolah. Namun, yang paling terpengaruh adalah siswa Kelas 12, yang hanya tinggal tiga bulan lagi sebelum menyelesaikan tahun ajaran.
“Kami tidak memahami mengapa pemerintah mengambil keputusan ini tanpa mendengar aspirasi wali murid dan siswa. Kami ingin pemerintah memberikan kesempatan bagi anak-anak kami untuk menyelesaikan pendidikan sampai akhir tahun ajaran,” tambah Sri Malahayati.
Nurdyanti, seorang wali murid lain, menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah nasib para siswa Kelas 12. Ia berharap pemerintah dapat memberikan peluang bagi anak-anaknya untuk mendapatkan ijazah dari IDN Boarding School.
“Kami tidak keberatan jika lembaga pendidikan sedang dalam proses perbaikan, tetapi kami membutuhkan kehadiran pemerintah untuk memastikan hak anak-anak kami untuk melanjutkan pendidikan terpenuhi,” ujar Nurdyanti.
Latar Belakang Polemik SMK IDN Bogor
Polemik seputar SMK IDN Bogor mulai mencuat sejak November 2025. Masalah pertama muncul ketika seorang siswa mendapatkan status DO karena diduga melakukan pelanggaran disiplin. Wali murid tidak menerima keputusan ini dan melayangkan somasi serta gugatan perdata, sementara pihak sekolah juga melaporkan pelanggaran pidana terhadap pihak yang terkait.
Seiring berjalannya waktu, polemik berkembang menjadi masalah legalitas sekolah itu sendiri, yang akhirnya mengarah pada penerbitan SK pencabutan izin operasional oleh Gubernur KDM.
Dampak Keputusan Pencabutan Izin
Keputusan pencabutan izin ini menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan wali murid dan siswa, terutama bagi mereka yang berada di jenjang terakhir pendidikan. Bagi siswa Kelas 12, keputusan ini berarti kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan tahun ajaran dan mendapatkan ijazah resmi, yang sangat penting untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja.
Sementara itu, pihak sekolah sedang berupaya menyelesaikan masalah hukum yang sedang berlangsung, tetapi ketidakpastian ini telah menambah beban bagi wali murid dan siswa yang sudah merasa terganggu dengan perkembangan terbaru.
Aksi protes yang dilakukan oleh orangtua siswa menunjukkan tingkat keprihatinan yang tinggi terhadap nasib pendidikan anak-anak mereka, dan menuntut pemerintah untuk segera mengambil langkah yang adil dan masuk akal untuk menyelesaikan masalah ini.