Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Menolak Buka Kembali Tambang Bogor
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menolak buka kembali tambang Kabupaten Bogor meskipun desakan Pemkab Bogor, akibat ketidaksinkronan data kompensasi dan prioritas kesejahteraan masyarakat jalur Parung Panjang
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan sikap tegas untuk tidak membuka kembali izin operasional tambang di Kabupaten Bogor. Keputusan ini diambil meskipun mendapat desakan dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten Bogor. Dedi menekankan bahwa kenyamanan dan keamanan masyarakat di jalur Parung Panjang menjadi prioritas utama yang tidak bisa dikompromisikan.
Konflik Data Kompensasi yang Menghambat Penyelesaian
Salah satu kendala utama dalam menyelesaikan konflik ini adalah ketidaksinkronan data mengenai kompensasi bagi pekerja terdampak. Menurut perhitungan Pemerintah Provinsi Jabar, jumlah pekerja tambang dan sektor informal terkait hanya sekitar 3.000 orang. Namun, pihak desa mengajukan data yang jauh lebih tinggi, mencapai 18.000 penerima kompensasi. Ketimpangan data ini menyebabkan alokasi dana yang seharusnya cukup untuk enam bulan habis dalam satu kali pemberian, karena semua warga dimasukkan sebagai penerima.
"Tadinya saya menghitung jika 3.000 orang diberikan kompensasi Rp3 juta per bulan selama enam bulan, itu cukup. Tapi karena yang diajukan 18 ribu orang, alokasi yang seharusnya untuk enam bulan akhirnya habis diberikan sekali saja karena semua warga dimasukkan sebagai penerima. Bagi kami, kewajiban kompensasi itu sudah selesai dilakukan," tegas Dedi di Bandung, Rabu (6/5).
Upaya Menjaga Integritas Keputusan
Dedi mengakui adanya upaya intensif dari Bupati dan Wakil Bupati Bogor yang memperjuangkan nasib para pekerja tambang, termasuk permintaan pertemuan khusus dengan pengusaha tambang. Namun, ia memilih untuk menjaga jarak dari pertemuan tersebut untuk menghindari konflik kepentingan.
"Saya belum memenuhi pertemuan itu karena saya menjaga integritas. Seluruh keputusan harus dilakukan berdasarkan sistem, bukan sekadar pertemuan informal. Kita harus ingat, yang disebut bekerja di sektor tambang itu tidak semuanya pekerja kasar," tambahnya.
Solusi Alternatif untuk Pekerja Tambang
Sebagai jalan tengah, Pemprov Jabar menawarkan solusi bagi para pekerja kasar tambang Bogor untuk beralih profesi menjadi tenaga kebersihan di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Jabar. Tawaran ini mencakup upah layak dan jaminan BPJS Ketenagakerjaan.
"Saya sudah minta data pekerja kasar tambang yang upahnya cuma Rp40 ribu–Rp50 ribu sehari tanpa asuransi itu untuk dimasukkan jadi tenaga kebersihan PU Jabar wilayah Bogor. Tapi sampai sekarang, datanya tidak ada yang memberi," ungkap Dedi.
Fokus Pemerintah pada Aksesibilitas Masyarakat
Hingga saat ini, Pemprov Jabar terus melakukan perbaikan infrastruktur jalan hingga ke perbatasan Banten. Dedi menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah memastikan aksesibilitas bagi anak sekolah, pekerja kantor, dan pedagang di wilayah terdampak agar dapat bepergian dengan nyaman tanpa gangguan dari armada truk tambang.
Gubernur juga menekankan bahwa urusan tambang menyangkut hajat hidup puluhan ribu warga yang terdampak kemacetan dan polusi, dan ia tidak ingin masyarakat kembali menderita akibat truk tambang yang selama ini menyebabkan depresi hingga korban jiwa. Perbaikan infrastruktur jalan ini diharapkan dapat mengurangi gangguan lalu lintas di wilayah terdampak, yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat akibat aktivitas truk tambang.