Gubernur Jabar Bantah Hoaks Penutupan Jalan Diponegoro Bandung
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah hoaks penutupan Jalan Diponegoro Bandung. Plang pemberitahuan penutupan tidak sah, akses jalan tetap normal, dan penataan kawasan Gedung Sate tidak mengganggu mobilitas warga.
Kabar penutupan Jalan Diponegoro di Kota Bandung yang sempat beredar luas akhirnya mendapat klarifikasi resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar). Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan Rabu (29/4/2026) malam bahwa informasi tentang penutupan akses jalan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan tidak pernah disetujui oleh pihak pemprov.
Latar Belakang Isu yang Tersebar
Informasi hoaks ini muncul setelah pemasangan plang pemberitahuan yang menyebutkan Jalan Diponegoro akan ditutup mulai 30 April hingga 7 Agustus 2026. Plang tersebut dipasang tanpa izin resmi dan dinyatakan tidak sah secara administratif oleh Pemprov Jabar. Penyebaran informasi ini menyebabkan kekhawatiran di kalangan warga, terutama pengguna jalan di kawasan pusat Kota Bandung yang sering dilalui setiap hari.
Penegasan Tidak Ada Penutupan Akses
Dalam keterangan resminya, Dedi Mulyadi menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan penutupan arus lalu lintas di kawasan Jalan Diponegoro. "Tidak ada penutupan Jalan Diponegoro. Informasi itu tidak benar, dan plang yang terpasang dinyatakan tidak berlaku karena tidak melalui persetujuan gubernur," ujarnya. Gubernur juga mengingatkan masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam menerima informasi, terutama yang tidak memiliki sumber resmi, dan tidak mudah percaya pada isu yang belum terverifikasi.
Penataan Kawasan Gedung Sate Tanpa Mengganggu Mobilitas
Meski tidak ada penutupan jalan, Pemprov Jabar sedang melaksanakan penataan kawasan di sekitar Gedung Sate, yang merupakan ikon Kota Bandung. Proyek penataan ini bertujuan untuk mempercantik kawasan dan meningkatkan kualitas ruang publik di jantung kota. Namun, Dedi menegaskan bahwa proyek ini tidak akan mengganggu akses utama masyarakat. "Penataan kawasan tetap berjalan, tapi tidak sampai menutup akses jalan utama. Kita pastikan aktivitas masyarakat tetap nyaman," katanya.
Komitmen Pemerintah Mencegah Informasi Simpang Siur
Gubernur juga mengajak warga untuk berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan kota selama proses penataan berlangsung. Dia menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan kota yang lebih tertata dan nyaman. Selain itu, Pemprov Jabar berkomitmen untuk memperkuat koordinasi internal agar setiap kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur, dapat disampaikan dengan jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. "Tidak ada lagi informasi simpang siur yang berpotensi menimbulkan kepanikan atau kebingungan di tengah masyarakat, terutama terkait kebijakan publik," ujar Dedi.
Dengan klarifikasi ini, Pemprov Jabar berharap kesimpangsiuran informasi tentang penutupan Jalan Diponegoro dapat segera berakhir. Masyarakat diimbau untuk tetap menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa perlu khawatir, dan hanya mengandalkan informasi resmi dari sumber terpercaya.