FORKOMNAS LIPKES minta audiensi dengan Menkes soal kepastian status ribuan tenaga kesehatan PPPK dan honorer
FORKOMNAS LIPKES minta audiensi dengan Menkes untuk membicarakan kepastian status ribuan tenaga kesehatan PPPK dan honorer. Di Jawa Barat, ratusan puskesmas dan rumah sakit bergantung pada mereka.
Ribuan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Barat, kini menghadapi ketidakpastian soal status kepegawaian mereka. FORKOMNAS LIPKES mengirim surat permohonan audiensi kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk membicarakan nasib tenaga kesehatan berstatus ASN PPPK dan honorer.
Surat bernomor 002/FORKOMNAS-PA/IX/2026 itu pada intinya meminta ruang dialog langsung dengan pemerintah. Organisasi ini menegaskan penyampaian aspirasi dilakukan secara santun dan persuasif, bukan konfrontatif.
"Persoalan status kepegawaian tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan kepastian masa depan para tenaga kesehatan yang setiap hari berada di garis depan pelayanan masyarakat," tulis organisasi itu dalam suratnya.
Baca Juga: Polresta Cirebon Selidiki Kematian Karningsih di Rumah dengan Belasan Luka Tusukan
Di Jawa Barat, ratusan puskesmas dan rumah sakit umum daerah bergantung pada tenaga kesehatan berstatus PPPK dan honorer. Ketidakpastian status kepegawaian mereka berpotensi mengganggu kelangsungan layanan kesehatan dasar yang menjadi hak warga.
Organisasi ini telah lebih dulu melakukan komunikasi dengan Komisi IX DPR RI dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan. Namun mereka menilai dialog dengan Menkes masih diperlukan agar aspirasi peningkatan status bisa dibahas secara lebih komprehensif.
Dalam suratnya, FORKOMNAS LIPKES juga mereview pengalaman tenaga kesehatan saat pandemi COVID-19. Mereka bekerja dalam risiko tinggi, bahkan ada yang kehilangan nyawa saat menjalankan tugas kemanusiaan. Pengalaman itu menjadi salah satu alasan utama mengapa organisasi ini meminta pemerintah serius memperhatikan kesejahteraan dan status kepegawaian mereka.
Persoalan ini punya dampak langsung terhadap masyarakat. Tenaga kesehatan yang tidak yakin soal masa depan mereka cenderung sulit bekerja secara optimal. Rasa aman dan kepastian dukungan pemerintah menjadi faktor penting agar mereka bisa fokus memberikan pelayanan terbaik.
Organisasi mengakui adanya kekecewaan yang berkembang di kalangan tenaga kesehatan. Dalam surat itu disebutkan potensi aksi demonstrasi hingga wacana mogok nasional. Namun FORKOMNAS LIPKES menyatakan masih berupaya menjaga agar persoalan ini tidak berdampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.
FORKOMNAS LIPKES berharap dialog dengan pemerintah bisa mempertemukan aspirasi tenaga kesehatan dengan kebijakan negara tanpa mengorbankan kepentingan pasien. Pengalaman pandemi menunjukkan bahwa tenaga kesehatan mampu mengutamakan tanggung jawab kemanusiaan di saat krisis.