Efisiensi Pilkada: Golkar Purwakarta Ungkap Keunggulan Lewat DPRD?
Golkar Purwakarta dorong Pilkada lewat DPRD: lebih efisien & mudah diawasi. Wacana ini dipercaya perkuat sinergi & musyawarah mufakat, wujudkan nilai Pancasila.
Golkar Purwakarta Dorong Pilkada Melalui DPRD: Lebih Efisien dan Mudah Diawasi
PURWAKARTA – Wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendapat dukungan kuat dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta, Dias Rukmana Praja. Politisi dari Partai Golkar ini menilai langkah ini bukan hanya sekadar efisiensi anggaran, tetapi juga pengejawantahan nilai-nilai luhur Pancasila dalam sistem pemerintahan daerah.
Perkuat Sinergi dan Musyawarah Mufakat
Dias Rukmana Praja menegaskan bahwa hubungan antara Pilkada dan DPRD memiliki keterkaitan erat. Ia menilai pemilihan melalui lembaga perwakilan legislatif akan memperkuat sinergi pemerintahan daerah dalam bingkai musyawarah mufakat, sebagaimana diamanatkan oleh ideologi negara.
"Pemilihan melalui perwakilan ini adalah penjabaran dari sila ke-4 dasar negara kita: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan," ujar Dias melalui keterangannya pada Rabu (31/12).
Sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Purwakarta, Dias menyoroti tingginya biaya Pilkada langsung yang dinilai membebani keuangan negara. Ia berargumen bahwa anggaran besar tersebut idealnya dapat dialokasikan untuk kebutuhan dasar masyarakat yang lebih mendesak dan pembangunan daerah.
"Anggaran yang tinggi itu idealnya bisa dialihkan pada proses pembangunan daerah di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur. Kami dari Golkar Purwakarta mendukung penuh keputusan Ketua Umum Bahlil Lahadalia agar Pilkada berikutnya dipilih oleh DPRD," tambahnya.
Meningkatkan Kualitas Pengawasan
Mengenai mekanisme teknis, Dias menjelaskan bahwa pemilihan melalui DPRD dapat secara signifikan meningkatkan kualitas pengawasan terhadap kepala daerah. DPRD akan berperan aktif mulai dari menyusun rancangan peraturan tata cara pemilihan, mengawasi kesiapan infrastruktur daerah, hingga menjaga objektivitas kepemimpinan.
- Penyusunan Peraturan: DPRD terlibat langsung dalam merancang regulasi terkait Pilkada.
- Pengawasan Infrastruktur: Memastikan kesiapan daerah untuk pelaksanaan pemilihan.
- Objektivitas Kepemimpinan: Menjaga agar proses berjalan transparan dan akuntabel.
"Setelah kepala daerah terpilih dilantik, DPRD tetap menjadi mitra kerja sekaligus pengawas. Karena semua kebijakan dan anggaran harus disetujui bersama, DPRD memiliki kewenangan evaluasi yang kuat terhadap kinerja kepala daerah," jelas Dias.
Antisipasi Tantangan dan Transparansi
Meskipun mendukung sistem perwakilan, Dias tidak menutup mata terhadap potensi tantangan, seperti konflik kepentingan antara anggota legislatif dan kepala daerah terpilih. Untuk mengantisipasi hal tersebut, ia mendorong adanya peningkatan kapasitas anggota dewan serta penerapan mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel.
"Diperlukan penegakan disiplin yang ketat serta peningkatan partisipasi masyarakat untuk mengawasi kerja sama antara kepala daerah dan DPRD. Sinergi yang baik akan membawa dampak positif bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat," pungkas Dias, menekankan pentingnya kolaborasi yang efektif demi kemajuan daerah.