Dugaan Pungutan Liar Meluas di Jabar, Dedi Mulyadi Janji Tindak Tegas
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan akan menindak tegas dugaan pungutan liar di berbagai lokasi, termasuk kasus pajak mobil Bandung Barat dan Jembatan Cirahong Tasikmalaya.
Latar Belakang Munculnya Kasus Dugaan Pungli di Jawa Barat
Baru-baru ini, sejumlah kasus dugaan pungutan liar (pungli) kembali bermunculan di layanan publik Jawa Barat, memicu perhatian serius Gubernur Dedi Mulyadi. Pemerintah daerah telah menegaskan komitmen untuk menindak tegas oknum yang memanfaatkan posisi untuk memungut biaya tambahan dari warga, yang bertentangan dengan tujuan layanan publik yang mudah diakses dan transparan.
Kasus Dugaan Pungli Saat Pembayaran Pajak Kendaraan di Bandung Barat
Salah satu kasus yang viral di media sosial adalah dugaan pungli selama proses pembayaran pajak mobil di Kabupaten Bandung Barat. Seorang warga mengaku diminta tambahan uang sebesar Rp700.000 agar permohonan pembayaran pajak kendaraannya dapat diproses dengan cepat. Dalam video yang diunggah di platform TikTok, petugas yang terlibat menjelaskan biaya tambahan tersebut dimaksudkan untuk "menyesuaikan data kepemilikan kendaraan" yang tidak tercatat atas nama pemilik saat ini.
Meskipun penjelasan semacam itu, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk memungut biaya tambahan apapun dalam layanan publik. Ia menegaskan bahwa tugas pemerintah adalah memudahkan warga, bukan memperberat beban mereka dengan biaya tidak resmi.
"Saya ucapkan terima kasih atas pengaduannya dan segera kami tindak lanjuti dengan langkah penanganan yang cepat dan tepat," kata Dedi, Sabtu (4/4/2026).
"Tidak boleh ada biaya tambahan yang memperberat," tambahnya.
Gubernur juga mengucapkan terima kasih kepada warga yang telah berani melaporkan kasus ini, dan menegaskan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti dengan penanganan yang tepat untuk menindaklanjuti oknum yang terlibat.
Dugaan Pungli di Jembatan Cirahong, Tasikmalaya
Selain kasus pajak kendaraan, Dedi juga menanggapi dugaan pungli yang terjadi di Jembatan Cirahong, Kabupaten Tasikmalaya. Dalam kasus ini, seorang pria terlihat meminta uang kepada setiap pengendara motor sebelum mereka dapat melintasi jembatan tersebut.
Dedi menegaskan bahwa praktik semacam ini sama sekali tidak memiliki dasar hukum. Ia menjelaskan bahwa Jembatan Cirahong merupakan aset milik PT Kereta Api Indonesia (KAI), tetapi telah direnovasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan anggaran lebih dari Rp1 miliar. Selain itu, pemerintah daerah juga berencana untuk melanjutkan penataan jembatan ini dengan pengecatan dan pemasangan lampu agar lebih estetik dan nyaman digunakan oleh warga.
"Dan apabila masih terus dilakukan pungutan maka kami akan melakukan tindakan bahwa saudara sudah melakukan pungutan liar terhadap masyarakat," kata Dedi.
Ia menambahkan bahwa jembatan ini adalah fasilitas umum yang harus dapat diakses secara bebas oleh masyarakat, tanpa ada pungutan liar apapun. Jika praktik pungli di lokasi ini terus berlanjut, pemerintah akan mengambil langkah hukum terhadap oknum yang terlibat.
Analisis: Tantangan Pemberantasan Pungli di Layanan Publik Jabar
Munculnya beberapa kasus dugaan pungli dalam waktu singkat menunjukkan bahwa tantangan dalam pemberantasan praktik korupsi kecil ini masih cukup besar di Jawa Barat. Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan publik, oknum yang ingin memanfaatkan celah birokrasi masih dapat ditemukan.
Namun, langkah tegas yang diambil oleh Dedi Mulyadi dapat dilihat sebagai sinyal kuat bahwa administrasinya serius dalam membersihkan layanan publik dari praktik pungli. Dengan menekankan penanganan cepat dan tegas terhadap oknum yang terlibat, pemerintah daerah berharap dapat menurunkan angka kasus pungli dan meningkatkan kepercayaan warga terhadap layanan pemerintah.
Selain itu, peran masyarakat dalam melaporkan kasus pungli juga sangat penting. Dengan adanya laporan dari warga, pemerintah dapat lebih cepat mengidentifikasi dan menindaklanjuti kasus-kasus semacam ini, sehingga dapat mencegah penyebaran praktik pungli lebih lanjut.
Komitmen Berkelanjutan Pemerintah Jabar
Dedi Mulyadi kembali menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi siapa pun untuk memungut uang dari masyarakat saat menggunakan fasilitas umum atau mengakses layanan publik. Ia menekankan bahwa setiap oknum yang terbukti melakukan pungli akan mendapatkan hukuman yang setimpal, tanpa pandang bulu.
Komitmen Dedi Mulyadi untuk menindak tegas dugaan pungli di Jawa Barat diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan layanan publik yang bersih, transparan, dan mudah diakses oleh semua warga. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan media, diharapkan praktik pungli dapat benar-benar dihilangkan dari lingkungan layanan publik di provinsi ini.