DPRD Jabar: Program Kompensasi Berhasil Kurangi Kemacetan Lebaran 2026
DPRD Jabar menilai program kompensasi sopir angkutan dan kusir delman berhasil mengurangi kemacetan parah selama lebaran 2026, dengan catatan perlu perbaikan fasilitas jalan.
Periode arus mudik dan balik lebaran selalu menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, terutama di Provinsi Jawa Barat dengan jalur-jalur utama yang rawan kemacetan parah. Tahun 2026, DPRD Jawa Barat memberikan evaluasi positif terhadap langkah antisipasi kemacetan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Jabar, termasuk program kompensasi kepada kusir delman dan sopir angkutan kota.
Kondisi Kemacetan Sebelumnya di Jalur Utama Jabar
Tahun-tahun sebelumnya, jalur-jalur seperti Bandung-Garut, Bandung-Cianjur, dan Puncak-Cianjur sering mengalami kemacetan parah hingga belasan jam. Masalah utamanya adalah kepadatan arus mudik yang terjadi sebagian besar di siang hari, karena minimnya penerangan jalan umum (PJU) di sepanjang jalur membuat pemudik kurang nyaman untuk berangkat pada malam atau dini hari. Hal ini menyebabkan ribuan kendaraan berangkat pada waktu yang sama, menambah kepadatan lalu lintas secara drastis.
Langkah Antisipasi yang Diambil Pemprov Jabar
Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan program kompensasi kepada kusir delman dan sopir angkutan kota agar tidak beroperasi selama periode arus mudik dan balik lebaran 2026. Tujuan utama program ini adalah mengurangi volume kendaraan lokal di jalur utama, yang biasanya menjadi penyebab tambahan kepadatan lalu lintas di area rawan kemacetan.
Hasil Evaluasi dari DPRD Jabar
Anggota Komisi IV DPRD Jabar Abdul Karim, yang terpilih dari Daerah Pemilihan Cianjur, menyatakan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah telah membuahkan hasil. Selama periode arus mudik dan balik 2026, tidak terjadi kemacetan total di titik-titik rawan yang biasanya terkena dampak parah. Hanya ada antrean kendaraan dengan laju tersendat, tetapi antrean tersebut bisa mencair dalam puluhan menit berkat rekayasa arus yang dilakukan oleh kepolisian di masing-masing wilayah.
"Kami menilai upaya yang dilakukan Gubernur Jabar membuahkan hasil, jalur utama Cianjur hingga Puncak yang biasanya terjadi macet parah hingga belasan jam tidak terlihat selama arus mudik dan balik 2026 karena delman dan angkutan tidak beroperasi," kata Karim.
Karim menambahkan bahwa fasilitas penunjang jalan, terutama PJU, sudah lebih lengkap tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini memungkinkan pemudik untuk memilih jadwal berangkat pada malam atau dini hari, sehingga kepadatan lalu lintas terbagi dan tidak terkonsentrasi di siang hari. Meskipun ada beberapa titik PJU yang tidak berfungsi secara maksimal, hal ini tidak menghambat arus lalu lintas secara signifikan.
Khususnya di kawasan Puncak-Cianjur, Karim menyatakan bahwa tidak ada kemacetan parah sama sekali selama periode libur lebaran, berkat kebijakan angkutan kota yang tidak beroperasi. Hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana kawasan ini sering menjadi titik kemacetan terparah di Jawa Barat.
Catatan dan Rekomendasi untuk Program Masa Depan
Meskipun memberikan evaluasi positif, Karim juga menegaskan bahwa masih ada beberapa catatan perbaikan yang perlu diperhatikan untuk program serupa di tahun-tahun berikutnya. Ia menekankan bahwa beberapa PJU masih perlu diperbaiki, dan landasan jalan di wilayah selatan Jawa Barat juga perlu diperbaiki untuk meningkatkan keamanan dan kelancaran arus lalu lintas selama libur lebaran.
"Di tahun selanjutnya tentu kami mendukung program yang dilakukan Pemprov karena dapat mengurai kemacetan selama libur lebaran, namun dengan catatan ada sejumlah PJU yang mati dan landasan jalan yang belum diperbaiki terutama di wilayah selatan," kata Karim.
DPRD Jabar juga menegaskan bahwa mereka akan terus memantau implementasi program ini dan memberikan rekomendasi perbaikan agar program ini bisa lebih efektif di tahun-tahun mendatang.
Pewarta: Ahmad Fikri | Editor: Riza Fahriza