DPRD Jabar Desak Flyover di Persimpangan 'Perenggut Masa Muda' Bandung
Komisi IV DPRD Jawa Barat mendesak realisasi flyover di persimpangan Kiaracondong Bandung yang viral sebagai 'perenggut masa muda' akibat kemacetan 12 menit.
Konteks Persimpangan Kiaracondong yang Menjadi Sorotan Publik
Persimpangan antara Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Ibrahim Adjie di kawasan Samsat Kiaracondong, Kota Bandung, adalah titik krusial di kawasan timur kota yang menghubungkan beberapa jalur utama. Baru-baru ini, tempat ini menjadi perbincangan hangat di media sosial akibat kemacetan akut yang disebabkan oleh siklus lampu lalu lintas yang mencapai 12 menit (720 detik).
Warga yang lewat harus menunggu berjam-jam terjebak dalam antrean kendaraan panjang, membuat julukan "Lampu Merah Perenggut Masa Muda" semakin populer. Banyak keluhan dan meme lucu beredar di platform sosial, termasuk lelucon bahwa seseorang bahkan sempat membuat mie goreng saat menunggu lampu hijau menyala.
DPRD Jabar Dorong Realisasi Flyover sebagai Solusi Permanen
Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Tedy Rusmawan, menyatakan bahwa pembangunan flyover di persimpangan ini adalah solusi paling rasional untuk mengatasi kemacetan yang sudah melampaui batas wajar. Menurutnya, beban kepadatan kendaraan di titik ini sudah tidak dapat ditangani lagi oleh sistem lampu lalu lintas biasa.
"Bahkan ada yang bilang sampai bisa bikin mie di situ," ujar Tedy dalam keterangan resmi di Bandung, Minggu lalu.
Ia menambahkan bahwa rencana pembangunan flyover di kawasan ini sudah pernah muncul beberapa tahun lalu, namun kemudian meredup tanpa ada perkembangan lebih lanjut. Saat ini, DPRD Jawa Barat berkomitmen penuh untuk menghidupkan kembali pembahasan proyek strategis ini, dengan target agar masuk ke dalam prioritas anggaran tahun 2027.
Hambatan yang Dihadapi dalam Eksekusi Proyek
Meskipun awalnya komunikasi dengan pemerintah pusat memberikan respons yang positif, Tedy mengakui bahwa eksekusi fisik proyek masih terbentur pada masalah klasik yaitu pembebasan lahan. Ia menjelaskan bahwa masalah ini membutuhkan kolaborasi erat antara Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk dapat diselesaikan dengan cepat.
Komisi IV DPRD Jawa Barat kemudian meminta para pemangku kebijakan untuk mengambil langkah konkret dalam membuka kembali ruang komunikasi lintas sektoral, agar proyek ini tidak kembali hanya menjadi wacana di atas kertas tanpa realisasi di lapangan.
Tuntutan Masyarakat yang Mendesak
Tedy menegaskan bahwa realisasi infrastruktur flyover ini adalah tuntutan mendesak dari masyarakat. Banyak warga yang produktif di kawasan timur Kota Bandung setiap hari terhambat produktivitasnya karena terjebak dalam kemacetan panjang di persimpangan ini. Waktu tunggu yang berlebihan tidak hanya mengganggu jadwal perjalanan, tetapi juga menambah tingkat stres dan mengurangi efisiensi aktivitas sehari-hari.
Ia menyerukan kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Wali Kota Bandung Farhan untuk segera mendiskusikan kembali proyek ini. Jika masalah pembebasan lahan tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah, Tedy menyarankan untuk menyampaikan permintaan ini ke pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan lebih lanjut dalam mengakuisisi lahan yang dibutuhkan.
"Kami akan dorong lagi, pembahasan sekarang. Sehingga mudah-mudahan bisa masuk prioritas pada tahun anggaran 2027 nanti," kata Tedy menyampaikan target penganggaran proyek.
Dampak Potensial Realisasi Flyover
Sebagai titik krusial yang menghubungkan beberapa jalur utama di Kota Bandung, realisasi flyover di kawasan Kiaracondong diharapkan dapat memberikan dampak positif yang luas. Selain mengatasi kemacetan akut, proyek ini juga diharapkan dapat meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa di kawasan timur kota, serta meningkatkan kualitas hidup warga yang selama ini terganggu oleh masalah lalu lintas yang berkelanjutan.
Dengan adanya dorongan dari DPRD Jawa Barat, diharapkan proyek ini dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Bandung.