Disdikpora Cianjur: Tidak Ada Penambahan Guru Honorer Baru 2025
Disdikpora Cianjur pastikan tidak ada penambahan guru honorer baru di 2025, dan masih membutuhkan 1.500 guru honorer akibat kekurangan tenaga pengajar di sekolah negeri.

Konfirmasi Kebijakan Disdikpora Cianjur Terhadap Guru Honorer Baru
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, telah mengkonfirmasi bahwa mereka tidak akan menambah tenaga guru honorer baru dalam konteks penyesuaian kebijakan penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari pemerintah pusat. Kepala Disdikpora Cianjur Ruhli Solehudin menyatakan hal ini dalam wawancara di lokasi kerja, Senin lalu.
Penyesuaian Kebijakan dan Realitas Kebutuhan Tenaga Pengajar
Pihaknya mengakui bahwa mereka masih menunggu regulasi lanjutan terkait penataan tenaga honorer di daerah, mengingat hingga saat ini belum ada surat resmi terbaru mengenai mekanisme penghapusan tenaga honorer yang berlaku di tingkat lokal. Meski sejak awal tahun 2025, pemerintah daerah telah menghentikan penerimaan honorer baru di lingkungan sekolah negeri, kebutuhan tenaga pengajar di sekolah-sekolah di Cianjur masih cukup tinggi. Hal ini membuat Disdikpora tetap memberdayakan sekitar 1.500 guru honorer yang sudah tersebar di seluruh wilayah kabupaten.
Ruhli Solehudin menjelaskan bahwa alasan utama kebutuhan akan guru honorer masih tinggi adalah karena banyaknya guru yang memasuki masa pensiun setiap tahun. Proses belajar mengajar di sekolah negeri di Cianjur tetap berjalan lancar berkat keberadaan guru honorer yang mengisi kekosongan akibat pensiun tersebut.
Status Guru Honorer di Cianjur
Selama ini, pihak Disdikpora memberdayakan guru honorer yang mendapat honor mengajar dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tersebar di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Cianjur. Meskipun demikian, status kepegawaian mereka hingga saat ini masih belum jelas.
Sebagian besar dari guru honorer di Cianjur belum diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baik secara penuh waktu maupun paruh waktu, meskipun sebagian dari mereka telah lama mengabdi di berbagai sekolah negeri di wilayah ini. Pihak Disdikpora menekankan bahwa meskipun status mereka belum jelas, mereka tetap berperan penting dalam menjaga kelancaran proses belajar mengajar.
Upaya Pemerintah Daerah untuk Memperjuangkan Nasib Guru Honorer
Pemerintah daerah Cianjur akan terus berupaya memperjuangkan nasib guru honorer agar memiliki kesempatan diangkat setidaknya menjadi PPPK paruh waktu sesuai aturan yang berlaku secara bertahap. Ruhli Solehudin menyatakan bahwa ribuan guru honorer tersebar di setiap kecamatan di Cianjur, dan sekolah-sekolah masih membutuhkan mereka akibat kekurangan guru di sejumlah wilayah terpencil.
"Selama ini ribuan guru honorer tersebar di setiap kecamatan yang ada di Cianjur, karena sekolah masih membutuhkan mereka akibat kekurangan guru di sejumlah wilayah, kami akan berupaya agar mereka mendapat kepastian status kepegawaian secepat mungkin," kata Ruhli.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan regulasi yang jelas terkait penataan tenaga honorer di daerah.
Imbauan kepada Guru Honorer
Karena belum ada kepastian resmi mengenai status dan kebijakan selanjutnya, pihak Disdikpora meminta para guru honorer di Cianjur tetap menjalankan tugas mereka seperti biasa sambil menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat. Pihaknya juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus mencari solusi terbaik agar para guru honorer tetap diberdayakan tanpa mengganggu proses belajar mengajar di sekolah.