Desmond Dorong Evaluasi SPMB 2026, Sistem Perlu Disederhanakan
Desmond desak evaluasi SPMB 2026 Jawa Barat. Sistem penerimaan murid baru dinilai terlalu rumit dan sosialisasi SSK perlu masif untuk 1.015 sekolah swasta mitra.
Desmond Dorong Evaluasi Sistem Penerimaan Murid Baru
Legislatif Jawa Barat desak evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan murid baru. Penyederhanaan mekanisme dan sosialisasi program SSK dinilai mendesak.
Anggota DPRD Jawa Barat dari Daerah Pemilihan Bandung dan Cimahi, H Tedy Rusmawan, AT, MM, menyampaikan desakan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi besar-besaran terhadap Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026. Desakan ini disampaikan menyusul berbagai keluhan yang dihimpun dari masyarakat selama Masa Reses lalu.
Baca Juga: Warga Bandung Tak Perlu Transit Jakarta Lagi Usai Wings Air Terbangi Palembang Langsung
Sistem Penerimaan Murid Baru Dianggap Terlalu Rumit
Legislator yang juga Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Barat itu menjelaskan, masyarakat menilai mekanisme SPMB 2026 masih terlalu berbelit. Prosedur yang kompleks menjadi salah satu keluhan utama yang banyak dikeluhkan warga.
"Kami mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan evaluasi besar-besaran terkait sistem maupun aplikasi yang digunakan pada SPMB 2026," kata Tedy, Selasa (23/6/2026).
Menurut Tedy, alur penerimaan peserta didik tahun ini dinilai terlalu panjang dan membingungkan. Masyarakat harus melewati beberapa tahapan mulai dari Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB), kemudian SPMB Tahap 1 dan SPMB Tahap 2.
Baca Juga: Ceppy Bekajaya Berangkat dari Bandung Guna Raih Rekor Indonesia Pertama di Eiger Mushroom Swiss
Minimnya Sosialisasi dan Simulasi Picu Kendala Teknis
Selain sistem yang rumit, Tedy juga menyoroti masalah sosialisasi yang sangat terbatas. Akibat minimnya persiapan, berbagai kendala teknis muncul saat proses pendaftaran berlangsung.
"Menurut banyak masyarakat, SPMB tahun ini dinilai ribet. Ada PCMB, ada SPMB Tahap 1 dan Tahap 2. Ke depan harus lebih disederhanakan lagi dan memastikan masyarakat bisa memahaminya dengan lebih mudah," terang politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.
Minimnya sosialisasi dan ketiadaan simulasi sebelum pelaksanaan menjadi faktor utama munculnya berbagai masalah. Beberapa kendala yang terjadi antara lain:
- Server error saat proses pendaftaran
- Aplikasi bermasalah sehingga menghambat akses
- Masyarakat panik karena tidak memahami alur yang seharusnya
- Kebingungan dengan program Sekolah Maung yang baru
Program SSK Perlu Disosialisasikan Lebih Masif
Tedy berharap berbagai persoalan tersebut tidak terulang pada SPMB tahun 2027. Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi yang masif mengenai program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK), khususnya bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri.
Di wilayah Kota Bandung dan Kota Cimahi yang berada di bawah Cabdin Pendidikan Wilayah VII, terdapat cukup banyak sekolah swasta mitra yang tersebar di berbagai wilayah. Hal ini menjadi potensi besar untuk menampung siswa yang belum tertampung di sekolah negeri.
"Untuk Bandung dan Cimahi jumlahnya cukup banyak dan insya Allah mewakili setiap wilayah karena masyarakat sangat membutuhkan. Ada kurang lebih 37 sekolah swasta yang bisa bekerja sama dengan Provinsi. Ini harus disosialisasikan kepada siswa-siswa yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri," tegas Tedy.
Potensi 1.015 Sekolah Swasta Mitra untuk Siswa Non-Negeri
Berdasarkan data terbaru hingga akhir Juni 2026, tercatat sebanyak 1.015 SMA/SMK swasta di Jawa Barat telah resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama dengan pemerintah dalam program SSK. Melalui program ini, siswa yang telah terdata dalam PCMB namun tidak lolos seleksi sekolah negeri dapat melanjutkan pendidikan di sekolah swasta mitra.
Detail bantuan pemerintah melalui program SSK:
- Subsidi Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) atau uang pangkal: Rp1,5 juta
- Subsidi biaya pendidikan atau SPP per bulan: Rp100 ribu
- Total bantuan tahun pertama: Rp2,7 juta per siswa
Dana tersebut disalurkan langsung kepada sekolah mitra untuk membiayai pendidikan siswa.
Harapan untuk SPMB 2027
Tedy berharap berbagai permasalahan pada SPMB 2026 tidak terulang pada tahun ajaran berikutnya. Pemerintah diminta memulai penyusunan regulasi dan sosialisasi sejak awal tahun agar masyarakat dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik.
"Kami berharap pada 2027 hal ini tidak terulang lagi. Sosialisasi harus dilakukan sejak awal tahun, bahkan aturan-aturannya sudah mulai disiapkan dari sekarang sehingga masyarakat bisa memetakan potensi anak-anaknya untuk mengikuti SPMB 2027," katanya.
Keberadaan program SSK diharapkan menjadi solusi nyata untuk menjamin akses pendidikan bagi seluruh siswa di Jawa Barat, asalkan disertai sosialisasi yang intensif sehingga mudah dipahami masyarakat luas.