Demonstran Iran Terancam Hukuman Mati, AS Pertimbangkan Opsi Militer
Iran menghadapi krisis ganda: aksi demonstrasi meluas dengan ancaman hukuman mati dan spekulasi intervensi militer AS. Pemutusan akses informasi memperburuk situasi, sementara dunia mengkhawatirkan eskalasi kekerasan.
Iran di Persimpangan Krisis: Ancaman Hukuman Mati dan Spekulasi Militer AS
TEHERAN – Iran saat ini dihadapkan pada situasi ganda yang pelik. Di satu sisi, negara ini bergulat dengan gelombang demonstrasi massal yang melanda seluruh wilayah. Di sisi lain, bayang-bayang ancaman aksi militer dari Amerika Serikat (AS) semakin menambah kompleksitas kondisi domestik.
Demonstrasi yang bermula pada 28 Desember lalu, dipicu anjloknya nilai mata uang Iran, telah menimbulkan korban jiwa. Aksi protes ini dengan cepat berkembang menjadi seruan yang secara terang-terangan menentang sistem teokrasi yang berlaku di Teheran.
Menurut laporan Human Rights Activists News Agency yang berbasis di AS, jumlah korban tewas dalam aksi protes ini telah mencapai sedikitnya 116 orang per 11 Januari 2026, dengan lebih dari 2.600 orang ditahan. Pemutusan akses internet dan pemblokiran jaringan telepon sejak 1 Januari 2026 semakin mempersulit pemantauan situasi dari luar negeri.
Dalam sebuah video daring yang beredar, ribuan demonstran terlihat berkumpul di kawasan Saadat Abad, Teheran Utara, pada hari Jumat, meneriakkan, “Matilah Khamenei!”, sebuah seruan langsung terhadap Pemimpin Tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei.
Propaganda Pemerintah dan Ancaman Hukuman Mati
Televisi Pemerintah Iran, seperti dikutip AFP, hanya melaporkan adanya korban dari pihak pasukan keamanan dan mengabaikan kematian demonstran, yang mereka sebut sebagai “teroris”. Media pemerintah juga secara berulang-ulang memutar aransemen orkestra bernuansa militer dari lagu “Epic of Khorramshahr” karya komposer Iran Majid Entezami, sembari menayangkan demonstrasi pro-pemerintah. Lagu ini membangkitkan memori pembebasan Kota Khorramshahr pada tahun 1982 dalam Perang Iran-Iraq, dan pernah digunakan dalam video para perempuan demonstran yang memotong rambut mereka sebagai tanda protes atas kematian Mahsa Amini pada tahun 2022. Meskipun demikian, televisi pemerintah mengakui bahwa protes masih berlanjut hingga kemarin pagi.
Pemimpin Tertinggi Khamenei telah mengisyaratkan langkah penindakan keras terhadap perusuh, meskipun AS telah memberikan peringatan sebelumnya. Pada 10 Januari 2026, Jaksa Agung Iran, Mohammad Movahedi Azad, menyatakan bahwa siapa pun yang terlibat dalam protes akan dianggap sebagai “musuh Tuhan”. Di Iran, ini merupakan klasifikasi kejahatan serius yang berpotensi dijatuhi hukuman mati.
“Para jaksa harus dengan cermat dan tanpa penundaan, melalui penerbitan surat dakwaan, mempersiapkan dasar hukum untuk persidangan dan konfrontasi tegas terhadap mereka yang mengkhianati bangsa dan menciptakan ketidakamanan serta berupaya menempatkan negara di bawah dominasi asing,” demikian pernyataan Jaksa Agung Iran, seperti dikutip dari AFP.
Ancaman ini tidak hanya berlaku bagi demonstran, tetapi juga bagi mereka yang memberikan bantuan.
Pemutusan Arus Informasi dan Prospek Intervensi Asing
Sementara itu, Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Qalibaf, menyatakan bahwa militer AS dan Israel akan menjadi target yang sah jika AS menyerang Iran, sebagaimana diancamkan oleh Presiden AS Donald Trump. Trump sebelumnya menulis di akun Truth Social pribadinya, “Iran sedang melihat kebebasan yang mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. Dan, Amerika Serikat siap membantu,” sambil mengancam Iran akan menghadapi konsekuensi berat jika ada demonstran meninggal.
Menurut laporan The New York Times dan The Wall Street Journal, mengutip seorang pejabat AS, Trump telah menerima opsi militer untuk menyerang Iran, meskipun presiden belum mengambil keputusan akhir.
Masyarakat global menyatakan kekhawatiran atas pemutusan arus informasi yang terjadi, sebab kondisi ini dikhawatirkan akan mendorong kelompok garis keras di aparat keamanan Iran untuk melancarkan penindakan yang berujung pada pertumpahan darah.
Putra Mahkota Iran yang diasingkan, Reza Pahlavi, merupakan salah satu tokoh yang menyerukan aksi protes pada 1 Januari dan 2 Januari pekan lalu, bahkan mendorong para demonstran untuk kembali turun ke jalan pada 3 Januari dan 4 Januari. Ia juga mengimbau pengunjuk rasa untuk membawa bendera lama Iran bergambar singa dan matahari, serta simbol-simbol nasional lain yang digunakan pada masa kepemimpinan ayahnya, guna mengklaim ruang publik.
Situasi ini juga berdampak pada sektor perjalanan udara. Sejumlah maskapai penerbangan membatalkan penerbangan ke Iran sebagai langkah pencegahan. Austrian Airlines, misalnya, menangguhkan penerbangan ke Iran hingga hari ini, sementara Turkish Airlines sebelumnya mengumumkan pembatalan 17 penerbangan ke tiga kota di Iran.