Dedi Mulyadi Tanggapi Kekacauan SPMB 2026 Jabar, Dorong Pelaporan
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menangani kekacauan SPMB 2026, menyoroti masalah teknis dan mendorong masyarakat melapor kecurangan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tiba di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Jalan Radjiman, Kota Bandung, pada Selasa (9/6/2026) untuk menangani keluhan massal terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Kunjungannya tidak hanya untuk mendengar keluhan orang tua siswa, tetapi juga langsung menyoroti biang kerok kekacauan yang terjadi selama proses pendaftaran.
Gambaran Keluhan Masyarakat Terhadap SPMB 2026
Sebelum bertemu dengan pejabat Disdik Jabar, ratusan orang tua siswa sudah mengumpulkan di area kantor untuk menyampaikan keluhan. Masalah utama yang diadukan berkaitan dengan gangguan teknis selama proses pendaftaran online, yang menyebabkan banyak calon peserta kesulitan mengakses dan menyelesaikan pendaftaran. Banyak dari mereka mengeluhkan bahwa sistem sering mengalami error dan tidak dapat diakses pada jam-jam puncak pendaftaran.
Penilaian Dedi Mulyadi Terhadap Masalah Teknis Aplikasi
Dalam penilaiannya, Dedi menyatakan bahwa inti sengkarut SPMB 2026 bukan berasal dari regulasi pendaftaran, tetapi dari cacat pada sistem aplikasi yang digunakan. Ia mengungkapkan kekecewaan karena pemerintah provinsi memilih untuk membangun aplikasi dari awal, alih-alih menyempurnakan fitur sistem yang sudah teruji di tahun-tahun sebelumnya.
\"Makanya hari ini saya ingin panggil yang menggunakan aplikasinya, yang membuatnya. Karena ketentuan Gubernur, seharusnya aplikasi tidak dibuat oleh Dinas Teknis (Disdik). Aplikasi itu harus dibuat oleh Diskominfo atau terintegrasi oleh Diskominfo,\" ucapnya tegas.
Dedi menambahkan bahwa masalah fatal ini seharusnya bisa diminimalisir jika pengembangan sistem dilakukan dengan pendekatan yang matang dan melibatkan instansi yang tepat. Untuk menyelesaikan kekacauan ini, pemerintah provinsi akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem teknologi informasi yang digunakan dalam SPMB 2026. Ia juga menegaskan bahwa ia ingin mengetahui secara mendalam siapa pihak ketiga atau tim yang bertanggung jawab di balik pembuatan aplikasi eror tersebut.
\"Makanya saya mau panggil sekarang, ini teknis banget, nggak ada yang berat,\" pungkas Dedi sembari menenangkan para orang tua murid yang sudah panik.
Langkah Pemerintah dan Dorongan Pelaporan Kecurangan
Selain menangani masalah teknis, Dedi juga memberikan arahan tegas kepada masyarakat untuk tidak ragu melapor jika menemukan praktik jual beli kursi sekolah atau kecurangan lain selama proses SPMB 2026. Ia menegaskan bahwa setiap laporan harus disertai dengan data dan identitas yang jelas agar bisa segera ditindaklanjuti melalui proses hukum atau pemeriksaan internal oleh pemerintah daerah.
Informasi Tambahan Terkait SPMB 2026 Jawa Barat
Pemerintah provinsi juga telah memperpanjang jadwal pendaftaran PCMB SPMB Jabar 2026 hingga 11 Juni 2026, untuk memberikan kesempatan lebih kepada calon peserta yang mengalami kesulitan. Dedi juga telah meminta pihak terkait untuk memastikan kelancaran proses pendaftaran selanjutnya, dengan memperbaiki masalah teknis yang sudah teridentifikasi. Selain itu, meskipun kuota sekolah negeri di Jawa Barat terbatas, minat pendaftar SPMB di Padalarang tetap tergolong tinggi, menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap akses pendidikan formal negeri.