Dedi Mulyadi Dorong Sinergi Kejati Jabar Cegah Penyimpangan Dini Jabar
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan sinergi dengan Kejati Jabar untuk mencegah penyimpangan publik dini, seiring pelantikan Sutikno sebagai Kepala Kejati Jabar baru.
Latar Belakang Acara Lepsambut Kepala Kejati Jabar
Acara lepas sambut Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat dilaksanakan di Bale Gede Gedung Pakuan, Bandung, pada Selasa, 2 Juni 2026. Acara ini menandai peralihan jabatan antara Kepala Kejati Jabar lama, Hermon Dekristo, dan Kepala Kejati Jabar baru, Sutikno. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadiri acara tersebut dan menekankan bahwa momen semacam ini tidak boleh hanya berupa seremonial semata, melainkan harus dijadikan sebagai upaya strategis untuk memperkuat sinergi antarlembaga pemerintahan di wilayah.
Sinergi Antarlembaga sebagai Kunci Pelayanan Publik Optimal
Dalam keterangan pers yang diberikan beberapa hari setelah acara lepas sambut, Dedi menegaskan bahwa kunci utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal adalah penguatan sinergi dan harmonisasi antarlembaga pemerintahan di seluruh tingkatan. Ia menyatakan bahwa program sinergi antarlembaga sudah dilaksanakan setiap tahun, dengan fokus pada tiga pilar utama:
- Percepatan pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah
- Dukungan kepada lembaga lain dalam menjalankan tugas dan fungsi
- Mitigasi setiap penyimpangan publik sedari dini sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih serius
"Kita sinergi antarlembaga sebagaimana yang sudah dilaksanakan seperti tahun sebelumnya. Dilakukan percepatan, supporting dan mitigasi setiap penyimpangan sejak dini," kata Dedi dalam keterangan pers di Bandung, Kamis.
Menurut Dedi, sinergi yang kuat antarlembaga akan mampu menciptakan tata kelola yang bersih dan responsif, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Jawa Barat. Ia juga menambahkan bahwa harmonisasi antarlembaga akan memperkuat integrasi hubungan antara pemerintah daerah di Jawa Barat dengan pemerintah pusat, serta dengan aparat penegak hukum lainnya seperti TNI dan Polri.
Profil Kepala Kejati Jabar Baru
Sutikno resmi menjabat sebagai Kepala Kejati Jabar pada 29 April 2026, menggantikan Hermon Dekristo yang telah dipromosikan ke jabatan Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer (Sesjampidmil) di tingkat nasional. Sebagai bagian dari acara lepas sambut, Dedi menyampaikan harapan untuk peran baru Hermon di level pusat.
"Semoga pak Hermon menjadi jembatan Pemprov membangun hubungan harmoni antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota dengan pemerintah pusat dan dengan jajaran TNI/ Polri," tutur Dedi.
Komitmen Kejati Jabar untuk Sinergi Publik
Dalam kesempatan yang sama, Kajati Jabar Sutikno menyatakan kesiapan penuh jajarannya untuk berjalan beriringan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta seluruh pemerintah kota dan kabupaten di wilayah tersebut. Ia menegaskan bahwa Kejaksaan akan berperan proaktif dalam memberikan pengawalan regulasi kepada pemerintah daerah, untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sutikno juga menambahkan bahwa Kejaksaan siap memberikan pendapat hukum tanpa diminta terkait hal-hal tertentu yang akan memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk mendukung terciptanya sinergi yang berdampak nyata dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di Jawa Barat.
"Kejaksaan akan memberikan pendapat hukum tanpa diminta terkait hal-hal tertentu yang akan memberikan dampak positif terhadap pemerintah daerah," ujar Sutikno.
Harapan Masa Depan Sinergi Antarlembaga
Sinergi antarlembaga antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kejati Jabar ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menciptakan tata kelola publik yang lebih baik, bersih, dan responsif di wilayah Jawa Barat. Dengan bekerja sama, kedua lembaga berharap dapat mencegah penyimpangan publik sedari dini, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh masyarakat di Jawa Barat. Harapan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.