Daya Tahan Transparansi: Apa yang Mendorong Warga Jawa Barat Tolak Safari Mantan Presiden
Massa GAUM-K dan GMKR tolak safari mantan Presiden Jokowi di Jawa Barat. Tudingan utama: tidak bisa tunjukkan ijazah. Warga siap menghadang di seluruh wilayah.
Aksi Penolakan Warnai Bandung
Puluhan massa dari dua organisasi kemasyarakatan melancarkan aksi penolakan terhadap safari politik mantan Presiden Joko "Jokowi" Widodo di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (14/7/2026).
Massa yang berkumpul merupakan gabungan dari Gerakan Umat Melawan Kezoliman (GAUM-K) dan Gerakan Masyarakat Merebut Kedaulatan Rakyat (GMKR). Kedatangan mereka disambut spanduk-spanduk bernada protes serta orasi yang cukup keras di depan Gerbang Gedung Dewan.
Baca Juga: Kejari Purwakarta Tahan Tiga Tersangka Penyalagunaan Kredit Bank BUMN Senilai Rp 3,4 Miliar
Koordinator Lapangan Beberkan Alasan Penolakan
Koordinator lapangan aksi, Hari Nugraha, menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar gerakan spontan. Menurut keterangannya, kekhawatiran masyarakat menjadi landasan utama gerakan tersebut.
"Kami khawatir dan kami tahu bahwa beliau sampai saat ini secara hukum tidak jelas. Ketika menjadi Wali Kota, Gubernur, hingga Presiden, tidak bisa menunjukkan ijazahnya. Ini berarti telah terjadi pembohongan terhadap rakyat," jelas Hari Nugraha.
Tuduhan mengenai keabsahan dokumen pendidikan menjadi sorotan utama dalam orasinya. Bagi massa yang hadir, masalah ini bukan sekadar isu politik, melainkan menyangkut integritas dan kejujuran seorang pemimpin.
Baca Juga: Damkar Kuningan Evakuasi Ular Kobra 1 Meter dari Rumah Guru Ngaji
Penolakan Menyebar ke Seluruh Jawa Barat
GAUM-K dan GMKR secara resmi menyatakan penolakan terhadap kehadiran Jokowi di seluruh wilayah Jawa Barat. Kedua kelompok menyebut safari yang dikaitkan dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memiliki nuansa politik yang terlalu kental.
"Kami mewakili masyarakat Jawa Barat. Kami tidak sudi tanah Jawa Barat diinjak oleh beliau beserta anak-anaknya dan kroninya, apalagi jika mereka kembali menjadi penguasa di Indonesia," tegas Hari Nugraha.
Massa memastikan bahwa penolakan tidak hanya berlangsung di Bandung. Seluruh komponen masyarakat dari ujung barat hingga timur Jawa Barat menyatakan siap menghadang setiap agenda kedatangan mantan Presiden tersebut di wilayah mereka.
Reaksi dan Sikap Resmi Dewan
DPRD Jawa Barat melalui Komisi I bersedia menerima audiensi dari massa penolak. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah pernyataan sikap dibacakan sebagai bentuk nyata keberpihakan terhadap aspirasi publik.
Meskipun belum ada informasi pasti mengenai jadwal safari Jokowi di Jawa Barat, gerakan penolakan ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai berani menyuarakan kritik secara terbuka terhadap figur pemimpin.
Analisis Dinamika Politik Lokal
Aksi penolakan ini mencerminkan dinamika politik lokal yang semakin dinamis di Jawa Barat. Keberanian masyarakat menyampaikan aspirasi mereka menjadi indikator nya demokrasi di tingkat daerah.
Isu transparansi dokumen resmi seorang pejabat publik, dalam hal iniijazah, seolah menjadi titik tolak baru dalam gerakan sosial. Masyarakat tidak lagi sekadar menonton, melainkan ikut serta aktif mengawasi dan mengkritisi setiap langkah pemimpin mereka.