Data BPS: Biaya Hidup Cirebon Masuk Kelompok Tinggi di Jawa Barat 2025
Data BPS Jawa Barat menunjukkan Kota dan Kabupaten Cirebon masuk kelompok biaya hidup tinggi di 2025, dengan perbandingan pengeluaran yang mencolok antar wilayah provinsi.
Pada tahun 2025, Kota dan Kabupaten Cirebon masuk dalam kelompok daerah dengan biaya hidup relatif tinggi di Provinsi Jawa Barat, menurut data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat. Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di Kota Cirebon mencapai sekitar Rp1,64 juta, sedangkan di Kabupaten Cirebon kisaran Rp1,36 juta. Angka ini menempatkan kedua wilayah ini di posisi menengah atas dibandingkan daerah lain di Jawa Barat, dengan kesenjangan pengeluaran yang cukup mencolok antar wilayah.
Angka Pengeluaran Per Kapita dan Perbandingan Regional
Di samping Cirebon, beberapa daerah lain di Jawa Barat juga memiliki tingkat pengeluaran yang bervariasi. Kota Depok menduduki peringkat pertama dengan pengeluaran per kapita per bulan lebih dari Rp3,37 juta, didorong oleh biaya perumahan, transportasi, dan gaya hidup perkotaan yang tinggi. Sementara itu, Bandung dan Bogor juga mencatat angka pengeluaran yang tinggi, seiring dengan aktivitas ekonomi yang pesat di wilayah metropolitan. Di sisi lain, daerah dengan pengeluaran terendah seperti Kabupaten Tasikmalaya hanya mencapai sekitar Rp1,09 juta per kapita per bulan, diikuti oleh Garut dan Cianjur yang sebagian besar berbasis agraris.
“Porsi pengeluaran non-makanan terus meningkat, terutama di wilayah yang aktivitas ekonominya berkembang. Ini mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat yang lebih fokus pada kebutuhan di luar makanan,” ujar Kepala BPS Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati, dalam keterangan resmi pada Kamis (16/4/2026).
Komponen Pengeluaran Non-Makanan yang Mendorong Kenaikan Biaya Hidup
Menurut Margaretha, pengeluaran non-makanan mencakup berbagai kebutuhan penting seperti perumahan, pendidikan, transportasi, dan komunikasi. Di wilayah perkotaan seperti Cirebon, komponen ini sering kali lebih dominan dibandingkan pengeluaran makanan, yang menjadi indikator dua hal sekaligus:
- Meningkatnya taraf hidup masyarakat yang mampu mengakses lebih banyak kebutuhan non-esensial
- Tekanan biaya hidup yang lebih tinggi yang perlu diimbangi dengan peningkatan pendapatan
Selain itu, pertumbuhan ekonomi di Cirebon yang didorong oleh aktivitas perdagangan, jasa, dan konektivitas yang semakin baik juga turut meningkatkan daya beli masyarakat. Fenomena urbanisasi yang semakin banyak penduduk yang pindah ke Cirebon untuk mencari peluang ekonomi juga meningkatkan permintaan terhadap berbagai layanan dan kebutuhan hidup, yang akhirnya mendorong kenaikan biaya hidup.
Perhatian Pemerintah Daerah terhadap Kesenjangan Biaya Hidup
Meskipun dianggap sebagai indikasi pertumbuhan ekonomi daerah, tingginya biaya hidup di Cirebon juga menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Margaretha menekankan bahwa peningkatan biaya hidup perlu diimbangi dengan peningkatan pendapatan masyarakat agar tidak menekan kesejahteraan warga.
“Tingginya biaya hidup perlu diimbangi dengan peningkatan pendapatan masyarakat agar tidak menekan kesejahteraan,” tuturnya.
Pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah untuk menstabilkan biaya hidup, seperti mengontrol harga kebutuhan pokok, menyediakan perumahan terjangkau, dan meningkatkan akses pendidikan serta pelatihan kerja untuk meningkatkan daya saing dan pendapatan masyarakat.