Darsum ; Kelurahan Sertajaya Terpinggirkan, Karang Taruna Desak Audiensi dengan Plt. Bupati
Masyarakat Sertajaya melalui kolaborasi berbagai elemen mendorong audiensi dengan Plt. Bupati untuk menyuarakan keluhan tentang pembangunan yang tertinggal, anggaran yang timpang, dan rencana jalan yang terhenti, serta membawa masukan konstruktif untuk kebijakan yang merata.
Kolaborasi Masyarakat Sertajaya Dorong Audiensi dengan Plt. Bupati: Tuntutan Pembangunan Merata dan Jalan yang Terhenti
Latar Belakang Kondisi Pembangunan yang Tertinggal di Sertajaya
Kelurahan Sertajaya menghadapi kondisi pembangunan yang semakin memprihatinkan, dengan berbagai fasilitas dan infrastruktur yang terkesan dianaktirikan selama bertahun-tahun. Menyikapi hal ini, Karang Taruna Kelurahan Sertajaya mengambil inisiatif untuk menyuarakan aspirasi warga dengan cara yang terstruktur: melayangkan surat resmi kepada Lurah Sertajaya untuk memohon fasilitasi audiensi dengan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati.
"Kami tidak bertindak sendirian; langkah ini merupakan representasi dari seluruh elemen masyarakat Sertajaya yang merasa kecewa dengan pembangunan yang tidak merata," ujar Ketua Karang Taruna Nedi, yang mendatangkan surat tersebut bersama Sekretaris Darsum.
Audiensi yang direncanakan akan dihadiri oleh keterwakilan berbagai kelembagaan, antara lain:
- Forum Masyarakat Sertajaya (FMS)
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
- Perwakilan RW dan RT se-Kelurahan Sertajaya
- Tokoh masyarakat lokal
Keterlibatan berbagai elemen ini menunjukkan bahwa keluhan yang disuarakan bukanlah kepentingan kelompok tertentu, tetapi persoalan bersama yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Data Pembangunan yang Timpang: Hanya 1 Proyek Rp100 Juta untuk Tahun 2026
Analisis data pembangunan di Sertajaya menunjukkan ketimpangan yang mencolok. Pada tahun 2025, hanya terdapat dua titik kegiatan pembangunan yang dijalankan di kelurahan ini. Lebih ironis lagi, untuk tahun anggaran 2026, hanya satu proyek yang direncanakan: pembangunan sarana olahraga (SOR) di kawasan perumahan dengan nilai sekitar Rp100 juta.
Angka ini terasa jauh dari proporsional jika dibandingkan dengan kebutuhan infrastruktur yang ada di Sertajaya. Salah satu faktor yang memperparah kondisi ini adalah ketidakadaan akses ke Dana Desa bagi kelurahan, yang berbeda dengan desa-desa di wilayah yang sama yang memiliki sumber pendanaan tambahan dari APBN untuk pembangunan. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat, karena mereka merasa tidak mendapatkan perhatian yang sama dengan desa-desa tetangga.
Rencana Pelebaran Jalan yang Tak Kunjung Terwujud: Keresahan Masyarakat Bertahun-Tahun
Selain persoalan anggaran, warga Sertajaya juga mengalami keresahan yang berkepanjangan terkait rencana pelebaran jalan dari Tegal Danas menuju Simpangan. Selama bertahun-tahun, masyarakat telah melihat patok-patok batas rencana pembebasan lahan yang dipasang, namun hingga kini tidak ada tindaklanjutan yang jelas.
Tidak adanya realisasi pembebasan lahan ini menimbulkan ketidakpastian bagi warga yang tinggal di sekitar wilayah tersebut. Beberapa warga bahkan khawatir tentang masa depan lahan mereka, tanpa ada informasi yang jelas dari pemerintah daerah tentang kapan proyek ini akan dijalankan.
Tujuan Audiensi: Tidak Hanya Keluhan, Tapi Masukan Konstruktif
Melalui audiensi ini, kelompok masyarakat Sertajaya tidak hanya ingin menyampaikan keluhan mereka, tetapi juga membawa berbagai masukan konstruktif kepada Plt. Bupati. Beberapa masukan yang akan disampaikan antara lain:
- Penyesuaian alokasi anggaran pembangunan untuk Sertajaya yang lebih proporsional
- Penjelasan jelas tentang jadwal dan tahapan rencana pelebaran jalan Tegal Danas-Simpangan
- Pembuatan kebijakan yang memberikan akses pendanaan tambahan bagi kelurahan yang tidak memiliki Dana Desa
Harapan utama masyarakat adalah pemerintah daerah dapat membuka mata dan telinga secara lebih adil, serta menghadirkan kebijakan pembangunan yang berpihak pada seluruh warga, merata, dan berkelanjutan bagi Kelurahan Sertajaya di masa mendatang.