Cirebon Bergerak: 1.060 Data Sektoral Disiapkan untuk SDI 2026
Cirebon siapkan 1.060 data sektoral untuk sukseskan program Satu Data Indonesia (SDI) 2026. Data akurat ini jadi fondasi kebijakan daerah, didukung koordinasi antar-perangkat dan Diskominfo sebagai wali data.
Cirebon Siapkan 1.060 Data Sektoral Perkuat Program Satu Data Indonesia 2026
Cirebon, (Faktaberita) – Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, tengah mempersiapkan fondasi data yang kokoh untuk menyukseskan program Satu Data Indonesia (SDI) tingkat daerah. Sebanyak 1.060 data sektoral ditargetkan rampung disiapkan untuk implementasi penuh pada tahun 2026.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala, menekankan bahwa penguatan SDI bukan hanya sekadar target, melainkan sebuah keharusan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap perencanaan dan pengambilan kebijakan di tingkat daerah didasarkan pada data yang _akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan_.
"Perangkat daerah merupakan aktor utama dalam menentukan kualitas data daerah. Data yang dihasilkan harus akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Hendra Nirmala di Cirebon, Jumat.
Peran Kunci Statistik Sektoral
Statistik sektoral menjadi elemen vital dalam implementasi SDI. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah diwajibkan untuk menghasilkan data yang berkualitas. Dalam proses penghimpunan data ini, perangkat daerah harus mematuhi prinsip-prinsip standar yang meliputi:
- Standar Data: Menjamin konsistensi format dan definisi data.
- Metadata: Memberikan informasi deskriptif tentang data untuk memudahkan pemahaman dan penggunaan.
- Interoperabilitas: Memastikan data dapat dipertukarkan dan digunakan antar-sistem yang berbeda.
- Kode Referensi atau Data Induk: Menggunakan sistem pengkodean yang seragam untuk identifikasi data.
Koordinasi dan Penanggung Jawab Data
Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan data antar-sektor, setiap perangkat daerah diwajibkan menunjuk penanggung jawab data. Individu ini akan menjadi jembatan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Cirebon, yang berperan sebagai wali data.
"Koordinasi tersebut diperlukan untuk menjaga konsistensi dan keselarasan data antar-sektor agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam perencanaan pembangunan," imbuh Hendra.
Data sektoral yang disusun ini nantinya harus mampu mendukung _seluruh dokumen perencanaan daerah_, mulai dari rencana strategis, rencana kerja, hingga menjadi indikator kinerja daerah yang komprehensif. Diharapkan, dengan fondasi data yang kuat, Kabupaten Cirebon dapat melangkah maju dengan kebijakan yang lebih efektif dan efisien.