Buka Puasa Bersama Relawan Depok: Hasbullah Bagikan Informasi Kebijakan Jabar
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Hasbullah menggelar buka puasa bersama relawan Depok, sekaligus menyampaikan informasi kebijakan dan program pembangunan daerah.
Pada hari ke-18 pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan 1447 Hijriyah menurut ketetapan Pemerintah dan NU, suasana hangat penuh kebersamaan terasa di kediaman Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PAN, Hasbullah Rahmad, di kawasan Kalimulya, Kota Depok. Politisi yang akrab disapa Bang Has itu menggelar kegiatan buka puasa bersama relawan, tokoh masyarakat, serta kader partai selama tiga hari berturut-turut, dimulai Sabtu (7/3/2026). Setiap harinya sekitar 100 orang diundang secara bergiliran, mencakup seluruh 63 kelurahan di 11 kecamatan Kota Depok.
Tujuan Ganda Kegiatan Buka Puasa Bersama
"Ini bagian dari silaturahmi Ramadan. Kami mengundang relawan secara bertahap agar semua bisa hadir. Mereka berasal dari 63 kelurahan dan 11 kecamatan di Kota Depok," kata Hasbullah kepada awak media.
Menurutnya, kegiatan buka puasa tidak sekadar menjadi agenda kebersamaan di bulan suci Ramadan, tetapi juga menjadi ruang komunikasi antara wakil rakyat dengan para relawan di tingkat akar rumput. Ia menegaskan bahwa relawan berperan sebagai jembatan penting antara pemerintah dan masyarakat, sehingga momentum ini digunakan untuk menyampaikan informasi terkini tentang kebijakan dan program pembangunan provinsi.
Penyampaian Informasi Kebijakan Bantuan Sosial dan Kesehatan
Salah satu fokus penyampaian informasi adalah sistem data desil yang digunakan sebagai dasar penentuan penerima manfaat berbagai program bantuan pemerintah. Hasbullah mengimbau masyarakat untuk aktif mengecek status data mereka di kelurahan masing-masing agar terhindar dari kesalahpahaman. "Saat ini hampir semua bantuan pemerintah menggunakan data desil. Karena itu masyarakat perlu mengecek datanya di kelurahan masing-masing agar tahu berada di desil berapa," jelasnya. Ia juga menjelaskan perubahan cakupan layanan Universal Health Coverage (UHC) di Kota Depok. Dulu, layanan kesehatan ini dapat diakses oleh warga ber-KTP Depok hingga kategori desil 10, dengan pembiayaan 60 persen dari Pemerintah Kota Depok dan 40 persen dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun seiring keterbatasan anggaran daerah, cakupan penerima manfaat kini dibatasi hanya untuk masyarakat di kategori desil 1 hingga 5. Menurut data Hasbullah, alokasi anggaran provinsi untuk program kesehatan di Depok turun drastis dari sekitar Rp40 miliar menjadi hanya Rp5 miliar, sehingga pemerintah harus menyesuaikan jumlah penerima manfaat sesuai kondisi fiskal daerah. Ia berharap ekonomi nasional segera membaik sehingga anggaran pelayanan publik, khususnya kesehatan dan pendidikan, dapat kembali diperluas.
Agenda Pengawasan dan Pembangunan Daerah Tahun 2026
Hasbullah juga memaparkan sejumlah agenda pengawasan terhadap program pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2026. Di sektor pendidikan, ia akan mengawal pembangunan 96 ruang kelas baru untuk SLBN, SMKN, dan SMAN di Kota Depok. Selain itu, akan dibangun SMK Negeri 5 di Kecamatan Limo. Di bidang infrastruktur, ia menyampaikan bahwa sejumlah ruas jalan provinsi di Depok telah diperbaiki, termasuk jalur dari kawasan KSU hingga perbatasan rel kereta api Pondok Rajeg. Peningkatan kualitas jalan dilakukan dengan menambah ketebalan lapisan hingga 15 sentimeter dan memasang penerangan jalan umum (PJU) baru. Ia juga menyoroti pengelolaan setu atau danau di Kota Depok, yang merupakan aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, ia menegaskan bahwa pengelolaan air setu tidak dapat dilakukan sepihak, karena harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane sesuai aturan pengelolaan yang ketat.
Penanganan Sampah Jabodetabek: Tantangan dan Rencana Masa Depan
Selain masalah pembangunan daerah, Hasbullah juga membahas persoalan pengelolaan sampah di wilayah Jabodetabek, termasuk rencana pengembangan fasilitas pengolahan sampah di kawasan Lulut Nambo. Proyek ini membutuhkan investasi besar, mencapai sekitar Rp4 triliun, dengan kapasitas pengolahan hingga 800–1.000 ton per hari. Saat ini, kapasitas pengolahan sampah yang berjalan di wilayah tersebut hanya sekitar 50 ton per hari akibat keterbatasan fasilitas dan biaya. Ia menambahkan bahwa mesin pengolahan sampah harus didatangkan dari Jerman, sehingga membutuhkan dukungan investasi dan kolaborasi dari berbagai pihak. Ia mengakui bahwa pemerintah pusat kini mulai memberikan perhatian serius terhadap persoalan sampah nasional, dan ada kemungkinan penanganan sampah di sejumlah daerah akan dikelola secara lebih terintegrasi oleh pemerintah pusat. Hasbullah berharap pada 2026 kajian dan blueprint penanganan sampah nasional sudah rampung, sehingga program penanganan terpadu dapat mulai berjalan pada 2027, termasuk di Kota Depok. "Sampah ini bukan hanya masalah daerah, tetapi juga persoalan nasional," tuturnya.
Momentum Kebersihan untuk Perbaikan Pelayanan Publik
Melalui momentum Ramadan ini, Hasbullah berharap kebersamaan antara relawan, masyarakat, dan pemerintah dapat terus terjalin dengan baik. Ia menilai bahwa acara buka puasa bersama ini bukan hanya tentang menikmati hidangan berbuka, tetapi juga tentang mendengarkan aspirasi masyarakat dan menyampaikan informasi yang dibutuhkan.
"Ramadan adalah momentum mempererat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Semoga kebersamaan ini membawa keberkahan dan menjadi semangat untuk terus berbuat yang terbaik bagi masyarakat," pungkasnya.
Acara berlangsung dalam suasana kekeluargaan, di mana para relawan juga memanfaatkan kesempatan itu untuk berdialog langsung mengenai berbagai persoalan yang dihadapi di lingkungan mereka.