BGN Siapkan 7 Kursi Dewan Pengarah untuk Pakar Gizi, Ini Alasan di Baliknya
BGN bakal isi 7 posisi Dewan Pengarah dengan ahli gizi dan kesehatan masyarakat untuk perkuat rekomendasi berbasis keilmuan program intervensi gizi nasional.
Badan Gizi Nasional (BGN) kini serius melengkapi struktur organisasinya dengan mengisi posisi Dewan Pengarah yang selama ini masih kosong. Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat dasar keilmuan dalam setiap kebijakan intervensi gizi nasional yang dijalankan.
Latar Belakang Pembentukan Dewan Pengarah
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, struktur Dewan Pengarah sebenarnya sudah diatur dan memiliki 7 posisi yang telah disiapkan. Namun hingga kini, seluruh kursi tersebut masih belum terisi oleh figur yang tepat.
Wakil Kepala BGN sekaligus Juru Bicara, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa kekosongan ini bukan berarti ketidakpedulian, melainkan pihak institusi sedang mencari kandidat yang benar-benar memiliki kompetensi di bidang gizi dan kesehatan masyarakat.
"Ada Dewan Pengarah namanya. Nah, beberapa akan kami isi dengan orang-orang yang paham soal gizi, orang-orang yang paham soal kesehatan masyarakat. Selama ini belum, selama ini masih kosong," jelas Agustina kepada awak media di Kantor Pusat BGN, Jakarta Pusat.
Kriteria Kandidat Dewan Pengarah
Berdasarkan pernyataan resmi BGN, terdapat beberapa kriteria utama yang akan menjadi pertimbangan dalam memilih anggota Dewan Pengarah:
- Memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang gizi
- Mempunyai keahlian dalam kesehatan masyarakat
- Mampu memberikan rekomendasi berbasis penelitian
- Bersedia memberikan masukan secara independen
Kriteria ini menunjukkan keseriusan BGN dalam membangun sistem pengawasan yang tidak hanya formalitas, melainkan benar-benar memberikan kontribusi substantif bagi program-program gizi nasional.
Peran Strategis Dewan Pengarah bagi BGN
Keberadaan Dewan Pengarah dipandang sebagai elemen penting dalam memperkuat kualitas keputusan yang dihasilkan BGN. Dengan melibatkan para ahli, setiap program intervensi gizi diharapkan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berbasis bukti ilmiah.
Agustina menyampaikan bahwa melalui Dewan Pengarah ini, akan lahir berbagai rekomendasi penting bagi BGN dalam menentukan langkah intervensi yang tepat.
"Nanti kami akan segera isi supaya dari mereka lah akan lahir rekomendasi-rekomendasi bagi kami apa yang seharusnya kami lakukan, mengintervensi gizi dengan kondisi seperti ini," terang Agustina.
Artinya, peran Dewan Pengarah bukan sekadar sebagai órgão pengawas, melainkan sebagai sumber inspirasi dan kajian yang akan memandu arah kebijakan BGN ke depan.
Langkah Selanjutnya dan Prospek
Mengenai potensi keterlibatan Kantor Staf Presiden (KSP) dalam fungsi pengawasan BGN seperti yang sempat menjadi perhatian publik, Agustina mengakui bahwa hal tersebut masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.
Namun ia menegaskan bahwa secara kelembagaan, struktur Dewan Pengarah sudah tersedia dan siap untuk segera diisi. BGN optimistis proses pengisian ini dapat rampung dalam waktu dekat.
"Sementara ini memang belum ada, tetapi strukturnya sebenarnya sudah ada menurut Perpres tentang BGN," tutup Agustina.
Dengan demikian, langkah BGN mengisi Dewan Pengarah dengan para ahli gizi dan kesehatan masyarakat menjadi sinyal positif bagi peningkatan kualitas program gizi nasional ke depannya.