Bapenda Bandung Himpun Rp307 Miliar dari PBB per Juli 2026, Target Tahun Ini Rp700 Miliar
Bapenda Kota Bandung telah menghimpun Rp307 miliar dari PBB hingga Juli 2026, atau sekitar 44 persen dari target tahunan Rp700 miliar. Program potongan tunggakan hingga 100 persen diterapkan otomatis melalui sistem.
Sekitar 1,4 juta wajib pajak di Kota Bandung menjadi target program keringanan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diluncurkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung sepanjang 2026.
Program ini menawarkan potongan pokok dan penghapusan denda dengan besaran yang bervariasi tergantung tahun tunggakan. Andri Nurdin, Kepala Bidang PAD 2 Bapenda Kota Bandung, menjelaskan potongan 100 persen diberikan untuk tunggakan hingga Tahun Pajak 2012. Wajib pajak pada rentang Tahun Pajak 2013 hingga 2020 mendapat diskon 50 persen, sementara tunggakan 2021 hingga 2025 memperoleh diskon 25 persen.
"Persyaratannya cukup membayar PBB tahun 2026. Setelah itu, secara sistem nilai tagihan tunggakan langsung berubah sesuai kategori diskonnya," kata Andri. Seluruh potongan diterapkan secara otomatis melalui sistem saat pembayaran dilakukan di bank maupun kanal kerja sama pemerintah kota. Warga tidak perlu datang ke kantor Bapenda untuk mengajukan permohonan.
Baca Juga: Ahli waris segel SDN 026 Bojongloa, ratusan siswa belajar jarak jauh
Kebijakan insentif ini membuahkan penerimaan sebesar Rp307 miliar hingga 31 Juli 2026. Namun angka tersebut masih jauh dari target tahunan sebesar Rp700 miliar atau meningkat dibanding tahun sebelumnya.
Andri mengatakan program keringanan ini bagian dari strategi Bapenda mengoptimasi penerimaan daerah sekaligus memberikan kemudahan kepada masyarakat. Potongan difokuskan pada pengurangan pokok piutang dengan syarat wajib pajak melunasi kewajiban PBB Tahun Pajak 2026 terlebih dahulu.
Potensi dampak positif dari program ini cukup besar bagi keuangan daerah. Dari wfh-di-bandung-efisiensi-bbm-asn-capai-rp33-juta-per-hari hingga kebijakan pengelolaan kebun-binatang-bandung-yang-rampung-juli, semua memerlukan pendanaan yang salah satunya bersumber dari PAD seperti PBB. Dengan target Rp700 miliar, sisa lima bulan剩下的rp393 miliar harus dicapai agar target daerah terpenuhi.