Arah Baru Bandara Jabar: Tukar Saham Kertajati untuk Husein Bandung?
Jawa Barat berencana menukar saham mayoritas Bandara Kertajati dengan kepemilikan di Bandara Husein Sastranegara. Langkah ini bertujuan mengoptimalkan pengembangan Kertajati di bawah pusat dan mengamankan aset strategis di Bandung, dengan target realisasi 2027.
Strategi Baru Pengembangan Infrastruktur Udara Jawa Barat: Akankah Kertajati Berganti Kepemilikan Demi Husein?
Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang menimbang langkah strategis yang berpotensi mengubah lanskap kepemilikan dan operasional dua bandara vital di wilayahnya: Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dan Bandara Husein Sastranegara Bandung. Sebuah skema pertukaran saham (swap share) tengah digodok, di mana kepemilikan BIJB Kertajati akan dilimpahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat, sebagai gantinya Pemprov Jabar akan membidik saham di Bandara Husein Sastranegara. Rencana ambisius ini diharapkan dapat terealisasi paling lambat pada tahun 2027.
Motivasi di Balik Pertukaran Saham
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar, Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa langkah ini bukan hanya sekadar pelepasan aset, melainkan sebuah strategi rasional untuk mengoptimalkan pengembangan Kertajati. Dengan pengalihan kepemilikan mayoritas kepada pemerintah pusat, diharapkan percepatan pengembangan dan operasionalisasi BIJB Kertajati dapat berjalan lebih efisien, tanpa terhambat oleh birokrasi daerah.
"Pak Gubernur kemudian berpikir, salah satu alternatifnya untuk mempercepat pengembangan tujuan dari pembangunan Kertajati, memberikan pelimpahan dari provinsi ke pusat. Maksudnya saham yang dimiliki oleh provinsi di Kertajati yang dominan itu dilepas," ujar Dedi, dikutip Rabu (14/1).
Saat ini, Pemprov Jabar menguasai sekitar 70% saham BIJB Kertajati, sementara sisanya dimiliki oleh PT Angkasa Pura II dan Koperasi ASN Jawa Barat. Proporsi saham yang besar ini, menurut Dedi, justru menjadi beban bagi Pemprov dalam hal fleksibilitas pengembangan bandara berskala internasional tersebut. Pengalihan kepemilikan ke pusat diharapkan dapat membuka jalan bagi pengelolaan yang lebih terpadu dan sesuai dengan rencana induk nasional.
Husein Sastranegara sebagai Kompensasi Strategis
Yang membuat skema ini unik adalah gagasan swap share yang diusulkan. Pemprov Jabar tidak hanya ingin melepaskan saham Kertajati begitu saja, melainkan menukarnya dengan kepemilikan saham di Bandara Husein Sastranegara Bandung.
"Diganti atau dilepas, dengan harapannya mungkin Husein. Provinsi bisa sahamnya disimpan di Husein," jelas Dedi, menguraikan visi Pemprov Jabar untuk tetap memiliki portofolio bandara di wilayahnya, terutama di lokasi strategis seperti Bandung.
Perpindahan kendali operasional, pelayanan, hingga pengaturan rute penerbangan diharapkan dapat dieksekusi lebih cepat dan masif oleh pemerintah pusat. Hal ini penting mengingat BIJB Kertajati dirancang sebagai hub penerbangan regional dan internasional yang ambisius, serta memiliki potensi besar untuk meningkatkan konektivitas dan perekonomian Jawa Barat secara keseluruhan.
Komitmen Jangka Pendek dan Visi Jangka Panjang
Meskipun ancang-ancang pelepasan saham direncanakan untuk tahun 2027, Pemprov Jabar tetap menunjukkan komitmen kuat terhadap operasional BIJB Kertajati. Pada tahun anggaran 2026, mereka masih akan mengalokasikan penyertaan modal sebesar Rp100 miliar untuk memastikan denyut nadi operasional bandara tetap terjaga.
"Anggaran operasional Rp100 miliar tetap dikucurkan pada 2026. Cuma untuk 2027 ke depan, kita sudah mempersiapkan tukar guling. Minimal dalam konteks saham ya, karena kalau urusan hubungan udara sih sebetulnya sudah kewenangannya pusat," kata Dedi.
Pada akhirnya, apa pun skema kepemilikan yang disepakati, tujuan utama Pemprov Jabar tidak bergeser, yaitu menciptakan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.
- Peningkatan Konektivitas: Memperlancar akses transportasi udara bagi masyarakat dan pelaku bisnis.
- Pendorong Ekonomi: Mengembangkan sektor pariwisata, perdagangan, dan investasi di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan) dan daerah sekitarnya.
- Efisiensi Operasional: Memastikan Kertajati dapat beroperasi secara optimal di bawah pengelolaan pemerintah pusat.
"Yang penting kan pertumbuhan ekonomi di Majalengka dan sekitarnya bisa berkembang," tegas Dedi, menggarisbawahi prioritas utama dari kebijakan ini. Strategi swap share ini menjadi bukti nyata upaya Pemprov Jabar dalam meninjau ulang model pengelolaan aset daerah demi mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas dan berkelanjutan.