Angkasa Pura Ungkap Krusialnya Modal Tahunan Bagi Operasional Bandara Kertajati
Angkasa Pura Indonesia menegaskan pentingnya modal tahunan untuk operasional BIJB Kertajati di tengah usulan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi untuk menghentikan setoran dana. Kertajati butuh dukungan besar untuk keselamatan, kendati belum profit.
Angkasa Pura Ungkap Krusialnya Modal Tahunan Bagi Operasional Bandara Kertajati
Bandung, Indonesia – Di tengah usulan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menghentikan setoran modal ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) menegaskan pentingnya dukungan finansial rutin untuk menjaga operasional bandara. Hal ini disampaikan menyikapi wacana penghentian subsidi senilai Rp100 miliar per tahun dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Prioritas Pemeliharaan dan Keselamatan
Corporate Secretary Group Head Angkasa Pura Indonesia, Arie Ahsanurrohim, menjelaskan bahwa dukungan modal tahunan tersebut esensial, terutama untuk pemeliharaan fasilitas. Ini mencakup aspek-aspek krusial seperti operasional, keamanan, dan keselamatan penerbangan. Tanpa adanya suntikan dana ini, Arie mengkhawatirkan standar pelayanan (Service Level Agreement) bandara akan menurun.
"Jika penyetoran tersebut tidak dilakukan, potensinya service level akan turun," ungkap Arie saat dikonfirmasi di Bandung, Kamis.
Kertajati Butuh Dukungan Besar
Arie menambahkan bahwa penyetoran modal merupakan keharusan demi kelangsungan hidup Bandara Kertajati yang masih memerlukan dukungan finansial besar. Ia mengakui bahwa kondisi bandara saat ini memang belum mendatangkan profit, sejalan dengan pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi. Lebih lanjut, Arie juga menyebut bahwa kewajiban penyertaan modal ini sudah diatur dalam perjanjian antar pemegang saham.
"(Kondisinya) Sesuai pernyataan pak Gubernur. Setoran modal dimaksud prinsipnya itu juga merupakan hal yang sudah diatur dalam shareholders agreement," jelasnya.
Upaya Angkasa Pura untuk Rute Baru
Meskipun BIJB Kertajati menghadapi tantangan finansial, Angkasa Pura tidak berdiam diri. Mereka terus berupaya membuka rute-rute penerbangan baru untuk meningkatkan aktivitas bandara. "Ya tentunya saat ini sedang berproses dengan semua pihak untuk pembukaan rute-rute baru," ucap Arie.
Menanggapi keberatan Gubernur Dedi Mulyadi dan opsi penghentian operasional bandara, Arie menekankan perlunya pembahasan menyeluruh dengan seluruh pemegang saham. "Mengenai hal tersebut tentunya harus dilakukan pembahasan bersama seluruh pemegang saham agar konsekuensi dari keputusan itu tidak menimbulkan persoalan lain," tuturnya.
Gubernur Dedi Mulyadi Ingin Setop Pembiayaan
Dedi Mulyadi sebelumnya mengindikasikan akan menghentikan pendanaan operasional tahunan BIJB Kertajati yang mencapai Rp100 miliar. Dalam sebuah unggahan video di saluran pribadinya, Dedi yang berdiskusi dengan jajarannya, termasuk Kepala Bappeda Jawa Barat, menyatakan keberatannya atas pembiayaan APBD senilai sekitar Rp50 miliar khusus untuk kebutuhan manajemen operasional yang dinilai tidak menghasilkan apa pun. Video tersebut diketahui diunggah pada Minggu (4/1).
"Pertanyaan saya bisa nggak sih, karena kita ngebiayain terus, nggak ada hasilnya, Kertajati setop dulu deh?" tanya Dedi kepada jajarannya.
Ia mengkritik keras efektivitas anggaran tersebut, yang dianggapnya tidak memberikan manfaat nyata atau benefit komersial yang berkesinambungan bagi Jawa Barat. "Kita harus jujur. Manajemennya dibiayai, digaji, tapi menghasilkan apa pun tidak," ujarnya tajam.
Kecaman Terhadap Pengerahan ASN untuk Umrah
Dedi juga menyoroti fenomena pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengisi slot penerbangan umrah melalui Kertajati, dengan tujuan meningkatkan aktivitas bandara. Ia secara eksplisit menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pendekatan kebijakan tersebut. Menurutnya, memaksakan ASN untuk terbang dari Kertajati adalah strategi bisnis yang tidak sehat dan tidak akan membuat bandara berkembang secara alami.
"Kita mau dorong umrah di Kertajati, tapi harus mengerahkan ASN. Saya tidak setuju. Pola seperti itu tidak akan melahirkan benefit komersial. Kalau hari ini ASN diterbangkan, besok mau diterbangkan lagi ASN lagi? Kan tidak bisa. Ini kurang sehat," kritiknya.
Usulan "Tukar Kelola" Aset kepada Pemerintah Pusat
Mengingat tingginya biaya operasional dan kontribusi ekonomi yang minim, Dedi Mulyadi berencana mengusulkan skema "tukar kelola" aset kepada Pemerintah Pusat terkait masa depan BIJB Kertajati. Ia berencana menemui sejumlah pejabat pemerintah pusat, termasuk Menteri Pertahanan dan Kepala Bappenas, untuk menawarkan pengalihan fungsi Kertajati menjadi pangkalan udara pertahanan TNI Angkatan Udara sekaligus kawasan industri pertahanan nasional.
Sebagai timbal balik, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menginginkan pengelolaan penuh atas Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung. "Saya akan menemui jajaran pemerintah pusat, Pak Menhan, Kepala Bappenas. Kita ingin sampaikan bahwa Kertajati ini kita serahkan," pungkas Dedi Mulyadi.