Akademisi UGM Desak Hentikan Pelatihan Militer Manajer KDMP
Akademisi UGM Dr. Subarsono desak hentikan pelatihan militer manajer KDMP yang sudah memakan korban jiwa. Soroti perbedaan konsep disiplin dan minta pelatihan dikembalikan ke Kementerian Koperasi.
Latar Belakang Kontroversi Pelatihan
Kontroversi pelatihan manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) terus bergulir setelah pendekatan militer yang diterapkan menelan korban jiwa. Metode pelatihan yang mengadopsi gaya militer ini mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk akademisi.
Sorotan Akademisi UGM
Dosen dan peneliti Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Subarsono, angkat bicara mengenai polemik ini. Ia menilai model pelatihan tersebut tidak relevan dengan tugas utama manajer cooperativa.
Baca Juga: Pemprov Jabar Pindahkan Lokasi Upacara HUT ke-81 dari Gasibu ke Halaman Gedung Sate
"Pelatihan yang diberikan seharusnya berkaitan dengan tata kelola kopkar, kepemimpinan, manajemen SDM, keuangan digital, kewirausahaan, perencanaan strategis, hingga e-marketing," tegas Subarsono.
Perbedaan Konsep Kedisiplinan
Subarsono menjelaskan bahwa pelatihan dasar militer memiliki dimensi kedisiplinan, namun operacionalisasinya sangat berbeda dengan dunia kopkar. Dalam lingkungan militer, kedisiplinan berarti apel tepat waktu dan tunduk pada komando.
Baca Juga: Farhan Panggil Semua Operator Transportasi di Stasiun Bandung untuk Atasi Kemacetan
Namun di lingkungan kopkar, disiplin berarti:
- Ketepatan waktu pelaporan
- Transparansi pengelolaan
- Akuntabilitas keuangan
- Penyediaan layanan sesuai kebutuhan anggota
- Menjaga integritas bisnis tanpa pelanggaran hukum
"Di kopkar, manajer tidak boleh menggunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi," jelas Subarsono.
Desakan Evaluasi Total
Menyusul jatuhnya lima korban jiwa, Subarsono mendesak pemerintah untuk segera menghentikan kegiatan tersebut. Ia mendorong adanya desain pelatihan baru yang lebih humanis dan sesuai prinsip good governance.
Rekomendasi Solusi
Beberapa langkah yang disarankan akademisi UGM:
- Kementerian Koperasi menginisiasi Forum Group Discussion (FGD)
- Melibatkan pelaku kopkar sukses dan pakar terkait
- Mengubah otoritas pelatihan dari Kementerian Pertahanan/TNI ke Kementerian Koperasi
- Menyusun kurikulum pelatihan berbasis kebutuhan aktual
Harapan ke Depan
Subarsono menekankan pentingnya inovasi dalam kebijakan pelatihan. Ia berharap luka batin keluarga korban dan publik dapat terobati jika pemerintah bersedia melahirkan kebijakan pelatihan yang lebih baik, bukan bersikeras pada pendekatan lama yang menggerus kepercayaan publik.
Pelatihan seharusnya memberdayakan, bukan mencelakakan. Pendekatan yang lebih terukur dan relevan dengan kebutuhan manajer kopkar menjadi kunci utama dalam membentuk SDM yang kompeten di sektor cooperativa.