9 Hari Perang Timur Tengah: Indonesia Desak AS & Israel Berhenti
Pemerintah Indonesia mengajukan seruan kepada AS dan Israel untuk menghentikan serangan di Timur Tengah setelah 9 hari perang, serta meminta Iran berhenti. Pemerintah juga memantau dan menyiapkan evakuasi bagi warga negara Indonesia di kawasan.
Latar Belakang Konflik dan Seruan Diplomasi Indonesia
Setelah sembilan hari eskalasi konflik yang memicu perang di Timur Tengah, pemerintah Indonesia akhirnya mengeluarkan seruan diplomasi yang lebih tegas. Pada Senin, 9 Maret 2026, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengumumkan permintaan agar Amerika Serikat (AS) dan Israel menghentikan serangan terhadap Iran.
Langkah ini menandai perubahan posisi pemerintah Indonesia, yang pada pernyataan pertama pada 1 Maret 2026 hanya menyampaikan keprihatinan mendalam tanpa menyebut AS dan Israel sebagai pihak yang memicu konflik. Perbedaan ini menunjukkan evolusi strategi diplomasi Indonesia dalam menanggapi situasi keamanan regional yang semakin mengkhawatirkan.
Seruan Terbaru ke Pihak-Pihak Konflik
Dalam pernyataan resmi yang disampaikan melalui akun media sosial X, Kemenlu menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung perdamaian di Timur Tengah:
"Pemerintah Indonesia menyerukan kepada Amerika Serikat dan Israel untuk menghentikan serangan terhadap Iran."
Selain menyerang AS dan Israel, pemerintah juga mengirim seruan serupa kepada Iran, meminta agar menghentikan operasi militer yang menargetkan negara-negara tetangga, termasuk:
- Uni Emirat Arab
- Arab Saudi
- Qatar
- Oman
- Bahrain
- Kuwait
- Yordania
Namun, seruan kepada Iran ini berpotensi menimbulkan polemik di kalangan pengamat internasional. Sebab, Iran berada dalam posisi membela diri setelah diserang terlebih dahulu oleh pihak lain, menurut analisis berbagai lembaga keamanan regional.
Pemantauan dan Perlindungan Warga Negara Indonesia
Pemerintah juga terus melakukan pemantauan ketat terhadap kondisi warga negara Indonesia (WNI) di Timur Tengah, termasuk pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di kawasan. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dalam wawancara usai acara Festival Jejak Jajanan Nusantara di GBK Jakarta, Minggu 8 Maret 2026, mengkonfirmasi bahwa presiden secara langsung terlibat dalam menginventarisasi jumlah WNI di Timur Tengah.
Muhaimin menambahkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kemenlu dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk memantau dan mengumpulkan informasi terkait PMI di luar negeri, khususnya di kawasan Timur Tengah. Opsi evakuasi juga telah dibuka sebagai langkah antisipasi jika situasi semakin memburuk dan mengancam keselamatan warga negara Indonesia.
Analisis Dinamika Diplomasi Indonesia
Penundaan sembilan hari bagi Indonesia untuk secara tegas menamai AS dan Israel sebagai pihak yang harus menghentikan serangan menunjukkan kompleksitas diplomasi luar negeri negeri ini. Indonesia telah lama memegang posisi pro-Palestina yang konsisten, namun harus tetap mempertimbangkan hubungan diplomatik dengan berbagai negara, termasuk AS yang merupakan mitra strategis dan pemimpin blok ekonomi global.
Keputusan untuk akhirnya mengeluarkan seruan yang lebih tegas juga dapat dilihat sebagai respons terhadap tekanan publik domestik yang semakin besar untuk mengambil sikap yang lebih tegas terhadap eskalasi kekerasan di Timur Tengah. Banyak organisasi masyarakat sipil dan politisi di Indonesia telah meminta pemerintah untuk mengambil langkah lebih tegas untuk menentang kekerasan yang menargetkan warga sipil di kawasan.
Selain itu, langkah ini juga menunjukkan bahwa Indonesia berusaha untuk tetap menjadi pemain aktif dalam forum diplomasi internasional, sambil mempertahankan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perdamaian yang telah lama dianut.